Warta Nusantara

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) bikin ribut lagi. Kali ini berkaitan dengan rapat pansus Century yang ditingkahi saling lempar kata-kata kasar. Forum terhormat yang diikuti wakil rakyat terhormat tersebut semestinya diwarnai kesantunan, bukan malah kata-kata kasar yang kurang nyaman bila dicerna khalayak.

Tatkala kata-kata kasar dilontarkan, saat itu pula khalayak sudah bisa mengukur karakter ''orang-orang terhormat'' tersebut. Sebab, kata-kata merupakan ekspresi psiko-emosional manusia yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk isyarat, penuturan, dan perilaku. Bahasa hampir-hampir menjadi medium utama bagi manusia untuk berbudaya. Dus, bahasa kasar bukan cermin orang berbudaya.

Bahasa bukan melulu urutan bunyi-bunyian. Dalam dimensi filsafat bahasa, bisa dikemukakan bahwa bahasa merupakan sistem simbol yang memiliki makna, merupakan alat komunikasi, penuangan emosi manusia, serta sarana pengejawantahan pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mencari hakikat kebenaran dalam hidup.

Bahasa pula yang mencerminkan proses berpikir seseorang. Dalam konteks ini, berpikir bisa diartikan kegiatan akal yang terarah. Berpikir di sini tetap mempertimbangkan aturan, norma, maupun hukum. Oleh karena itu, berpikir di sini lebih pas menggunakan istilah ''bernalar'' sebagaimana pernah dikemukakan Plato maupun Aristoteles. Bernalar memperkuat sebutan animal rationale bagi manusia yang didasari logon ekhoon yang mengandung makna dilengkapi dengan akal budi. Jadi, bernalar adalah berbicara di dalam batin yang mengikuti proses mempertimbangkan, menganalisis, membuktikan, hingga menarik kesimpulan.

Kemampuan bernalar, menurut beberapa filsuf, sangat bergantung kepada kematangan jasmani, pikiran, dan emosional. Sementara para pendidik melihat bahwa kematangan jasmani, pikiran, maupun emosional itu sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Jika ketiganya belum matang, seseorang masih berada dalam masa belum akil balig. Warna kekanak-kanakannya masih mendominasi.

Setidaknya sampailah pada sebuah benang merah, tatkala anggota DPR saling lempar kata-kata kasar, apalagi disorot kamera sejumlah stasiun televisi, berarti lepas dari nalar. Berarti pula mereka belum akil balig. Inilah kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh celaka kita jika mempunyai DPR yang belum akil balig.

Tak Peduli

Kenapa celaka? Jelas watak anak-anak di antaranya mementingkan dirinya sendiri tanpa acuh kepada sekitarnya. Ketika seorang anak ingin sebuah permen, dia tak peduli lagi kepada lingkungannya. Bagi si anak, yang terpenting memperoleh permen itu.

Analogi itu bisa dibawa kepada para wakil rakyat terhormat. Jika kepentingan sendiri harus diwujudkan, tak perlu lagi memikirkan kemiskinan yang melilit sebagian besar masyarakat. Juga tak perlu lagi mempermasalahkan busung lapar di sebagian tempat, muntaber di beberapa daerah, pelajar yang putus sekolah lantaran orang tua mereka tak kuat lagi membiayai, para korban bencana yang masih telantar di penampungan, atau rakyat yang susah gara-gara BBM langka. Tiba-tiba semua problem tersebut bukan urusan mereka. Urusan terpenting bagi mereka adalah kesejahteraan sendiri.

Agaknya, DPR kita memang sulit menghilangkan sikap kekanak-kanakan itu. Pernah (sekitar Maret 2005), suasana rapat paripurna DPR yang membahas soal BBM mirip anak-anak sedang bersitegang di ruang kelas. Masing-masing berargumen sembari berteriak-teriak, menuding, dorong-mendorong, dan saling berebut untuk menjadi pusat perhatian. Watak anak-anak kian menonjol. Jika maunya tak dituruti, biasanya mengamuk, bahkan tak jarang sambil merusak. Tak jarang saling gebrak meja sambil berteriak-teriak interupsi sampai-sampai sidang diskors.

Jika merujuk kepada pemikiran Jurgen Habermas, semestinya di lembaga itu (DPR) terdapat kekuatan-kekuatan demokratis yang saling berkomunikasi dan berwacana untuk meraih cita-cita hidup bersama. Bagi Habermas, aktivitas berkomunikasi dan berwacana itulah hakikat politik. Berpolitik bukan melulu memperebutkan kekuasaan.

Politik ala Habermas tersebut tak akan terwujud jika masing-masing orang tak mau membebaskan diri dari kesempitan diri yang kekanak-kanakan. Merujuk kepada Immanuel Kant, politik semacam itu mensyaratkan akil balig atau dalam setiap upaya menunjukkan kemauan menuju keakilbaligan.

