Warta Nusantara

Diakui atau tidak, polemik yang terjadi terkait kasus Bank Century telah menguras energi pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sekarang ini. Apalagi perkembangan kasus tersebut seolah telah menjadi bola liar.

Terbukti, kasus Century tidak hanya “panas” di dalam Panitia Khusus (Pansus) DPR, tapi juga “diramaikan” oleh munculnya buku Membongkar Gurita Cikeas karya George Junus Aditjondro.
Kepercayaan publik bisa merosot, yang pada gilirannya pemerintah berpotensi terdelegitimasi. Kemungkinan terdelegitimasinya kekuasaan pemerintah itu bukan ancaman kosong, mengingat keruwetan kasus Century diduga sejumlah kalangan melibatkan elite-elite dalam kabinet.


Perkembangan situasi yang sulit diduga tentu membuat khawatir penguasa. Meski pemerintahan SBY-Boediono memiliki dukungan legitimasi meyakinkan (memperoleh lebih dari 60% suara dalam Pilpres), dan telah berusaha “mengamankan” kekuasaan di parlemen dengan mengakomodasi dalam kabinet hampir seluruh kekuatan politik yang ada (kecuali PDI-P, Hanura, dan Gerindra), namun toh pemerintahannya tetap digoyang. Termasuk dari kalangan yang tergabung dalam koalisi KIB II.

Mitra koalisi
Pertanyaannya, mengapa koalisi tersebut tidak solid? Ketidaksolidan koalisi pemerintahan menunjukkan bahwa mereka yang terlibat dalam kabinet masih sebatas sebagai personal (individu) elite-elite partai politik, bukan dalam arti koalisi Parpol keseluruhan.
Walaupun beberapa yang terlibat dalam kabinet adalah pucuk pimpinan Parpol (seperti Muhaimin Iskandar dan Suryadharma Ali), tapi untuk mengikat Parpol dalam koalisi yang kuat tidak mudah. Di era sekarang, independensi setiap anggota parlemen sangat tinggi, sementara intervensi Parpol terhadap masing-masing legislator sulit dilakukan.
Partai politik pendukung pemerintah hingga kini juga terlihat belum secara aktif dan tegas “menertibkan” anggotanya yang dipandang mbalela. Untuk menyebut Parpol mitra koalisi tersebut “menikam dari belakang” karena ikut menggerogoti pemerintah, tentu perlu pembuktian lebih mendalam.
Hanya perlu disadari, sesolid apapun koalisi, sesungguhnya tidak berjalan lama. Karena pada dasarnya mereka merupakan lawan politik, yang suka atau tidak suka harus saling bersaing dalam Pemilu mendatang.
Popularitas kasus Century bisa juga menjadi faktor pendorong bagi setiap kekuatan politik di parlemen untuk berlomba-lomba menjadi yang “terkritis” dalam menyikapi kasus ini di mata publik. Walaupun konsekuensinya akan melemahkan koalisi pemerintahan.
Kekurangefektivan koalisi membuka peluang SBY untuk membongkar pasang kabinetnya. Dari perspektif kekuasaan, ketegasan presiden tersebut perlu untuk memberikan shock therapy bagi mitra koalisi.
Namun, untuk benar-benar meninggalkan mitra koalisinya dalam kabinet, Presiden SBY sepertinya harus berpikir ulang. Keberadaan Partai Demokrat di parlemen bukanlah partai mayoritas (hanya sekitar 20%). Kapasitas politisi-politisi Partai Demokrat juga diperkirakan belum memadai dalam menghadapi kekuatan politik lain di parlemen.
Sangat mungkin pemerintahan SBY-Boediono semakin menjadi bulan-bulanan jika mereka menggusur mitra koalisi. Presiden SBY (dan Partai Demokrat) realitanya masih membutuhkan Parpol-parpol pendukung pemerintah.

Loyalitas menteri
Peringatan Presiden SBY mengenai loyalitas para menteri saat pelantikan menteri/pejabat tinggi negara pada bulan Oktober, dan diulangi lagi saat pelantikan wakil menteri pada beberapa hari lalu, secara tidak langsung juga merupakan ajakan kepada mitra koalisi untuk tidak berseberangan jalan.
Apa yang disampaikan Presiden SBY tersebut cukup beralasan melihat kenyataan bahwa komposisi kabinetnya terdiri lebih dari 50% orang partai politik. Atau 20 orang dari 34 jabatan menteri adalah ”wakil” Parpol.
Dampak negatif ”kabinet pelangi” tersebut terjadi manakala menteri sudah tidak dapat lagi mempertahankan profesionalitasnya. Menteri bersangkutan bakal mempunyai peran ganda. Tidak bisa dipungkiri, di saat bersamaan dia memerankan diri sebagai menteri dan pengurus Parpol sekaligus.
Kesibukan di Parpol bakal menyita banyak waktu, terutama saat mendekati pelaksanaan Pemilu/Pilpres. Apabila mereka tidak bisa memfokuskan loyalitasnya maka otomatis akan ada beragam kepentingan pada dirinya.

