keperawan merupakan mahkota yang sangat berharga bagi seorang wanita,mahkota itulah yang nantinya akan di berikan kepada pria idamannay, akan tetapi anehnya di zaman yang seba modern banyak dari gadis tidak peduli dengan keperawananya, tepai tidak dengan saudara kita yang berada di pedalaman irian jaya keperawanan merupakan hal yang sangat penting lihat saja pemeriksaan Keperawanan di irian Jaya oleh sang dukun
pemeriksaan Keperawanan oleh seorang dukun sesepuh kampung
bagi wanita yang masih perawan di beri piagam, ini pembagian piagam keperawanan
Bambang Soesatyo
(Anggota DPR RI)
Triliunan rupiah dana talangan untuk Bank Century tak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang kepercayaan presiden yang bernafsu menyelamatkan bank bobrok itu. Maka, dengan asumsi tak ada lagi skandal besar di kemudian hari, kasus Bank Century kini berstatus sebagai faktor kunci penentu stabilitas pemerintahan.
Oleh karena statusnya yang demikian itu, tak ada pilihan lain bagi partai politik pendukung pemerintah di parlemen untuk segera ikut dan aktif menuntaskan kasus ini dengan cara mendukung hak angket. Data-data tentang aliran dana yang belum konfirmasi telah berseliweran di ruang publik. Pengetahuan publik itulah yang menyebabkan dorongan kepada DPR untuk menggunakan hak angket semakin menguat dari hari ke hari.
Parpol pendukung pemerintah perlu menyadari bahwa aspek-aspek janggal dari Bailout Bank Century sudah menjadi kisah yang terang benderang di ruang publik. Debat atau diskusi untuk menutup-nutupi semua kejanggalan itu tak efektif lagi karena publik sudah kehilangan kepercayaan. Publik yakin betul ada yang salah dari bailout itu, sehingga masalahnya harus direspons dengan hak angket DPR.
Jangan takut pada hak angket. Karena itu, jangan berlebihan dalam mengestimasi atau mengalkulasi arah atau tujuan hak angket. Penggunaan hak angket tak identik dengan niat memazgul presiden. Dalam konteks Hak Angket untuk Bailout Bank Century, partai-partai penyeimbang (oposisi) selaku penggagas sama sekali tidak berniat membidik agenda pemazgulan presiden. Agenda utamanya adalah meminta pertanggungjawaban dari pejabat yang merumuskan kebijakan bailout itu. Ingat, jumlah uang negara yang digunakan dalam bailout itu sangatlah besar untuk sebuah bank yang bobrok.
Teman-teman penggagas hak angket mengatakan, mengaitkan agenda pemazgulan dalam isu hak angket adalah pemikiran kurang beradab dalam berpolitik. Di era modern kini, kualitas dinamika peradaban politik kita harus ditingkatkan. Penggunaan hak angket atau interpelasi harus dihargai sebagai hak konstitusional setiap anggota DPR. Hak angket tak bisa dipisahkan dari fungsi kontrol anggota DPR.
Mengontrol atau meminta pertanggungjawaban pemerintah jangan disamakan dengan manuver politik menjatuhkan presiden. Kalau hak angket diidentikan dengan upaya memazgulkan presiden, betapa tidak beradabnya budaya politik kita. Bagaimana persepsi orang luar tentang peradaban politik kita ketika melihat pemerintah yang masa baktinya baru seumur jangung sudah dihadapkan pada nafsu DPR menjatuhkannya. Tidak, kita tidak ingin seperti itu dalam Hak Angket Bank Century.
Hingga pekan lalu, arus aspirasi di DPR untuk mengegolkan hak angket terasa belum begitu kuat. Kecenderungan itu tampak bertolak belakang dengan aspirasi publik yang begitu kuat, ditandai oleh unjuk rasa di berbagai kota. Belum semua fraksi berniat menggunakan hak angket untuk kasus Bailout Bank Century. Jumlah anggota DPR yang telah menyatakan mendukung hak angket pun belum sampai 50 persen dari total anggota DPR. Perkembangan ini membangun rasa curiga di tengah publik; jangan-jangan gagasan hak angket kali ini pun masuk angin lagi alias bakal gugur di tengah jalan.
