Warta Nusantara

Oleh : Oce Madril
(Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM)

Di antara semua hiruk-pikuk masalah hukum mutakhir, yang paling serius adalah skandal bailout senilai 6,7 triliun yang dikucurkan untuk Bank Century. Audit investigatif BPK menemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh elite pemerintahan dan perbankan.

Saat ini, kasus tersebut sedang diselidiki oleh DPR melalui hak angket. Panitia angket pun sudah bekerja. Ini merupakan hak angket pertama pada masa pemerintahan SBY-Boediono. Apakah hak angket ini akan berujung pada proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden?

Hak angket
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket kali pertama digunakan DPR pada tahun 1950-an. Ihwalnya berawal dari usul resolusi RM Margono Djojohadikusumo agar DPR mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Panitia angket yang kemudian dibentuk beranggota 13 orang yang diketuai Margono. Tugasnya adalah menyelidiki untung-rugi mempertahankan  devisen-regime berdasarkan Undang-Undang Pengawasan Devisen 1940 dan perubahan-perubahannya.

Pascareformasi, hak angket pernah digunakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hak angket digunakan terkait upaya penyelidikan terhadap penyelewengan dana Bulog serta bantuan dana dari sultan Brunei, atau yang lebih dikenal dengan istilah Buloggate dan Bruneigate. Hak angket itu berujung pada  impeachment presiden.

Pada masa pemerintahan SBY-JK, hak angket pernah beberapa kali dicoba seperti terhadap kebijakan 'impor beras' (2006) dan kasus BLBI (2008). Namun, hak angket tersebut kandas di tengah jalan karena fraksi-fraksi di DPR menarik dukungannya. Satu-satunya yang berhasil, yakni hak angket terkait kebijakan kenaikan harga BBM. Akan tetapi, hasil kerja panitia angket BBM tidak memberikan hasil yang signifikan. 

Secara yuridis, berdasarkan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah. Ada tiga unsur penting yang menjadi prasyarat digunakannya hak angket.

Pertama, kebijakan yang akan diselidiki harus kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedua, kebijakan tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, kebijakan tersebut dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden (wapres), menteri, atau pejabat negara lainnya. 

Terkait skandal Century, unsur-unsur tersebut jelas telah terpenuhi. Kebijakan  bailout 6,7 triliun merupakan kebijakan yang strategis dan memberikan dampak pada masyarakat luas. Kebijakan tersebut juga diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi menyebabkan kerugian negara, yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Merujuk hasil audit investigatif BPK, ditegaskan bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran baik pada proses pendirian Bank Century maupun pada saat pengucuran dana talangan.

Untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, DPR telah membentuk Panitia Angket. Panitia yang terdiri atas 30 orang anggota tersebut merupakan perwakilan dari semua unsur fraksi partai politik yang ada di parlemen. Berdasarkan undang-undang, masa kerja Panitia Angket adalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pembentukannya. 

Panitia Angket memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat. Buktinya, dalam melakukan penyelidikan, Panitia Angket dapat memanggil siapa pun. Selain pemerintah, Panitia Angket dapat juga meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, atau pihak terkait lainnya. Bahkan, Panitia Angket juga dapat memanggil warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk memberikan keterangan, dan mereka yang dipanggil, wajib memenuhi panggilan itu. Jika ada yang menolak setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, Panitia Angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan pihak kepolisian.

Ketentuan hukum tersebut menunjukkan betapa kuatnya kedudukan dan besarnya peranan Panitia Angket dalam mengungkap suatu skandal hukum. Oleh karena itu, DPR hendaknya tidak ragu untuk menggunakan segala kewenangan yang melekat padanya untuk melakukan investigasi menyeluruh, dan mengungkap siapa pun yang terlibat dalam skandal hukum Century ini.

Pemakzulan
Jika kesimpulan penyelidikan Panitia Angket mengarah pada adanya dugaan kuat pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah, pintu pemakzulan  (impeachment) terbuka lebar. Dalam konstitusi, aturan mengenai pemakzulan diatur pada Pasal 7A UUD 1945  (impeachment article).

Dinyatakan bahwa Presiden dan/atau Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres.