Pada ruang publik, misalnya, keakilbaligan tersebut bisa dilihat dari seberapa jauh kebebasan publik diterapkan. Ukuran kebebasan publik adalah kemampuan pribadi tidak lagi berpikir ''aku", tetapi sudah lebih luas dengan memikirkan ''kami atau kita". DPR adalah satu wujud dari ruang publik dan sekarang bisa diukur seberapa sering mereka berpikir ''kami atau kita"?

Merugikan Publik

DPR yang jauh dari keakilbaligan tentu merugikan masyarakat saat kebijakan publik diluncurkan. Setidaknya, kekuasaan komunikatif menjadi lemah. Filsuf Hannah Arendt mengenalkan istilah kekuasaan komunikatif. Maksudnya, satu kekuasaan yang terkonstruksi dari jaringan-jaringan komunikasi masyarakat sipil. Jaringan itu bisa dilihat lewat media maupun LSM. Jika kekuasaan komunikatif tersebut lebih berperan, tentulah punya kekuatan untuk mengarahkan keputusan-keputusan pemerintah.

Di sinilah terwujud pula konsep Habermas tentang demokrasi deliberatif, yakni kondisi di mana legitimitas hukum tercapai karena terbangun dari diskursus-diskursus dalam masyarakat sipil. Dalam kata lain, jika perundangan lahir karena terpengaruh diskursus-diskursus yang terjadi di masyarakat, terbentuklah demokrasi deliberatif.

Model demokrasi deliberatif memungkinkan draf kebijakan publik diuji terlebih dahulu lewat apa yang diistilahkan Habermas sebagai diskursus publik. Demokrasi deliberatif menghormati peran serta warga negara dalam proses pembentukan opini agar suatu kebijakan pemerintah mendekati harapan orang-orang yang diperintah.

Idealitas itu sulit terwujud bila DPR kita belum akil balig. Agaknya, inilah yang bakal terjadi di Indonesia, kebijakan publik lahir tanpa menganut demokrasi deliberatif. Kehendak pemerintah tak selalu sejalan dengan aspirasi rakyat. DPR tanpa keakilbaligan tak mampu membendung tindakan monologis pemerintah. Pada akhirnya, rakyat adalah the other bagi para anggota DPR. Celakalah negara yang punya DPR semacam itu! (*)

Toto Suparto , pengkaji etika di Puskab Jogjakarta
Opini Jawa Pos 9 Januari 2010

mam Addaruqutni
(Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah)

Al-Imam al-Syafe'ie adalah salah satu tokoh mazhab jumhur, baik dalam ilm ushul al-fiqh (metodologi hukum) maupun ilm al-fiqh al-Islamiy (hukum).

Nuansa pandangan dan pendapatnya sangat moderat dan cermat (ihtiyath). Eksperimentasi konsep pribumisasi Islam telah dilakukan melalui qaul qadeem (ketika di Irak) dan qaul jadeed (ketika di Mesir) mengenai kasus yang sama dengan pendapat yang berbeda.
Karena kealiman yang par-excellence itu, maka mazhab Syafe'ie banyak diikuti umat Islam (jumhur) di berbagai kawasan dan di Indonesia terutama kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam literatur, apa yang dikatakan al-Syafe'ie dinyatakan dengan qala al-Syafe'ie, sedangkan yang dikatakan oleh para pengikut dan fansnya dinyatakan dengan qala al-Syafe'ieya(h) yang secara prinsipil harus tetap dianggap sebagai di luar pandangan al-Syafe'ie sendiri.

Lantas apa kaitannya dengan Gus Dur, tokoh ulama pemikir dan praktisi Islam dengan segenap predikat yang layak dilekatkan padanya serta segala hormat yang menyertainya meski tidak jarang kontroversial?
Sebagai orang NU, Gus Dur secara fundamental adalah pengikut al-Syafe'ie terlepas dari corak yang terkesan liberal dan pragmatis dalam keberagamaannya. Kealiman (versatility) Gus Dur yang primus inter pares menyebabkannya sangat disegani bukan saja oleh tokoh-tokoh NU, bahkan lebih banyak lagi yang mengaku mengikuti (muqallid) meskipun belum pernah bertemu langsung.

Karena nuansa orisinal dan substanstif pandangan-pandangan beliau, maka apa yang terjadi pada al-Syafe'ie dalam konteks al-Syafe'ieya(h) sebagaimana tersebut di atas terjadi pula pada Gus Dur.

