Pengungkapan kasus 22 siswi SMP negeri di kawasan Tambora, Jakarta Barat, yang nyambi menjadi PSK terus berkembang. Dari pengakuan beberapa siswi diketahui bahwa petualangan mereka diawali dengan menjual kegadisannya kepada pria hidung belang Rp 2 juta.
Transaksi seks ABG ini dikoordinasi beberapa mucikari yang biasa beroperasi di Lokasari, Jakarta Barat. Melalui mucikari inilah para siswi yang masih di bawah umur itu dipertemukan dengan pria-pria hidung belang.
Salah seorang wali murid, sebut saja Yana, mengatakan, setelah transaksi Rp 2 juta, para siswi itu meneruskannya menjadi penjaja seks dengan tarif setiap kencan Rp 300.000. Ulah para siswi SMP negeri ini terbongkar setelah beberapa guru menyamar menjadi calon "pembeli".
Yana mengaku mengetahui kasus ini dari beberapa guru di sekolah tersebut. "Selain wali murid, saya juga alumnus sekolah ini. Saya memiliki kedekatan dengan para pengajar sampai kepala sekolahnya. Jadi saya tahu ini," kata Yana.
Menurut dia, salah seorang guru bercerita kepada dirinya bahwa para pelajar itu tidak bekerja sendiri. Mereka dikordinasi oleh seorang mucikari yang biasa nongkrong di Taman Hiburan Rakyat Lokasari, Tamansari, Jakarta Barat. "Jaringan PSK para pelajar SMP ini terbentuk dengan tidak sengaja. Awalnya, karena adanya pertemuan mucikari tersebut dengan salah seorang siswi SMP itu," katanya.
Siswi berinisial IS adalah salah satu korbannya. Dia masih duduk di kelas 3 SMP. "Dia memang dikenal suka bermain di pusat-pusat perbelanjaan dan tempat hiburan lainnya. Lalu dia berkenalan dengan mucikari tersebut yang menawarinyaa menjadi penjaja seks," kata Yana.
Singkat cerita, kata Yana, IS bersedia untuk menjadi penjaja seks. Dan belakangan ia diminta untuk mencari rekan-rekannya yang juga mau menjadi penjaja seks. "Lalu ada 19 siswi lainnya yang ikut menjadi penjaja seks," katanya.
Yana mengatakan, cara IS mengajak rekan-rekannya menjadi penjaja seks tidak langsung diutarakan begitu saja kepada teman-temannya. Tetapi dia membawa satu per satu temannya ke tempat mucikarinya di Lokasari. Sampai di sana, mucikarinyalah yang merayu para siswi tersebut.
Awalnya, jaringan PSK para pelajar SMP ini tidak tercium siapa pun, termasuk guru dan orangtua mereka. "Mereka tidak beroperasi sampai larut malam. Mereka biasa ke tempat pelacuran usai pulang sekolah dan pada malam hari-jika tidak ada tamu-mereka pulang," kata Yana. Selain itu, sebagian siswi ini juga melayani tamu jika sudah ada janji sebelumnya. "Jadi tidak semuanya ikut nongkrong di tempat pelacuran," tutur Yana.
Transaksi seks ABG ini dikoordinasi beberapa mucikari yang biasa beroperasi di Lokasari, Jakarta Barat. Melalui mucikari inilah para siswi yang masih di bawah umur itu dipertemukan dengan pria-pria hidung belang.
Salah seorang wali murid, sebut saja Yana, mengatakan, setelah transaksi Rp 2 juta, para siswi itu meneruskannya menjadi penjaja seks dengan tarif setiap kencan Rp 300.000. Ulah para siswi SMP negeri ini terbongkar setelah beberapa guru menyamar menjadi calon "pembeli".
Yana mengaku mengetahui kasus ini dari beberapa guru di sekolah tersebut. "Selain wali murid, saya juga alumnus sekolah ini. Saya memiliki kedekatan dengan para pengajar sampai kepala sekolahnya. Jadi saya tahu ini," kata Yana.
Menurut dia, salah seorang guru bercerita kepada dirinya bahwa para pelajar itu tidak bekerja sendiri. Mereka dikordinasi oleh seorang mucikari yang biasa nongkrong di Taman Hiburan Rakyat Lokasari, Tamansari, Jakarta Barat. "Jaringan PSK para pelajar SMP ini terbentuk dengan tidak sengaja. Awalnya, karena adanya pertemuan mucikari tersebut dengan salah seorang siswi SMP itu," katanya.
Siswi berinisial IS adalah salah satu korbannya. Dia masih duduk di kelas 3 SMP. "Dia memang dikenal suka bermain di pusat-pusat perbelanjaan dan tempat hiburan lainnya. Lalu dia berkenalan dengan mucikari tersebut yang menawarinyaa menjadi penjaja seks," kata Yana.