Bisa dipahami jika parpol atau fraksi pendukung pemerintah masih ragu, karena belum ada petunjuk resmi dari pimpinan partai masing-masing. Ada juga yang beralasan masih menunggu hasil audit investigasi BPK. Oke, kita hargai saja pendirian masing-masing fraksi dan anggota DPR. Namun, berdasarkan bocoran data plus sejumlah rumor yang belum terkonfirmasikan, penyikapan dan penyelesaian kasus Bailout Bank Century kini telah berstatus sebagai faktor kunci bagi terciptanya stabilitas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lima tahun ke depan. Perkembangan ini mudah-mudahan bisa mengubah persepsi parpol maupun fraksi-fraksi DPR pendukung pemerintah.
Logikanya adalah jika fraksi-fraksi pendukung pemerintah mau menjaga pemerintahan berjalan stabil, mereka dituntut untuk proaktif membersihkan ganjalan-ganjalan yang bisa merusak stabilitas pemerintahan. Salah satu ganjalan yang telah mengemuka saat ini adalah kasus Bailout Bank Century. Seperti diketahui, kasus ini menyeret nama orang-orang kepercayaan presiden. Kalau mereka tidak mampu menjernihkan masalah dengan penjelasan-penjelasan yang masuk akal, orang-orang kepercayaan presiden ini akan terus menjadi sasaran bidik fraksi penyeimbang di DPR maupun publik. Kalau sudah begitu, stabilitas pemerintahan menjadi taruhannya. Semua partai dan fraksi DPR pendukung pemerintah mestinya tidak boleh mengambil risiko itu. Sebaliknya, risiko itu justru harus dieliminasi.
Sikap Fraksi Partai Golkar sendiri mengacu pada penegasan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang menyatakan mendukung pemerintah dengan cara menjaga stabilitas pemerintahan. Untuk itu, setiap masalah yang berpotensi merecoki pemerintah harus diselesaikan atau dihilangkan agar pemerintah bisa berkonsentrasi penuh pada program pembangunan.
Pada hasil audit tahap pertama, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberi sinyal bahwa bailout itu memang bermasalah dan mengandung sejumlah kejanggalan. Pimpinan BI memperkuat sinyal kejanggalan itu dengan mengemukakan bahwa terjadi penarikan dana dalam jumlah sangat besar pasca-bailout. Mudah-mudahan, semua sinyal itu bisa diterima semua fraksi pendukung pemerintah sebagai sikap awal mendukung hak angket. Pekan ini, BPK mengumumkan hasil audit investigasi atas Bailout Bank Century. Publik berharap pengumuman BPK itu lebih menonjolkan aliran dana Bank Century pasca-bailout. Sebab, aspek itulah yang paling ditunggu-tunggu publik. Mudah-mudahan, hasil audit yang dipaparkan ke publik apa adanya alias belum direkayasa atau dimanipulasi. Benar-benar belum mendapat sentuhan tangan setan. Publik patut curiga mengingat sebelumnya amat sangat tidak mudah mendapatkan aliran dana kasus ini. Kalau saja kita semua mau bersepakat kasus ini luar biasa, akses publik untuk tahu aliran dana pasca-bailout mestinya dimudahkan. Persoalannya jadi lain jika kasus ini disederhanakan atau ditutup-tutupi.
Hingga satu pekan sebelum BPK mengumumkan hasil audit investigasi, sudah muncul bocoran data. Bocoran itu menjelaskan bahwa tak kurang dari Rp 3,7 triliun--dari total Rp 6,7 triliun dana talangan Bank Century--tak bisa dipertanggungjawabkan oleh para perumus dan pembuat kebijakan bailout itu. Sempat muncul dugaan bahwa sekitar Rp 500 miliar diserahkan ke seorang politisi. Dengan munculnya dugaan yang terakhir ini, nama-nama yang dibidik dalam kasus ini bertambah, dari tiga menjadi empat nama.
Tiga nama sebelumnya adalah mereka yang membuat putusan final bailout itu. Kini, di kalangan politisi beredar pertanyaan tentang siapa saja penerima dana talangan sisanya yang Rp 3,2 triliun itu.
Kalau diasumsikan presiden pun telah mendapatkan bocoran data yang sama, bisa dipastikan kepala negara akan sangat marah. Masalahnya adalah keputusan menyelamatkan Bank Century ditetapkan oleh atau tak bisa dipisahkan dari orang-orang yang selama ini sangat dipercayainya. Karena merasa sangat terganggu oleh kasus ini, presiden bisa saja ikut mendukung hak angket DPR. Seperti orang kebanyakan lainnya, presiden pun pasti berkepentingan dengan transparansi aliran dana talangan Bank Century agar tidak muncul spekulasi yang merugikan nama baik presiden.