Berdasarkan Pasal 7B, proses pemakzulan berlangsung tiga tahap. Pertama, dugaan penyimpangan Presiden/Wapres diajukan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, MK menguji kesahihan pendapat DPR. Dan terakhir, jika MK menyatakan bahwa Presiden/Wapres telah melanggar  impeachment article , DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemakzulan kepada MPR.

Proses politik di sidang majelis MPR-lah yang akan menentukan nasib Presiden/Wapres. Pada tahap ini, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Meski MK menyatakan Presiden/Wapres bersalah, bisa saja proses politik di MPR memutuskan tidak mencopot mereka.


Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat dua presiden yang diberhentikan pada saat menjabat, yaitu Presiden Soekarno di masa orde lama dan Presiden Abdurahman Wahid di masa reformasi. Presiden Soekarno diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967, setelah terbit Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang menuduh Presiden Soekarno terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

Sedangkan Presiden Abdurahman Wahid, diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena adanya Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Presiden Abdurahman Wahid terlibat dalam penyalahgunaan uang milik Yayasan Dana Kesejahteraan Bulog yang merupakan tindak pidana korupsi (Hamdan Zoelva: 2005).

Mencermati perkembangan politik terakhir, bisa jadi pemakzulan merupakan ancaman yang amat diperhitungkan saat ini. Pemakzulan tersebut bisa diarahkan pada presiden ataupun wakil presiden. Dalam kasus Century, posisi Presiden SBY dinilai masih aman, namun pemakzulan berpotensi diarahkan pada Wakil Presiden, Boediono, karena dua hal.

Pertama, Boediono merupakan gubernur BI yang merangkap sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) pada saat kasus Century terjadi. Sementara itu, BI dan KSSK merupakan dua pihak utama yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dalam pencairan  bailout.

Kedua, secara politik, posisi Boediono relatif rapuh karena tidak punya basis pendukung partai politik di parlemen. Kondisi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh beberapa partai politik demi kepentingan politik tertentu. Apalagi, di tengah derasnya tuntutan agar Wapres Boediono mundur dari jabatannya, skenario pemakzulan Wakil Presiden sangat mungkin terjadi.

Opini Republika 29 Desember 2009

Manfaat Cowok Sering Lihat Payudara Cewek, Studi yang dimuat di New England Journal of Medicine tersebut mengatakan bahwa menatap buah dada yang seksi selama 10 menit bisa disamakan dengan latihan aerobik selama 30 menit. Penelitian dilakukan oleh Dr. Karen Bouncer dan koleganya di tiga rumah sakit di Frankfurt ,Jerman, yang melibatkan 200 lelaki.

Seratus orang disuruh melihat payudara secara teratur setiap hari, sebaliknya seratus lelaki lainnya justru dilarang untuk melihatnya. Studi dilakukan selama lima tahun dan hasilnya menunjukkan kelompok pengintip dada perempuan mempunyai tekanan darah lebih rendah, denyut nadi lebih lambat saat istirahat, dan mengalami gangguan pembuluh darah jantung lebih rendah.

"Kenikmatan seksual memacu denyut jantung dan memperlancar sirkulasi darah," kata Dr. Bouncer. "Kami percaya jika lelaki memandang dada ukuran 'cup D' secara teratur,
mereka akan hidup lebih panjang empat atau lima tahun." Dia menganjurkan kaum lelaki, terutama usia di atas30 tahun, untuk menonton acara TV seperti Baywatch dan majalah-majalah panas seperti Playboy, yang menampilkan perempuan-perempuan berdada besar.
Para peneliti juga mencatat nama-nama selebritis berdada seksi yang dianggap bisa 'menyehatkan' lelaki, diantaranya Dolly Parton, Heather Locklear, Anna Nicole Smith, dan Demi Moore. Jadi dianjurkan untuk para lelaki harus mengikuti terapi ini secara teratur antara lain :
Dirumah :
Harus suka me-lihat2 payudara isteri, kalau isteri ogah coba kebelakang lihat2 payudara pembantu (usahakan cari pembantu yg payudaranya gede, ini semata2 utk terapi umur panjang saja). Alternative lainnya, berlangganan majalah Playboy atau sering nonton Blue Film.