Singkat cerita, kata Yana, IS bersedia untuk menjadi penjaja seks. Dan belakangan ia diminta untuk mencari rekan-rekannya yang juga mau menjadi penjaja seks. "Lalu ada 19 siswi lainnya yang ikut menjadi penjaja seks," katanya.
Yana mengatakan, cara IS mengajak rekan-rekannya menjadi penjaja seks tidak langsung diutarakan begitu saja kepada teman-temannya. Tetapi dia membawa satu per satu temannya ke tempat mucikarinya di Lokasari. Sampai di sana, mucikarinyalah yang merayu para siswi tersebut.
Awalnya, jaringan PSK para pelajar SMP ini tidak tercium siapa pun, termasuk guru dan orangtua mereka. "Mereka tidak beroperasi sampai larut malam. Mereka biasa ke tempat pelacuran usai pulang sekolah dan pada malam hari-jika tidak ada tamu-mereka pulang," kata Yana. Selain itu, sebagian siswi ini juga melayani tamu jika sudah ada janji sebelumnya. "Jadi tidak semuanya ikut nongkrong di tempat pelacuran," tutur Yana.
Perdebatan sengit di ruang Pansus DPR masih saja berfokus soal status Bank Century sebagai bank gagal berisiko sistemik. Debat ini nyaris tak akan ada hasilnya. Sementara risiko sistemik lain tengah merangkak ke permukaan. Pertama, ancaman penerapan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Kedua, potensi risiko pengetatan ekonomi China.
Nyaris tak berguna mencecar dampak sistemik Bank Century (BC). Pertama, tak ada satu metode ilmiah apa pun mampu memprediksi masa depan, terutama di saat krisis. Kedua, terlalu banyak variasi teori dan pengalaman pengambilan keputusan yang bisa menjadi referensi pemberian talangan. Salah atau benar menjadi sangat relatif.
Singkat kata, meski dianggap lemah sekalipun, tetap saja keputusan penalangan (bail out) memiliki argumentasi. Karena itu, diskusi tak akan selesai. Sangat mungkin letak persoalan sebenarnya memang bukan di situ.
Hal serupa mengadang di depan kita. Apakah penandatanganan kesepakatan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) akan menimbulkan â€dampak sistemikâ€? Faktanya, akan ada ancaman pemutusan hubungan kerja massal serta pengerutan sektor-sektor industri manufaktur (deindustrialisasi). Tentu saja, kerugian bagi perekonomian kita tak terbantahkan.
Ancaman bukan saja datang dari sektor industri, tetapi juga dari sektor keuangan. China mulai keluar dari rezim stimulus ekonomi. Penggelontoran uang dalam ekonomi mulai dihentikan dan suku bunga mulai dinaikkan. Kebijakan ini memberi sinyal pada perekonomian global bahwa fase pengetatan ekonomi segera akan dimulai.
Ketidakpastian
Dunia memang selalu dilanda ketidakpastian. Skenario pemulihan krisis masih terus diperdebatkan. Jika banyak negara terlalu cepat keluar dari skema stimulus ekonomi, perekonomian dunia bisa tergelincir kembali dalam krisis. Nouriel Roubini meramalkan, krisis akan membentuk formasi W: krisis, pulih sebentar, kembali krisis.
Selama ini, pemulihan semu perekonomian dunia banyak ditopang oleh kebijakan suku bunga rendah dan kebijakan stimulus fiskal. Jika keduanya dicabut, perekonomian global akan kembali mengalami kekeringan likuiditas. Benarkah?
Tak seorang pun tahu pasti. Sudah sejak krisis global 2007/2008, perangkat-perangkat ekonomi yang selama ini dianggap solid menjadi usang. Banyak ekonom mengatakan: â€kita semua Keynesian sekarangâ€. Bagi Keynes, ketidakpastian adalah ciri alamiah perekonomian. Melawan ketidakpastian sama saja melawan kodrat.
Pada saat krisis, sulit menebak arah ekonomi. Prinsip dasarnya, manusia cenderung memilih uang kas menghadapi ketidakpastian. Sayangnya, teori preferensi pada likuiditas ini tak mampu memprediksi kapan persisnya orang memilih uang kas ketimbang surat berharga. Pasalnya, itu akan sangat bergantung pada kondisi psikologis masing-masing orang. Ada aktor yang sangat resisten terhadap ketidakpastian, ada yang cepat panik.
Konon kabarnya, pasar di negara sedang berkembang salah satu cirinya cenderung mudah panik ketika muncul ketidakpastian. Jadi, selain karena alasan-alasan fundamental, beberapa faktor perilaku juga turut memperparah krisis.