Pada akhirnya, kita mengajak semua fraksi DPR membuka lagi file tentang bagaimana awal pengungkapan kasus Bank Century. Pada file itu, kita diingatkan tentang kesimpangsiuran pernyataan para pejabat. Kita garis bawahi saja indikasi ketidakjujuran dalam mekanisme pengambilan keputusan final Bailout Bank Century dan upaya melempar tanggung jawab dengan klaim bailout itu sudah disetujui wakil presiden. Ketidakjujuran itu tampak telanjang ketika wakil presiden lantang mementahkan klaim itu. Hak angket, siapa takut?
Opini Republika 23 November 2009
Decentralization as a reform is clearly political its stated intention is to alter the political status quo transferring authority from level of government and one set of actors to others. (Fiske, 1996) Dalam pengertiannya yang paling sederhana, 'desentralisasi' merupakan seperangkat proses yang bertujuan untuk menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengambilan keputusan terhadap beberapa fungsi spesifik, dari level tertinggi hingga level terendah, baik dalam konteks pemerintahan maupun organisasi lain (Paqueo and Lammert, 2000).
Dalam dimensi pendidikan, desentralisasi bermakna sebagai seperangkat proses, yang bersifat kompleks, berhubungan dengan perubahan dalam sistem pengambilan keputusan di level satuan pendidikan, pendapatan dan pengeluaran biaya pendidikan, pengembangan kapasitas guru, rancangan kurikulum, hingga pengelolaan sekolah (Fiske, 1996). Penelitian mutakhir menyatakan bahwa fenomena desentralisasi pendidikan sejatinya telah menjadi tren dalam perkembangan dunia pendidikan di seluruh dunia sejak 20 tahun terakhir (UNESCO, 2005). Fenomena sedemikian rupa seolah hendak menegaskan satu hal, bahwa praksis desentralisasi pendidikan dapat berupa proses yang dapat diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai negara sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kerangka skala prioritas pembangunan pendidikan di negara masing-masing.
Desentralisasi pendidikan lahir dari landasan pemikiran dan perdebatan yang melingkupinya sehingga dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan pendidikan di seluruh dunia. Lalu, bagaimana landasan pemikiran tentang desentralisasi pendidikan di Indonesia? Paradigma apa yang berlaku dalam menentukan arah dan tujuan desentralisasi pendidikan di Indonesia? Karena, boleh jadi, paradigma desentralisasi pendidikan di Indonesia belumlah dibangun di atas filosofi dan landasan pemikiran yang harmoni dengan tujuan desentralisasi itu sendiri.
Konsep desentralisasi pendidikan
Konsep desentralisasi merujuk kepada pengalihan--kalau tidak dikatakan pembagian--wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas. Secara spesifik, yakni adanya proses pengalihan wewenang (transfer of authority) dalam organisasi pendidikan dari satu tingkatan yang lebih tinggi kepada tingkatan lain yang lebih rendah. Tingkatan pemegang wewenang dalam dunia pendidikan sendiri pada dasarnya terletak pada empat level: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, distrik, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan sekolah atau satuan pendidikan (Welsh dan McGinn dalam Fundamentals of Educational Planning Vol 64; 1999). Dalam dimensi apa wewenang tersebut dapat dimaknai secara saksama? Fiske menegaskan bahwa modus-vivendi pengalihan wewenang dalam desentralisasi pendidikan berada pada dua level. Pertama, desentralisasi yang bersifat politis, yaitu proses pelibatan seluruh warga atau perwakilan mereka maupun anggota masyarakat lain di luar sistem pemerintahan dalam otoritas pengambilan keputusan. Desentralisasi politis pun kemudian diandaikan untuk lebih banyak terlibat dalam konsultasi serta untuk mendapatkan persetujuan dari partai politik yang terlibat. Kedua, desentralisasi yang bersifat administratif, yaitu kekuasaan tetap berada di level pemerintah pusat, sedangkan pengalihan tanggung jawab serta wewenang dalam perencanaan pendidikan, manajemen pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan aktivitas lainnya kepada level yang lebih rendah, seperti pemerintah daerah atau badan semiotonom yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, desentralisasi yang bersifat administratif pada akhirnya tidak akan banyak melibatkan pihak lain di luar struktur pemerintahan.
