Warta Nusantara

Diakui atau tidak, masa lalu hubungan batin dan budaya masyarakat Yogyakarta dan Solo kurang begitu cair. Berkat dinamika yang terjadi di dunia pendidikan (akademik) dan bisnis, secara perlahan-lahan tapi pasti, sekat-sekat yang mengganggu hubungan kedua wilayah bekas kerajaan itu semakin hilang dan cair.

Telah lama, banyak wong Solo yang hijrah dan mengasah potensi SDM-nya di Yogyakarta, sehingga menjadi orang besar melalui Yogyakarta. Misalnya Prof Bakdi Soemanto, Prof Koento Wibisono, Prof Soekanto Reksohadiprodjo, WS Rendra (alm), Prof Sapardi Djoko Damono, Prof Gunawan Sumodiningrat, Prof Umar Kayam (alm) dan ratusan profesor doktor lain yang menjadi orang penting di Indonesia.
Dengan mengamati penumpang KA Prameks saja, siapa pun dapat menyimpulkan bahwa setiap hari banyak orang Yogyakarta yang bekerja di Solo, dan juga banyak orang Solo yang bekerja di Yogyakarta. Jadi, di tingkat masyarakat biasa, tidak ada lagi pemisahan antara keduanya. Bahwa kemungkinan masih ada sekat batin dan budaya di antara Yogyakarta dan Solo, terbatas di lingkungan elitenya, dan jumlahnya sangat terbatas.


Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi dua wilayah Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, diyakini menjadi babak awal keretakan hubungan batin dan budaya Yogyakarta dan Solo. Pecahnya kesatuan dua pusat budaya Jawa itu semakin menjadi-jadi pasca proklamasi Kemerdekaan.
Berdasarkan alur sejarah Mataram, Solo dan Yogyakarta sesungguhnya merupakan suatu kesatuan tak terpisahkan. Embrio Kerajaan Mataram adalah Pajang. Dari Pajang berpindah ke Kotagede, selanjutnya ke Kerta (Pleret). Dari Pleret ke Kartasura, dan kemudian ke Solo. Saat pusat kerajaan berada di Solo inilah terjadi perpecahan. Pangeran Mangkubumi, yang tiada lain adik Paku Buwana II, diberi tugas untuk mengenyahkan pemberontak yang dipimpin RM Said dari Bumi Sukawati. PB II berjanji memberikan wilayah Sukawati kepada Mangkubumi bila bisa memenangkan perang. Ketika Mangkubumi berhasil mengalahkan RM Said, PB II ingkar janji. Mangkubumi berbalik, bersatu dengan RM Said melawan PB II yang didukung VOC. PB II dan VOC kewalahan menghadapi Mangkubumi-RM Said. Guna mengakhiri pemberontakan, diadakanlah Perjanjian Giyanti.
Saat ini, zaman sudah jauh berubah. Retaknya hubungan batin dan budaya Solo dan Yogyakarta telah disembuhkan oleh waktu. Sebagai pusat budaya Jawa, Solo dan Yogyakarta saatnya menjalin persatuan dan kesatuan, tanpa menghilangkan identitas khas masing-masing.
Miskin SDA
Baik Yogyakarta maupun Solo, termasuk wilayah yang sama-sama miskin sumber daya alam (SDA) bahan tambang. Yang mereka miliki hanya SDA berupa lahan pertanian subur. Yogyakarta subur karena berada di lembah Sungai Progo dan Opak. Solo berada di lembah Bengawan Solo.