Andaikan ramalan Roubini benar, perekonomian global akan mengalami resesi kedua karena rezim stimulus terlalu cepat dicabut, tentu menjadi malapetaka untuk kita. Pertama, perekonomian kita memang tak pernah punya fondasi kuat sehingga selalu dengan mudah tertular. Kedua, pemerintah enggan memerangi krisis.
Suka tidak suka, perekonomian sangat memerlukan pemerintah di saat krisis. Keynes mengakui, pemerintah harus menjadi penjaga gawang terakhir perekonomian (lender of last resort). Apalagi jika terjadi krisis. Salahkah apabila pemerintah berinisiatif melakukan penyelamatan? Paling tidak bagi Keynes, justru pemerintah harus proaktif.
Perdagangan bebas
Transmisi ancaman sektor keuangan bukanlah satu-satunya risiko sistemik yang sedang mengancam kita. Daya saing produk-produk China nyaris tak terkalahkan, bahkan di level global. Amerika Serikat (AS) sekalipun neraca perdagangannya makin hari makin kedodoran menghadapi serbuan produk China.
Peran produk China dalam pasar dunia justru meningkat pada saat krisis (the Economist, 9/01/2010). Pada tahun 1999, kontribusi ekspor China terhadap total ekspor dunia berkisar 3 persen dan melonjak drastis pada 2010 menjadi sekitar 10 persen. Pada tahun 2014 diperkirakan akan mencapai 13 persen. Kini China menggeser Jerman sebagai negara pengekspor terbesar dunia.
Kesepakatan dagang ASEAN-China hanya memudahkan China menyalurkan produk-produknya. Jika China terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 8 persen, perluasan pasar ekspor menjadi salah satu prasyaratnya. Menurut prediksi IMF, untuk mempertahankan rezim pertumbuhan tinggi, China harus meningkatkan ekspornya menjadi 17 persen pada 2020.
Meningkatnya proporsi ekspor China sebenarnya menimbulkan komplikasi persoalan lainnya karena ketidakseimbangan global yang diyakini sebagai asal-muasal krisis tak akan terpecahkan. Justru ketimpangan ekonomi China-AS semakin besar. Sementara cadangan devisa China semakin gemuk, defisit AS semakin lebar. China lebih banyak menabung, AS makin banyak konsumsi. Ini akan menjadi lingkaran setan yang tak mustahil meletupkan krisis suatu saat nanti.
Risiko sistemik ACFTA juga terkait dengan rendahnya daya saing sektor produktif kita. Rapuhnya perekonomian kita membuat kita selalu berhadapan dengan risiko sistemik. Jangan-jangan ada banyak risiko sistemik justru muncul sebagai implikasi dari Pansus ini.
A Prasetyantoko Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian MasyarakatUnika Atma Jaya Jakarta
Opini Kompas 21 Januari 2010
Jumlah penduduk Taiwan diperkirakan merosot drastis menjelang 2017 atau satu dasawarsa lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Perkiraan ini mengemuka setelah tingkat kelahiran di Taiwan merosot ke angka terendah di dunia atau rata-rata mencapai kurang dari 1 kelahiran untuk tiap perempuan di negara ini.
Data statistik di Taipei menunjukkan, tahun lalu hanya 200.000 bayi yang dilahirkan di Taiwan. Menurut laporan United Daily News, berdasarkan tren penurunan yang berlangsung selama ini, jumlah penduduk Taiwan yang saat ini mencapai 23 juta jiwa akan terus merosot drastis dalam kurun 7 tahun dari saat ini.
Angka perkiraan semula yang dikeluarkan oleh Dewan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Taiwan
menunjukkan, penurunan drastis angka kelahiran ini tidak akan berlangsung hingga tahun 2027. Pemerintah Taiwan telah memperingatkan soal peliknya masalah sosial yang timbul akibat kemerosotan angka kelahiran serta peningkatan secara drastis jumlah kaum manula.
Untuk perbaikan jumlah kelahiran di Taiwan ini dibutuhkan 2,1 kelahiran dari tiap wanita. Para pejabat pemerintah yang berkecimpung dalam dunia pendidikan menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan ditutupnya lebih dari satu universitas di Taiwan pada 2012 karena kekurangan mahasiswa.
Pemerintah Taiwan menawarkan berbagai insentif untuk mendongkrak angka kelahiran. Namun, upaya ini tidak kunjung menuai hasil di tengah terdapatnya kekhawatiran bahwa kemerosotan angka kelahiran dapat merunyamkan masalah sosial dan ekonomi.