Dari perspektif manajemen, desentralisasi pendidikan yang bersifat administratif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, jika dalam sistem sentralisasi mekanisme implementasi kebijakan dilakukan di pusat dengan melibatkan unsur birokrasi yang lamban dan gemuk, dalam sistem desentralisasi, pelaksanaan kebijakan menjadi efisien karena dilakukan dengan cepat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pada saat yang sama, motivasi untuk meningkatkan produktivitas akan lebih dirasakan oleh para pengelola pendidikan di daerah, karena desentralisasi pendidikan ikut merangsang prakarsa proaktif pengelola pendidikan dalam menjalankan pendidikan di daerahnya. Namun juga harus digarisbawahi bahwa desentralisasi pendidikan mungkin saja dapat menghasilkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Pada beberapa kasus dalam kebijakan desentralisasi, wewenang pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dirasa begitu besar. Implikasinya, pembangunan dan investasi bidang pendidikan di daerah sangatlah tergantung pada visi besar pembangunan pemerintah daerah itu sendiri. Maka menjadi kerugian jika pemerintah di daerah lebih mengutamakan keuntungan pembangunan jangka pendek seperti infrastruktur jalan dan irigasi, ketimbang investasi jangka panjang seperti pendidikan (Paqueo & Lammert, 2000).
Penting juga untuk ditahui bahwa desentralisasi pendidikan biasanya dilandasi beberapa faktor seperti pembiayaan pendidikan, peningkatan efisiensi dan efektivitas, redistribusi kekuasaan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan inovasi (Winkler, 1999). Pengalihan wewenang dalam desentralisasi pendidikan juga dapat diartikan berada dalam empat pendekatan, yakni dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi (Rondinelli, 1984). Dalam bingkai manajemen, desentralisasi pendidikan seolah mampu memotong jarak pengelolaan pendidikan, baik dari spektrum perencanaan maupun pembiayaan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan penyediaan layanan pendidikan yang efisien dan dapat dinikmati oleh semua warga negara (Winkler & Yeo, 2007).
Kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia mengalami lompatan pendekatan setelah adanya reformasi. Setelah lama menjalankan pola sentralisasi pembangunan dengan menggunakan pendekatan dekonsentrasi, maka setelah diundangkannya peraturan mengenai wewenang pemerintah daerah (UU No 22 dan UU No 25 Tahun 1999), kebijakan desentralisasi pendidikan mulai dikembangkan dengan menggunakan pendekatan devolusi (SMERU, 2001). Penting untuk mengetahui bahwa dasar pemikiran yang melandasi dua undang-undang tersebut terdiri dari tiga poin substansial yaitu memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah; memperkuat proses demokratisasi yang melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kemandirian, keserasian hubungan pusat dan daerah, serta meningkatkan fungsi legislatif di daerah; dan terakhir guna menghadapi tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab secara proporsional. Landasan pemikiran dari produk undang-undang tentang pemerintahan daerah memang dirasa ideal. Kendati demikian, perkembangan terakhir menunjukkan adanya upaya untuk merevitalisasi kebijakan desentralisasi produk Undang-Undang No 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan diundangkannya Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004.
Desentralisasi pendidikan kita saat ini diikuti juga dengan penyerahan pendanaannya yang disalurkan melalui dana alokasi umum (DAU) yang besarnya lebih didasarkan atas perimbangan pendapatan dari pertambangan dan kehutanan, jumlah penduduk dan luas daerah. Berdasarkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, hanya sekitar 30% dari 318 kabupaten/kota yang dapat menikmati proporsi DAU per kapita yang cukup lumayan, sehingga APBD-nya dapat membiayai pendidikan di daerahnya dengan baik. Tetapi sisanya, memperoleh pendapatan dari DAU yang terbatas sedangkan PAD-nya kecil sehingga dana pendidikan yang dapat disediakan melalui APBD sangat terbatas, bahkan sebagian hanya sekadar dapat untuk membiayai gaji guru (World Bank, 2003).