Di Kantor :
Usahakan bergaul dengan teman cewek yg punya payudara gede atau sesuaidengan selera masing2. Coba curi2 pandangan utk melihat payudara tsb selama 10 menit saja.
Alangkah baiknya kalo punya temen cewek yg bisa memback-up terapi ini dengan kata lain dapat memperlihatkan payudaranya hanya selama 10 menit saja setiap harinya.

Di Jalanan :
Mata boleh jelalatan untuk me-lihat2 payudara perempuan di halte, dibus atau dimana saja, tapi hati2 kalau lagi mengendarai mobil jangan sampai tubrukan

Di Cafe atau di Karaoke :
Usahakan untuk mendapatkan Ladies Companion yang sesuai dengan selera yang mana semata2 untuk terapi, bukan utk selingkuh.

Untuk sang isteri :
Harus 100 % mem back-up suami untuk terapi umur panjang ini, kalau perlu bahkan menjalani terapi-terapi yang diperlukan.

Eva Arnaz Biografi Eva Yanthi Arnaz atau yang lebih dikenal dengan Eva Arnaz (lahir di Bukittinggi, Indonesia, 14 Juli 1958; umur 51 tahun) adalah aktris film dan sinetron Indonesia yang terkenal sejak pertengahan 1970-an dan era 80an. Ia mengawali karier sebagai juara 2 None Jakarta tahun 1976. Ia telah membintangi lebih dari 50 film dan sempat membintangi sebuah sinetron Rosanna produksi Multivision Plus di tahun 1996.

Eva Arnaz menikah lima kali. Pertama dengan Kiki Saelan, putra dari maulwi Saelan (tokoh sepak bola tanah air), kedua dengan Barry Prima, ketiga dengan Adi Bing Slamet, keempat dengan Dedi Omar Hamdun, adalah salah satu orang yang hilang atau dihilangkan pada masa-masa menjelang keruntuhan pemerintah Orde Baru. Eva kemudian menikah lagi dengan pria keturunan Arab.

Eva Arnaz Biografi
Eva Arnaz yang lahir dari keluarga pedagang Bukittinggi telah menyukai mode sejak kecil. Hal itu pula yang mendorongnya ikut pemilihan None Jakarta di tahun 1976. Eva berhasil meraih juara dua. Setahun kemudian Eva berhasil terpilih sebagai Ratu Jakarta. Prestasi itu pula yang mengantarnya menjadi bintang film.

Debut filmya adalah Duo Kribo (1978) arahan Eduard Pesta Sirait dan Eva berpasangan dengan Achmad Albar. Nama Eva melejit berkat film Intan Perawan Kubu karena keberaniannya bertelanjang dada. Dari situlah Eva mendapat julukan bintang bom seks. Film-film Eva berikutnya sebagian besar merupakan film yang penuh adegan seks atau adegan kekerasan, seperti Serbuan Halilintar, Membakar Matahari, Lima Cewek Jagoan, Gadis Bionik, Perempuan Bergairah, Kupu-Kupu Beracun, Warok Singo Kobra, Cewek Jagoan Beraksi Kembali, Midah Perawan Buronan, Jaka Sembung, Bergola Ijo, Buah Terlarang, Terjebak Dalam Dosa, Montir-Montir Cantik, Gadis di Atas Roda, Pasukan Berani Mati, dan sebagainya.

Sayangnya karena sosok Eva yang terlalu lekat dengan peran-peran seks dan laga, banyak yang lupa bahwa Eva juga pernah membintangi film-film romantis. Antara lain, Sakura Dalam Pelukan berpasangan dengan pebulutangkis Liem Swie King dan Lembah Duka (sebagai mama-san), film penguras air mata yang mendapat pujian waktu itu.

Selain itu Eva juga main di film komedi bersama Warkop sampai lebih dari lima judul, antara lain Manusia 6 Juta Dollar, Tahu Diri Dong, Pokoknya Beres, Sabar Dulu Dong, Lupa Aturan Main, Maju Kena Mundur Kena, Depan Bisa Belakang Bisa, Pintar Pintar Bodoh dan Atas Boleh Bawah Boleh. Dalam film-film Warkop ini, Eva lebih dikenal karena keseksian tubuhnya yang memang menjadi salah satu daya tarik film-film Warkop saat itu.