Perbedaan afiliasi partai politik dalam Pemilu atau tim sukses dalam Pilpres rawan menimbulkan disharmoni di kabinet. Koordinasi antarkementerian bisa macet dan paling parah tidak menutup kemungkinan bisa memunculkan konflik.
SBY diyakini amat menyadari hal itu. Sehingga sebelum para menteri dipilih, mereka diwajibkan menandatangani kontrak dengan tujuan untuk “mengikat” mereka supaya tidak “lepas kendali”.
Jika presiden konsisten dengan harapannya untuk mewujudkan menteri yang loyal, seharusnya SBY tegas melarang menterinya merangkap jabatan di partai politik. Meski tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan, idealnya para menteri meninggalkan kepengurusannya di Parpol.
Konsekuensinya, penerapan larangan rangkap jabatan di partai politik sama halnya memutus ”rantai kooptasi” antara pemerintah dengan Parpol. Secara politis, presiden diuntungkan oleh anggota kabinet yang rangkap jabatan di partai politik.
Upaya untuk ”mengkooptasi” Parpol akan lebih mudah dilakukan jika anak buahnya memiliki pengaruh besar di Parpol. Anggota kabinet yang memegang posisi struktural seperti sekarang saja tidak bisa menjamin tidak ada ”pembangkangan” koalisi, apalagi jika para menterinya tidak menduduki posisi penting di Parpol?
Sebagai penutup, berbagai peristiwa politik yang akhir-akhir ini gencar menyeruak ke ranah publik seyogianya disikapi positif. Ada aspek pembelajaran yang strategis dalam mendewasakan kehidupan demokrasi di negara kita.
Bagaimanapun juga, kasus Century harus tuntas dari sisi hukum maupun politik. Telah meluasnya kasus Century menuntut kasus ini tidak boleh berhenti di tengah jalan.
Memang penting presiden menuntut loyalitas para menteri dan kesetiaan mitra koalisinya. Namun hal tersebut seharusnya tidak dimaknai sebagai tiadanya check and balances. Di negara demokratis, kekuasaan harus dapat dikontrol.
Dalam konteks kasus Century, loyalitas para menteri dan kesetiaan mitra koalisi seperti yang diharapkan Presiden, hendaknya tidak menyurutkan siapapun (oposisi atau mitra koalisi) untuk menuntaskan kasus ini. - Oleh : Didik G Suharto Dosen FISIP UNS Solo
Opini Solo Pos 19 Januari 2010

DI MAGETAN, Jawa Timur, tepatnya di Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Pusat Takeran, Mendiknas Mohammad Nuh menyatakan bahwa berdasar evaluasi yang dilaksanakan terhadap berbagai sistem evaluasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia semenjak 1972, maka ujian nasional (unas) merupakan metode yang paling baik sebagai standardisasi kelulusan siswa sekolah.

Selanjutnya Mendiknas menyatakan, atas hasil evaluasi itulah, pemerintah bertekad (setidak-tidaknya) tahun ini akan tetap menjalankan unas di sekolah. Apalagi, persiapan untuk menjalankan unas sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, seperti pembuatan aturan main, pembuatan soal, penggandaan soal, dan distribusi soal. Bahkan, sistem sosialisasi akan dijalankannya unas pun sudah dilakukan.

Persoalan unas muncul kembali setelah keluarnya putusan MA yang tidak "merekomendasi" dijalankannya unas di Indonesia. Silang pendapat tentang unas pun kembali meramaikan dunia pendidikan nasional sampai akhirnya Presiden SBY merasa perlu turun tangan.

Resistensi Masyarakat

Bahwa unas diyakini sebagai metode yang paling baik sebagai standardisasi kelulusan siswa sekolah, itu barangkali benar. Meski demikian, kalau pemerintah ingin tetap menjalankan unas, sebaiknya dilakukan dengan bijaksana. Realitas menunjukkan, sejak dijalankannya unas yang pertama sampai sekarang, adanya resistensi sebagian anggota masyarakat ternyata tidak dapat dihindari.