Harus diakui bahwa masih terdapat kesenjangan antara paradigma desentralisasi pendidikan yang ideal dan penerapan desentralisasi pendidikan di lapangan. Apabila tidak diantisipasi, dampaknya dapat meluas di bidang lain, seperti melebarnya jurang perbedaan mutu pendidikan, inefisiensi manajemen pendidikan, semakin lebarnya kesenjangan kesempatan memperoleh pendidikan, dan berkurangnya kesempatan subsidi silang. Di Australia misalnya, proporsi biaya manajemen pendidikan tidak lebih dari 7% dari total biaya rutin, sehingga proporsi terbesar dapat difokuskan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar secara langsung.
Oleh Mohammad Zen dan Muhammad Arif Hadiwinata, Dosen Universitas Mathla'ul Anwar (Unma), Pandeglang, Banten, dan Peneliti Pustaka LP3ES, Jakarta
Opini Media Indonesia 23 November 2009
ternyata seorang Lesbian lebih baik dalam membesarkan anak-anak Lesbian membuat orangtua yang lebih baik daripada pasangan konvensional, menurut director of the government"s parenting academy. Stephen Scott, direktur riset di National Academy untuk Anak Praktisi, pada pertemuan pekan lalu bahwa penelitian terbaru menunjukkan bahwa anak-anak dari pasangan seperti itu lebih baik dalam hidup.hal tersebut di ungkapkannya pada saat peluncuran the think tank Demos ,dari laporan tentang pengaruh karakter hidup, Scott berkata: "Lesbians membuat orangtua yang lebih baik daripada seorang pria dan seorang wanita."
Argumennya didukung oleh para ahli yang telah ditemukan, selama tahun penelitian, bahwa anak-anak dibesarkan oleh pasangan perempuan lebih aspiratif dan lebih percaya diri dalam memperjuangkan keadilan sosial. Mereka tidak menunjukkan kecenderungan homoseksualitas lebih banyak daripada keturunan orang tua heteroseksual.
Seperti dukungan yang kuat dari pemerintah agen utama untuk mengasuh anak akan memberikan dorongan kepada orang tua gay. Pidato dari akademi, yang didirikan oleh Departemen Anak, Sekolah dan Keluarga tahun 2007, akan alarm keluarga tradisional pendukung dan orang-orang yang mengangkat keprihatinan tentang kurangnya figur ayah dalam kehidupan anak.
Kelompok orangtua baru saja dituduh berubah menjadi vokal pendukung untuk minoritas kecil orangtua yang adalah pasangan gay. Ada sederet tahun ini ketika Inggris Adopsi dan Asosiasi untuk Meningkatkan dijelaskan penentang gay adopsi sebagai "terbelakang homophobes". Itu harus bubur salinan panduan menggunakan frase.
Namun, lebih dari sepertiga orang sekarang percaya sepasang lesbian dapat setidaknya orangtua yang baik sebagai seorang pria dan seorang wanita, menurut Inggris tahunan laporan Sikap Sosial.
Birkbeck penelitian di perguruan tinggi, bagian dari Universitas London, dan di Clark University di Massachusetts, mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan anak-anak dari orangtua lesbian kurang beruntung dengan cara apapun.Dengan sifat hubungan mereka, pasangan lesbian tidak bisa mempunyai anak karena kecelakaan. Mereka menggunakan sperma donor, sering kali seorang pria gay, atau mengadopsi. Anak kemudian memiliki dua "ibu".
Putri lesbian lebih mungkin bercita-cita untuk profesi yang secara tradisional dianggap sebagai laki-laki, seperti dokter atau pengacara.
Mary Cheney, putri yang lesbian Dick Cheney, mantan wakil presiden Amerika, yang menantikan bayi kedua akhir bulan ini, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini: "Setiap bagian dari penelitian yang bertanggung jawab secara jarak jauh yang telah dilakukan dalam 20 tahun terakhir telah menunjukkan tidak ada perbedaan antara anak-anak dibesarkan oleh orangtua sejenis dan anak-anak dibesarkan oleh orang tua lawan jenis. Yang penting adalah yang dibesarkan di kandang, mencintai lingkungan.
Bagi seorang perempuan saat hamil merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, karena berbagai macam gangguaan yang membuat aktivitas sehari-hari terganggu, gangguan salah satunya adalah ketika tidur sehingga Anda tidak dapat menikmati tidur nyenyak hal ini di sebabkan bermacam-macam, diantanya :Beban Pikiran
Rasa cemas menghadapi persalinan, kesehatan janin, takut tak seksi lagi di mata pasangan atau kawatir bentuk tubuh tak bisa langsing kembali, merupakan sebagian dari pikiran yang mengganggu. Akibatnya Anda bisa gelisah sepanjang malam.