Tidak sedikit kiai, ulama NU, bahkan khalayak luar NU yang dalam pernyataannya menyandarkan pada Gus Dur. Di seputar inilah apa yang penulis maksudkan dengan Gus Durisme dan Gus Durianisme. Alhasil, Gus Dur, Gus Durisme, dan Gus Duriansime semuanya merupakan fenomena di masyarakat NU dan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Gus Dur dan Gus Durisme
Sebagai orang yang mengenal Gus Dur langsung maupun tidak langsung semenjak tahun delapan puluhan ketika mahasiswa, penulis melihat Gus Dur memang pribadi yang luar biasa dalam berbagai hal. Tiga event yang penulis prakarsai bersama teman-teman aktivis Pemuda Muhammadiyah dihadiri oleh Gus Dur, baik sebelum menjadi presiden maupun ketika menjadi presiden. Di tahun 1998 masa Presiden Habibie, sebagai ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, saya memprakarsai Silaturahim Nasional Pemuda antar-Agama termasuk untuk kali pertama MATAKIN penulis undang dalam forum bersama sebagai kelompok agama di Indonesia. Hanya secara silaturahim tanpa surat permohonan saya mohon Gus Dur berkenan menjadi Keynote Speaker dalam forum ini. Beliau benar-benar hadir pada waktunya dan duduk dalam acara itu dari pukul 09.00 pagi sampai 13.00-an lewat tengah hari. Luar biasa! Kali yang lain, bersama Gus Ipul (Saifullah Yusuf) dan teman-teman, baik Pemuda Muhammadiyah maupun Ansor, menyelenggarakan pengajian bersama di halaman PP Muhammadiyah. Gus Dur pun hadir bersama Pak Amin Rais dan tokoh-tokoh lain di samping ribuan hadirin. Bagi penulis ini merupakan reuni akbar anak-anak KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asy'ari setelah orang tuanya berpisah dari pertemuannya ketika berguru pada guru yang sama di Makkah al-Mukarramah.

Luar Biasa! Kali ketiga adalah ketika sedang nonton pergelaran wayang kulit di ruang lobi gedung DPR tahun 2000-an, penulis mohon secara lisan tanpa surat permohonan kepada Presiden 'Gus Dur' untuk berkenan hadir pada acara pergelaran seni Pemuda Muhammadiyah di gedung Dewan Kesenian Jakarta besok malamnya. Gus Dur benar-benar hadir beserta Ibu Negara Shinta Nuriyah dengan protokol kepresidenan. Penulis tidak sedang mengagumi, tetapi lagi-lagi ini memang sangat luar biasa! Dan inilah Gus Dur, yang belum bisa saya banyangkan adakah tokoh pemimpin yang lain sepertinya. Konsistensi empati Gus Dur pada setiap yang ditimbang positif secara kemanusiaan dan religi melewati sekat-sekat suku, ras, afiliasi kultural, organisasi, dan agama benar-benar genuine dan original. Pernah pula penulis menerima surat dari beliau yang dikirim oleh utusannya berisi tulisan beliau tentang kedekatan Muhammadiyah dan NU didukung dengan kedekatan tokoh-tokoh penting kedua organisasi Islam besar ini semenjak awalnya.

Corak pluralis dan inklusif ini selanjutnya menjadi inti konstruk dari apa yang penulis sebut sebagai Gus Durisme dalam pemikiran, pemahaman, dan manifestasi keislamannya. Hal ini dimungkinkan setelah melalui proses rumit (elaborate) yang kurang lebih menyangkut pemahaman utuh ortodoksi (Alquran dan as-sunah) termasuk historisitasnya, aplikasi kaidah dasar konseptualisme Islam (qawa'id ushuliyyah), dan rasionalisme logis (mantiq) serta intensitas sosialisasi diri Gus Dur sendiri.

Gus Durianisme
Pribadi Gus Dur dan spektrum pemikirannya yang multidimensional adalah fenomena yang pada akhirnya menjadi magnet yang menggeliatkan berbagai kalangan secara inklusif dan mengkristal menjadi apa yang dapat disebut sebagai Gus Durian dan Gus Durianisme. Karena itu, Gus Dur merupakan tokoh sentrifugal dari NU untuk semua yang tidak bisa diklaim hanya milik NU atau untuk dan atas nama satu kelompok saja. Kenyataannya, aktualitas diri (manhaj al-suluk) seorang Gus Dur boleh dikatakan tidak jarang yang menyebal dari tradisi dan pakem NU. Sejalan dengan ini, dalam berbagai forum apa pun tidak jarang nama Gus Dur dan apa yang dikatakan termasuk lelucon khas Gur Dur pun dikutip dan dieksploitasi untuk konsumsi khalayak. Mereka adalah Gus Durian. Bahkan, ada kelompok yang secara ekstrem mengidolakan Gus Dur bukan saja pemikirannya, melainkan sampai pada tingkat semacam 'kultus' dikarenakan bagi mereka ini Gus Dur adalah infallible person. Apa yang dikatakan adalah kebenaran meski tak ternalar sekalipun. Mereka bahkan bisa berani mati atau barangkali apa pun harus dilakukan matia-matian untuk dan atas nama Gus Dur serta karena kecintaannya pada Gus Dur.

Opini Republika 9 Januari 2010