Yogyakarta berada di lereng Merapi, Solo di lereng Gunung Lawu. Sumber daya lain yang dimiliki keduanya adalah SDM yang terdidik dan sumber daya sosial-budaya. Sumber daya sosial-budaya itu terbentuk oleh proses sejarah panjang. Karena itu sarat nilai positif yang dapat dijadikan modal pengembangan kehidupan manusia di era global.
Dalam konteks pengembangan ekonomi, kedua daerah ini memiliki spesifikasi industri andalan. Di bidang pariwisata, Yogyakarta sedikit diuntungkan karena diapit oleh dua candi besar, Prambanan dan Borobudur. Di bidang manufaktur, Solo jauh lebih unggul. Pabrik-pabrik besar, banyak berdiri di Solo dan sekitarnya, khususnya di kota, dan di kawasan Sukoharjo dan Karanganyar. Sedangkan di bidang industri jasa berbasis pendidikan, Yogyakarta biangnya.
Di era tampilnya industri kreatif sebagai jenis industri yang ikut menggerakkan dinamika perekonomian, Solo dan Yogyakarta sama-sama punya potensi sangat besar. Di bidang industri tekstil, mode dan fesyen, Solo telah teruji oleh zaman.
Pasar Klewer telah berkembang menjadi pusat perdagangan batik dan tekstil terbesar di Jawa. Pabrik-pabrik besar batik yang kesohor juga berpusat di Solo. Di bidang industri percetakan dan penerbitan, Yogyakarta kini sedang berjaya. Demikian juga di bidang periklanan, barang seni (lukisan dan patung), serta riset dan pengembangan, Yogyakarta mulai menjadi barometer. Sementara untuk bidang kerajinan, musik, dan seni pertunjukan, baik Solo maupun Yogyakarta posisinya fifty-fifty. Dengan dukungan institusi pendidikan berbasis teknologi informasi (TI), kedua kota sedang giat-giatnya memoles bidang layanan komputer dan peranti lunak, radio dan televisi serta film-video-fotografi.
Persoalannya sekarang, bagaimana membangun sinergi yang baik antara kedua daerah dalam mengembangkan industri kreatif. Kedua Pemkot perlu menjalin kerja sama dan menjadi pionir pengembangan. Pemerintah setempat dituntut peran riilnya dalam menciptakan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif. Sesungguhnya selama ini pihak-pihak di luar pemerintah sudah bersinergi. Akibat belum adanya cetak biru pengembangan industri kreatif, perkembangannya masih alamiah dan kurang terarah.
Daripada masing-masing sibuk menjalin kerja sama dengan kota-kota lain di mancanegara, dalam rangka menciptakan sister-city, lebih baik Yogyakarta dan Solo bekerja sama dalam mengembangkan industri kreatif. Dengan dukungan lembaga-lembaga pendidikannya, kedua kota budaya ini akan menjadi kekuatan besar industri kreatif di Indonesia. -