Untuk komedi non-Warkop ia juga sempat terlibat dalam film garapan Nya Abbas Acup, Cintaku di Rumah Susun film yang masuk unggulan FFI waktu itu, juga film Barang Titipan dan Antri Dong. Film inilah yang membantah anggapan orang bahwa kelebihan Eva di film hanya karena keberaniannya dalam peran buka-bukaan.

Saat dunia perfilman meredup, Eva pun beralih ke sinetron berjudul Rossana (1996). Aktingnya di sinetron ini menjadi kiprah terakhir Eva dalam dunia seni peran. Konon Eva menolak bermain dalam sinetron baru yang ditawarkan Raam Punjabi, karena bersama Dedi Omar Hamdun (suami keempatnya) pergi ke Australia untuk mengusahakan memperoleh anak lewat sistem bayi tabung. Maklum dari ketiga pernikahan sebelumnya, pertama dengan Dana Saelan, putra dari Kiky Saelan (tokoh sepak bola tanah air), kedua dengan Barry Prima, dan ketiga dengan Adi Bing Slamet, tidak dikaruniai seorang anak pun. Sayang usaha ini belum sempat berhasil karena raibnya Hamdun, sejak tanggal 29 Mei 1998, tak lama setelah Pemilu.

Eva yang kini berganti nama menjadi Siti Syarifah memakai jilbab pada tahun 2000. Dia mengaku malu dengan masa lalunya. Sekarang dia ingin hidup dengan indah, tenang, dan bahagia serta baik di mata Tuhan.

Kini Eva telah menikah lagi untuk yang kelima kalinya dengan pria berdarah Arab dan memiliki seorang putra di tahun 2007, Samir Amin

foto hot dan sexy Eva Arnaz di Internet


Filmografi Eva Arnaz
* 5 Cewek Jagoan (1980)
* Pintar Pintar Bodoh (1980)
* Lembah Duka (1981)
* Manusia 6.000.000 Dollar (1981)
* Cewek Jagoan Beraksi Kembali (1981)
* Maju Kena Mundur Kena (1983)
* Intan Perawan Kubu
* Sakura Dalam Pelukan
* Asmara Di Balik Pintu
* Warok Singa Kobra
* Asmara
* Tahu Diri Dong
* Jaka Sembung Sang Penakluk
* Asmara Perawan Metropolitan
* Bergola Ijo
* Putri Duyung
* Midah Perawan Buronan
* Cintaku Di Rumah Susun
* Pokoknya Beres
* Lupa Aturan Main
* Barang Terlarang
* Bukan Istri Pilihan
* Hidup Tanpa Kehormatan
* Tahu Sama Tahu
* Ken Arok Ken Dedes
* Gadis Bionic
* Pasukan Berani Mati
* Fajar Yang Kelabu
* Duo Kribo
* Membakar Matahari
* Sabar Dulu Dong
* Serbuan Halilintar
* Perempuan Bergairah
* Kupu-Kupu Beracun
* Jaka Sembung
* Buah Terlarang
* Terjebak Dalam Dosa
* Montir-Montir Cantik
* Gadis Diatas Roda
* Antri Dong
* Bodoh-Bodoh Mujur
* Bumi Bulat Bundar
* Diluar Batas
* Barang Titipan
* Depan Bisa Belakang Bisa
* Atas Boleh Bawah Boleh
* Takkan Lari Gunung Dikejar
* Noda X
* Perjalanan Cinta
* Musim Bercinta
* Dalam Pelukan Dosa
* Permainan Bulan Desember
* Asal Tahu Aja
* Nafas Perempuan

Pidato penerimaan hadiah Nobel Perdamaian Presiden Barack Obama pada 9 Desember lalu menegaskan bagaimana strategi ke depan yang akan ditempuh Amerika Serikat (AS) dalam mereposisi perannya sebagai negara utama yang bertanggung jawab atas keamanan dunia internasional.