Kalau mau jujur, sampai sekarang pun banyak praktisi pendidikan yang belum dapat menerima dengan tulus atas dijalankannya unas dengan berbagai alasan; baik alasan akademis, alasan politis, alasan sosial, maupun alasan lainnya.

Kalau dianalisis secara kritis, resistensi sebagian anggota masyarakat terhadap unas tersebut disebabkan dua hal. Pertama, terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan. Kedua, rendahnya kesiapan civitas sekolah dalam menjalankan unas.

Soal kecurangan dalam pelaksanaan unas kiranya sudah menjadi rahasia umum. Siswa yang ujian berbekal catatan gelap alias ''kerpekan" dan/atau membawa handphone untuk berkomunikasi dengan dunia ''luar" secara ilegal selama ujian berlangsung adalah contoh konkretnya. Dengan cara seperti ini, hasil unas yang diperoleh sama sekali tidak mencerminkan kemampuan siswa (lulusan) yang sesungguhnya; selain memunculkan ketidakadilan karena siswa yang tidak curang alias jujur justru berpotensi memperoleh hasil yang rendah jika dibandingkan dengan siswa yang curang.

Itu sekadar contoh kecurangan unas yang bersifat ''insidental"; namun di luar itu, ada kecurangan yang bersifat sistematis dan dampaknya jauh lebih mengerikan.

Tim Sukses merupakan contohnya! Untuk ''menyukseskan" unas, maka dibentuk Tim Sukses di sekolah yang anggotanya terdiri atas beberapa guru pilihan. Cara kerja tim ini sangat bervariasi, salah satunya mengerjakan soal unas dan jawabnya didistribusikan secara ilegal ke peserta dengan pengaturan yang rapi. Karena yang mengerjakan unas para guru pilihan dan peserta tinggal ''mengopi", maka hampir dipastikan mereka akan lulus unas; termasuk siswa yang kemampuan akademisnya rendah.

Ibarat barang, bau tim teknis itu mudah dicium, tetapi bendanya sulit dipegang. Kecurangan tersebut sangat sistematis sehingga meski dalam jangka pendek kelihatannya menguntungkan siswa -karena mempertinggi kemungkinan lulus sekolah- dalam jangka panjang merugikan bangsa, terutama alumni sekolah yang didongkrak Tim Sukses tersebut.

Harus Bijaksana

Faktor kedua terjadinya resistensi masyarakat adalah rendahnya kesiapan civitas sekolah pada umumnya. Meski kriteria kelulusan unas itu relatif rendah -nilai rata-rata 5,50- banyak siswa yang merasa tidak sanggup meraihnya. Akibatnya, banyak siswa stres, guru stres, kepala sekolah stres, bahkan orang tua pun ikut stres.

Akumulasi stres itulah yang kemudian memunculkan kecurangan baik "insidental" maupun sistematis. Logikanya, daripada jujur tetapi tidak lulus, mendingan curang tetapi lulus, toh kecurangan tersebut dimaklumi banyak orang juga.

Rendahnya kesiapan sekolah dalam menjalankan unas disebabkan banyak faktor, seperti, guru yang tidak profesional, sarana pendidikan yang tidak standar, fasilitas belajar yang minim, dsb, yang itu semua kembali kepada tanggung jawab pemerintah. Seandainya pemerintah sanggup menyediakan guru yang profesional, sarana pendidikan yang standar, fasilitas belajar yang optimal, dsb, sudah tentu kesiapan civitas sekolah dalam menjalankan unas akan jauh lebih tinggi.

Kita bisa berhipotesis; kalau kecurangan dalam pelaksanaan unas dapat dihindarkan di satu sisi dan kesiapan civitas sekolah dapat ditingkatkan di sisi lain, maka resistensi masyarakat terhadap unas tentu bisa kita eliminasi, setidak-tidaknya kita minimalisasi.

Jadi, kalau pemerintah bertekad menjalankan unas, maka harus dilakukan secara bijaksana. Caranya, dengan menekan seminimal-minimalnya kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan sambil meningkatkan profesionalisme guru, menstandarkan sarana pendidikan, dan mengoptimalkan fasilitas belajar agar kesiapan civitas sekolah dalam menjalankan unas dapat ditingkatkan.

Tanpa kebijaksanaan seperti itu, dijalankannya unas di sekolah akan terus memunculkan resistensi yang tidak berkesudahan. (*)

*). Prof Dr Ki Supriyoko SDU, MPd, direktur Pascasarjana Universitas Tamansiswa Yogyakarta serta mantan sekretaris Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan Indonesia
Opini Jawa Pos 15 Januari 2010