Oleh : Kristiana Sumarsih Peminat masalah seni budaya, alumnus FIB UGM/JIBI/Harian Jogja
Opini Solo Pos 19 Desember 2009

Sektor UMKM, meskipun tahan terhadap krisis ekonomi, sampai sekarang belum menjadi primadona dalam pengembangan pilar ekonomi Indonesia. Padahal pemerintah sudah membentuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Sayangnya sektor UMKM ini belum kuat mengakar. Kesannya sektor usaha ini belum bisa diandalkan sebagai usaha penyerap tenaga kerja yang besar, berkelas, dan kompetitif.
Sebetulnya apa yang salah dengan UMKM di Indonesia? Benarkah karena gagalnya sosialisasi pentingnya UMKM sebagai salah satu kekuatan ekonomi di tengah badai krisis seperti sekarang ini?


Bila memang demikian, coba kita urai seberapa besar keberhasilan sosialisasi UMKM di dalam negeri. Ukuran untuk mengetahui keberhasilan dari sosialisasi UMKM itu cukup sederhana, hanya dua, yakni waktu dan jumlah. Berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi dan berapa jumlah UMKM yang mengikuti pesan sosialisasi tersebut.
Kedua hal tersebut tergantung pula pada target dari pesan yang diinginkan. Jika targetnya hanya perubahan pengetahuan dari para pelaku UMKM atau targetnya sampai kepada perubahan sikap dan perubahan perilaku tentunya cara penyampaiannya akan berbeda. Misalnya target dari pesan sosialisasi itu hanya perubahan pengetahuan, biasanya yang diperlukan hanya alih informasi dari pesan yang akan disampaikan. Kalau targetnya sampai perubahan sikap, biasanya menyampaikan pengalaman dari para pelaku sendiri lebih baik. Jadi belajar dari pengalaman pelaku UMKM yang lain. Jika targetnya sampai perubahan perilaku, latihan keterampilan adalah kata kuncinya.
Strategi dan metode penyampaian pesan UMKM yang dikemas dengan kata sosialisasi tersebut karena pada umumnya sosialisasi atau bahkan program pemerintah itu pada awalnya saja dilakukan atau dijalankan. Setelah itu, tidak dilanjutkan apalagi dilakukan penelitian secara terukur. Lebih banyak yang tidak diikuti perkembangannya dan dibiarkan begitu saja.
Akhirnya, banyak program terbengkelai, tidak jalan alias gagal. Ini hampir terjadi di semua instansi pemerintah. Seperti dikemukakan Everett M Rogers dan F Floyd Shoemakers dalam buku Communication of Innovations, di negara-negara berkembang, suatu inovasi diperkenalkan ke masyarakat, hanya 10% yang mampu bertahan dan berkembang, selebihnya 90% akan mati layu sebelum berkembang.
Bila demikian adanya, bisa dibayangkan berapa dana yang berasal dari rakyat yang hanya dihambur-hamburkan, dan pada akhirnya tidak bermanfaat untuk pembangunan suatu bangsa. Sebutan lazimnya adalah pemborosan uang negara.
Penyebabnya sederhana, inovasi atau pesan-pesan program pembangunan itu tidak berorientasi pada kebutuhan rakyat. Hanya jargon-jargon yang mencuat ke permukaan yang sifatnya hangat-hangat tahi ayam. Inovasi dan pesan itu hanya berorientasi kepada inovasi atau pesan itu sendiri. Dampak atau perubahan pesan itu kurang diperhitungkan. Dengan kata lain, sosialisasi tidak dilakukan secara profesional.
Kita melupakan salah satu unsur penting UMKM, yakni makna subjektif bagi masyarakat. Makna subjektif bagi masyarakat adalah anggapan atau sikap masyarakat yang merupakan pengguna (klien) UMKM dalam menggunakan produk-produk yang dihasilkan. Dapat diibaratkan wanita itu dikatakan cantik, tergantung dari siapa yang melihatnya. Kalau yang melihatnya menilai cantik, masuklah wanita itu dalam kategori cantik. Sebaliknya, meskipun wanita itu dalam realitanya cantik, kalau yang melihatnya mengatakan jelek, wanita menjadi jelek. Kira-kira begitulah makna subjektif masyarakat.
Untuk itu, dalam sosialisasi pesan UMKM ini juga harus melibatkan para pelakunya, yakni masyarakat. Para pelaku UMKM ini yang tahu secara persis permasalahan yang dihadapi. Pelibatan para pelaku akan berdampak pada tanggung jawab keberhasilan mereka sendiri.
Untuk itu, di masa mendatang, perencanaan dari bawah sudah selayaknya diperhitungkan. Perubahan paradigma harus dilakukan. Pilih kebijakan perencanaan yang memerlukan top down dan perencanaan yang menggunakan bottom up.
Secara teoritis, sosialisasi mencakup komunikasi dan difusi. Di antara keduanya ada perbedaan arti dan peran. Komunikasi adalah proses pesan UMKM dioperkan dari sumber komunikan kepada penerima pesan. Sementara itu, difusi merupakan proses pesan tersebar kepada anggota penerima. Dengan demikian, dampak yang ditimbulkan berbeda.
Dalam komunikasi dampak yang muncul adalah sekadar perubahan pengetahuan. Lain halnya dengan difusi, dampak yang diharapkan muncul sudah mencakup perubahan perilaku.
Model tersebut perlu dikemukakan agar produk-produk UMKM bisa memberikan nilai tambah. Terlebih lagi UMKM saat ini sudah dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional di tengah krisis ekonomi nasional.
Sayangnya, harapan menjadi tulang punggung tadi belum menjadi sebuah kebijakan nasional yang membumi. Ditambah lagi dengan sosialisasi yang belum profesional sehingga pesan-pesan yang seharusnya sampai ke pelaku usaha tidak pernah sampai. Antarinstansi pemerintah seharusnya sudah memikirkan lembaga mana saja yang pantas disandingkan untuk membantu perkembangan UMKM.

Oleh M Ansorudin, Peneliti bidang kebijakan BPP Teknologi
Opini Media Indonesia 17 Desember 2009