Obama datang ke Oslo dan menerima Nobel perdamaian di saat negaranya sedang menjalani dua perang di Irak dan Afghanistan. Obama dari awal mengakui bahwa pemberian Nobel Perdamaian untuk dirinya ini memang penuh kontroversi. Obama agaknya berpegang pada dalih “Si vis pacem, para bellum” (jika engkau ingin perdamaian, bersiaplah untuk berperang). Adagium lama yang sudah diterapkan sejak zaman kekaisaran Romawi ini merupakan landasan utama berpikir kalangan “realis” dalam perspektif  teori Ilmu Hubungan Internasional yang antara lain dianut oleh pakar semacam Henry Kissinger dan Zbignew Brezensky.

Presiden AS berkulit hitam pertama itu menegaskan bahwa perang terkadang diperlukan, dan bahwa prinsip antikekerasan kadang tidak berguna di hadapan sebuah kelompok tidak berprikemanusiaan semacam Nazi-nya Hitler atau Al-Qaeda-nya Osama bin Laden. Obama juga mengingatkan rakyatnya bahwa perdamaian tidak datang begitu saja, namun hasil dari sebuah upaya luar biasa dan pengorbanan AS. Dia membandingkan upayanya dengan upaya yang pernah dilakukan dua pendahulunya dari kelompok republik, Ronald Reagan dan Richard Nixon.

Quo Vadis Perang Afghanistan?

Petualangan AS di Afghanistan sudah berlangsung lebih dari delapan tahun sejak AS memutuskan menyerbu Afghanistan pascaserangan teroris yang meruntuhkan dua menara kembar WTC di New York, September 2001. Sudah hampir 2.700 tentara AS tewas di Afghanistan. Namun, hingga saat ini tersangka dalang teroris Osama bin Laden belum dapat ditangkap maupun diketahui lokasi persembunyiannya.

AS sudah berada dalam keadaan frustrasi dan bimbang antara meneruskan atau menghentikan petualangannya di Afghanistan. Keadaan ini tergambarkan cukup jelas ketika dua orang petinggi puncak AS di Kabul ternyata berselisih pendapat tentang pembacaan atas situasi terkini di Afghanistan yang mengakibatkan kekacauan atas rencana militer AS selanjutnya. Kepala Perwakilan AS di Kabul, Duta Besar Karl Eikenberry, telah mengirim kawat rahasia ke Menlu AS dan menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana komandan pasukan AS di Kabul, Jenderal Stanley McChrystal, yang dari awal menginginkan tambahan pasukan.

Eikenberry melihat kondisi tentara gabungan yang dimotori AS tidak kondusif untuk melanjutkan perang melawan Taliban. Sementara itu, Jenderal Mc-Chrystal menyodorkan sejumlah kendala yang memperberat keberhasilan perang kontra perlawanan di Afghanistan. Pendapatnya itu bisa dilihat sebagai ajakan kepada presiden untuk menolak pendapat Eikenberry dan berharap permintaan penambahan pasukan disetujui. Faktanya justru rekomendasi Jenderal McChrystal yang kemudian diamini Presiden dan Kongres AS.

Selanjutnya Obama mengumumkan keputusannya yang sangat mencengangkan dunia. AS akan segera mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 30.000 pasukan guna menuntaskan perang di Afghanistan. Tambahan itu menggenapi jumlah pasukan AS yang ada di Afghanistan menjadi hampir 100.000 pasukan.

Antara Afghanistan dan Vietnam

Banyak pengamat AS yang menilai bahwa Afghanistan adalah medan perang yang luar biasa sulit, tidak bisa dibandingkan dengan Irak. George W Bush sampai akhir pemerintahannya terbukti tidak berhasil menaklukkan Afghanistan.

Publik AS dan dunia internasional tentu saja terkejut dengan keputusan ini. Bayang-bayang kegagalan AS dalam perang Vietnam 25 tahun lalu kembali menyeruak dan menghantui sebagian besar benak warga AS. Sampai sekarang, perang Vietnam masih menjadi bekas luka dalam di jiwa rakyat AS. Keterlibatan AS dalam perang Vietnam adalah yang paling lama dan paling tidak populer dalam sejarah AS. Ketika perang Vietnam berakhir pada 1975, hampir 58.000 tentara AS dan sekitar tiga juta warga Vietnam tewas. Setelah perang berakhir, warga AS bertanya-tanya, mengapa mereka menemui kekalahan.