Cara Mengatasi:
* baca buku dan konsultasi ke dokter tentang kehamilan untuk meyakinkan bahwa Anda baik-baik saja
* bila cemas akan rasa nyeri persalinan, tak perlu takut berlebihan. Saat ini ada banyak cara agar persalinan tanpa rasa nyeri
* sibukkan diri dengan aktivitas sebelum tidur untuk membuang pikiran yang mengganggu tidur Anda
* bicarakan kekawatiran Anda dengan sahabat dan pasangan Anda. Bila belum teratasi, berkonsultasilah dengan terapis
Gangguan Nafas
Aliran darah yang meningkat selama masa kehamilan menyebabkan banyak bagian tubuh yang membengkak, termasuk saluran pernafasan. Itu sebabnya, 30% ibu hamil cenderung mendengkur saat tidur (walaupun sebelumnya bukan pendengkur).
Cara Mengatasi:
* hiruplah uap hangat dari air panas, berbaring dengan kepala dan punggung lebih tinggi dari perut
* gunakan obat pelega pernafasan (inhaler) atau obat tetes hidung yang direkomendasikan dokter
Kepanasan
Kadar hormon progesteron yang meningkat menyebabkan tubuh Anda menjadi panas.
Cara Mengatasi:
* pakailah pakaian tidur yang menyerap keringat
* gunakan selimut dari bahan tipis
* jangan tidur dikelilingi bantal-guling. Bila perlu, gunakan bantal pendingin khusus (chillow)
* atur sirkulasi udara kamar. Misalnya dengan membuka jendela, kipas angin atau AC
Heart Burn
Rahim yang membesar bisa menyebabkan asam lambung mengalir ke arah kerongkongan dan menyebabkan rasa nyeri serta panas di daerah sekitar dada.
Cara Mengatasi:
* saat berbaring, letakkan kepala lebih tinggi sedikit dari biasanya
* kurangi konsumsi makanan gorengan, berbumbu dan asam. Termasuk jus tomat, jus jeruk dan kopi
* jangan makan makanan berat 3 jam sebelum tidur malam
* minum segelas susu pada malam hari sebelum tidur
Nyeri di Bagian Belakang
Kondisi ini disebabkan oleh janin Anda yang semakin besar dan berat.
Cara Mengatasi:
* lakukan gerakan khusus untuk melatih elastisitas pinggang Anda (latihan peregangan)
* tidur menyamping, sisi kiri dan kanan bergantian. Letakkan bantal di sela-sela paha
Gerakan Janin
Janin yang semakin besar dan membuat perut Anda semakin menonjol, kerap menyulitkan Anda mencari posisi berbaring yang nyaman. Apalagi bila ia bergerak dengan aktif saat Anda tidur di malam hari.Cara Mengatasi:
* perhatikan dan kenali kapan janin aktif bergerak dalam sehari. Di luar waktu itu, cobalah gunakan waktu untuk tidur
* manfaatkan bantal khusus untuk menahan perut, sehingga Anda memperoleh posisi berbaring yang paling nyaman
Sering Buang Air Kecil
Kecenderungan Anda minum lebih banyak selama hamil dalam rangka memenuhi kebutuhan cairan, otomatis akan membuat proses pengeluaran cairan pun bertambah sering.
Selain itu, rahim yang kian membesar akan mendesak kandung kemih Anda sehingga kapasitasnya berkurang.
Cara Mengatasi:
* kurangi konsumsi cairan setelah lewat jam 5 sore
* jangan minum apapun 2 jam sebelum berangkat tidur, bila mungkin
* angkat perut saat buang air kecil agar kandung kemih benar-benar kosong, khususnya selama trimester ketiga
Gangguan Kaki
Saat Anda mengantuk, kaki Anda seringkali merasakan sensasi seperti ada yang merayap, sehingga Anda menggerakkan kaki terus-menerus. Hal ini tentu membuat Anda sukar terlelap.
Juga, seringkali Anda diganggu oleh serangan kram mendadak.
Cara Mengatasi:
* asupan kalsium adalah salah satu cara yang dianggap aman
* lakukan peregangan ringan pada kaki
* letakkan kaki lebih tinggi dari panggul selama 10-15 menit, saat berbaring dan sebelum tidur
* pijat. Minta tolong pada suami untuk memijat kaki yang sering kram dan nyeri