Banyak yang merasa bahwa AS seharusnya tidak melancarkan perang itu. Mereka berpendapat, tentara AS dan rakyat Vietnam menjadi korban putusan dan kebijakan yang keliru. Ini sering disebut sebagai ‘Sindrom Vietnam’, yaitu keengganan untuk maju ke medan tempur. Sekarang, di Afghanistan, Obama tengah menciptakan ”perang Vietnamnya” sendiri. Kebijakan Obama banyak dipertanyakan oleh rakyat AS. Mereka ragu akan efektivitas perang. Pola dan arah kebijakan strategi yang diambil AS dirasa sudah sangat mengganggu ketenangan dan dilema yang menyesakkan bagi publik AS yang khawatir negaranya kembali bangkrut akibat membiayai perang.

Meski demikian, Obama masih bisa berdalih bahwa kondisi di Afghanistan sudah berubah, dan AS musti menyesuaikan tujuannya di sana. Obama membandingkan Afghanistan dengan Vietnam bahwa di Afghanistan AS didukung oleh 43 negara yang tergabung dalam NATO. Obama juga berdalih bahwa penduduk AS mendukung aksi militer AS di Afghanistan dan menginginkan militer AS untuk menghabisi ”ekstremis” Al-Qaeda. Benarkah AS akan mengulangi petualangannya yang gagal di Vietnam? AS tidak punya tujuan yang jelas dengan mengirimkan pasukannya ke Afghanistan karena kalau Taliban dan Al-Qaeda yang ditargetkan, pengiriman tentara ke Kabul tentu telah salah sasaran.

Sebagaimana diketahui, gerakan Taliban justru akhir-akhir ini semakin aktif melakukan serangan di wilayah Pakistan, khususnya di daerah yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Perang AS kali ini memang sulit dimengerti kecuali semakin menegaskan posisi Afghanistan dalam kalkulasi strategi geopolitik AS.

Afghanistan bukan saja merupakan jalur penting untuk membangun pipa gas yang menghubungkan antara sumber energi di Asia Tengah dan Eropa namun juga di masa mendatang tanah Afghanistan yang tumbuh dalam binaan AS adalah pijakan yang kuat buat AS semakin kukuh menanamkan pengaruhnya di wilayah Asia Tengah dan Timur Tengah.(*)

Ahmad Dahlan
Staf Departemen Luar Negeri RI di Guangzhou, China
Opini Okezone 25 Desember 2009

SALAH satu permasalahan bangsa yang menjadi berkepanjangan adalah masalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Tahun 2009 merupakan tahun duka bagi TKI di Malaysia. Kasus terakhir adalah penganiayaan Siti Hajar oleh majikan dan kematian Muntik Hani akibat disiksa majikannya di Malaysia beberapa bulan lalu.

Malaysia merupakan negara penerima TKI terbesar di antara negara penerima yang lain. Menurut data Imigrasi Malaysia, ada 2 juta TKI di Malaysia yang terdiri atas 1,2 juta TKI legal dan 800.000 ilegal.

Perlindungan terhadap TKI di luar negeri saat ini menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Pemerintah telah banyak mengeluarkan perangkat hukum untuk melindungi TKI di dalam dan luar negeri. Namun, kasus-kasus pengabaian hak terhadap TKI saat ini masih sering terjadi.

Permasalahan TKI di Malaysia ibarat gunung es yang kalau dibiarkan lama akan menyebabkan kerugian sosial bagi kedua negara. Dalam setahun, KBRI Kuala Lumpur harus menampung sekitar 1.000 kasus TKI yang lari dari majikan dan sekitar 600 kasus kematian TKI di Malaysia. Itu belum termasuk data di empat Konsulat Jenderal RI di Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu, dan Kuching yang diperkirakan hampir sama dengan data kasus di KBRI Kuala Lumpur.

Untuk mengatasi permasalahan TKI, pada 2004, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI. Undang-undang itu mengatur bagaimana sistem dan penempatan dan perlindungan TKI, baik secara administratif maupun secara hukum. Namun, terbukti undang-undang tersebut belum mampu melindungi TKI secara maksimal karena hanya berlaku di dalam negeri.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No 39 Tahun 2004, presiden pun telah membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perindungan TKI (BNP2TKI) yang saat ini dipimpin Jumhur Hidayat. Namun, lagi-lagi badan itu belum mampu menjangkau dan memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri.

BNP2TKI lebih fokus kepada penempatan dan pembekalan bagi calon TKI yang akan diberangkatkan dan mengatur regulasi sistem penempatan TKI secara administratif. Numn, untuk perlindungan masih terjadi tumpang tindih kebijakan antara Depkaner dan Deplu. Bahkan, beberapa waktu lalu terjadi konflik terbuka antara BNP2TKI dan Depnaker menyangkut proses administrasi penempatan TKI dengan keluarnya peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang ingin memangkas kewenangan BNP2TKI. Sudah tentu konflik-konflik seperti itu menunjukkan banyaknya kepentingan dalam penempatan TKI dan menjadi lahan basah yang dipersebutkan, dan tentunya merugikan TKI.

Kemudian, presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2006 tentang reformasi penempatan dan perlindungan TKI di negeri yang melibatkan semua departemen. Mulai Menko Kesra, Menko Perekonomian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pemberdayaan Perempuan, Departemen Perhubungan, Departemen Hukum dan HAM, hingga Departemen Luar Negeri yang merupakan ujung tombak perlindungan TKI di luar negeri.

Inpres tersebut lebih bersifat pengkajian ulang mengenai konsep penempatan dan perlindungan TKI yang belum menghasilkan sebuah perubahan yang signifikan. Inpres No. 6 Tahun 2006 tersebut belum berjalan dengan baik, dan belum ada sinkronisasi antara Departemen dalam memberikan kemudahan kepada TKI. Masing-masing Departemen masih memiliki keegoannya dalam mengelola permasalahan TKI.

Padahal, tujuan membentuk BNP2TKI adalah memberikan pelayanan dan perlindungan dengan sistem ssatau atap. Semua regulasi permasalahan TKI harus terpusat di BNP2TKI yang SDM-nya merupakan kumpulan dari beberapa departemen terkait dan bahkan melibatkan kepolisian.

Pemerintah pun sejak 2004 membuat memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah Malaysia. Mou yang pertama adalah MoU pekerja formal 2004. Kemudian, semenjak terjadinya kasus penyiksaan Nirmala Bonat pada 2004, pemerintah memutuskan membuat MoU pekerja informal yang baru disahkan pada 2006. Namun, cukup disayangkan bahwa MoU tersebut tidak bisa memberikan sanksi dan justru menjerat TKI kepada sistem kekuasaan majikan dan para agensi yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan pemerintah Filiphina yang telah mengubah MoU menjadi MoA (memorandum of agreement) yang lebih kuat dan mengikat.

***

Selama ini pemerintah terlalu berharap banyak dalam perlindungan berbasis peraturan atau undang-undang yang ternyata terbukti belum efektif dalam melindungi TKI di luar negeri. Perangkat undang-undang yang telah dikeluarkan pemerintah hanya bersifat preventif dan hanya bisa melindungi TKI setelah terjadi kasus. Misalnya, melindungi dengan asuransi. Lalu, bagaimana melindungi TKI secara holistis? Bukankah bahaya yang mengancam TKI bukan hanya terjadi karena prosedur penempatan. Tetapi, ada faktor majikan yang memberikan perlakuan buruk kepada TKI?

Salah satu alternatif yang selama ini diabaikan adalah memberdayakan TKI atau yang dikenal dengan self protection. Yakni, TKI diharapkan mampu melindungi diri sendiri dari perlakuan buruk majikan. Perlindungan dengan cara memberdayakan TKI sebagai aktor yaitu mendorong mereka untuk berserikat dan berorganisasi. Selain itu, memberikan wawasan dan cara-cara agar hak-haknya tidak diabaikan, serta ke mana harus melaporkan permasalahannya. Selama ini peguyuban-peguyuban yang ada bersifat informal dan berjalan sendiri. (*)

*). Muhammad Iqbal, presiden Union Migrant (UNIMIG) Indonesia, kandidat Doktor Universiti Kebangsaan Malaysia
Opini Jawa Pos 28 Desember 2009