Data statistik di Taipei menunjukkan, tahun lalu hanya 200.000 bayi yang dilahirkan di Taiwan. Menurut laporan United Daily News, berdasarkan tren penurunan yang berlangsung selama ini, jumlah penduduk Taiwan yang saat ini mencapai 23 juta jiwa akan terus merosot drastis dalam kurun 7 tahun dari saat ini.
Angka perkiraan semula yang dikeluarkan oleh Dewan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Taiwan
menunjukkan, penurunan drastis angka kelahiran ini tidak akan berlangsung hingga tahun 2027. Pemerintah Taiwan telah memperingatkan soal peliknya masalah sosial yang timbul akibat kemerosotan angka kelahiran serta peningkatan secara drastis jumlah kaum manula.
Untuk perbaikan jumlah kelahiran di Taiwan ini dibutuhkan 2,1 kelahiran dari tiap wanita. Para pejabat pemerintah yang berkecimpung dalam dunia pendidikan menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan ditutupnya lebih dari satu universitas di Taiwan pada 2012 karena kekurangan mahasiswa.
Pemerintah Taiwan menawarkan berbagai insentif untuk mendongkrak angka kelahiran. Namun, upaya ini tidak kunjung menuai hasil di tengah terdapatnya kekhawatiran bahwa kemerosotan angka kelahiran dapat merunyamkan masalah sosial dan ekonomi.
Aksi kekerasan belum reda dengan mengambil isu sentimen keagamaan di Malaysia. Beberapa gereja dirusak oleh massa yang marah atas keputusan pengadilan tinggi Malaysia mencabut pelarangan penggunaan kata Allah untuk agama Kristen.
Andai saja Gus Dur masih hidup, mungkin dia akan bilang pada komunitas Islam sendiri, “Gitu aja kok repot!†Salah satu makna retorika favorit tersebut dalam konteks ini bisa saja, “Mengapa harus repot-repot melakukan kekerasan jika bicara baik-baik bisa dilakukan?â€
Pilihan Rasional
Kekerasan adalah produk rasional, demikian filosof klasik Thomas Hobbes meyakininya. Karena kekerasan digunakan sebagai sarana (means) untuk mencapai tujuan oleh kelompok-kelompok sosial yang berkontestasi atas sumber daya dan identitas dalam masyarakat.
Jika merujuk pada filsafat Hobbes ini, kekerasan pada gilirannya merupakan pilihan rasional yang disimpan sebagai pengetahuan dalam struktur kesadaran manusia dan kelompoknya sehingga pilihan rasional ini dibentuk dan ditentukan oleh pengetahuan apa yang terlembaga melalui sosio-historis dalam bentuk praktik-praktik intensif dalam lingkungan sosial masyarakat.
Inilah mengapa sosok Gus Dur bekerja keras menciptakan proses sosial historis yang menciptakan pengalaman-pengalaman nirkekerasan dengan mempraktikkan terus-menerus dialog damai lintas identitas dan kepentingan. Agar manusia Indonesia mengakumulasi pengalaman praktik-praktik dialog damai sebagai pengetahuan dalam struktur kesadarannya. Dampak jangka panjang yang ingin diperoleh adalah karakter negara bangsa yang menjadikan praktik perdamaian sebagai cara mencapai tujuan.
Usaha menciptakan struktur kesadaran nirkekerasan Gus Dur, baik melalui wacana maupun tindakan politiknya, merupakan warisan dalam pembangunan karakter negara bangsa. Karakter bangsa yang mampu mempraktikkan perdamaian dalam upaya mengatasi kontestasi dan kontradiksi kepentingan dan identitas. Praktik perdamaian muncul dalam bentuk tindakan dialogis dan negosiatif sehingga bisa berproses dalam upaya mengatasi kontradiksi dari dimensi-dimensi konflik kepentingan dan identitas tanpa melukai orang lain.
Lebih dalam lagi, sesungguhnya substansi dari praktik perdamaian dalam hubungan konflik di ruang publik dan politik adalah kualitas pemecahan masalah. Meminjam istilah Johan Galtung (2004), praktik perdamaian tersebut adalah metode transendental (transcend approach), yaitu kemampuan sosial individu keluar dari halangan-halangan internalnya dan menciptakan peluang-peluang baru yang tidak saja menguntungkan diri sendiri, tetapi juga orang lain yang terlibat hubungan kontestasi atau konflik kepentingan. Halangan-halangan internal tersebut terutama sekali muncul dalam bentuk keterbatasan mendefinisikan masalah dan persepsi negatif terhadap pihak lain.
Seperti pada kasus aksi kekerasan terhadap gereja di Malaysia beberapa waktu lalu, kelompok muslim garis keras memersepsikan komunitas kristiani sebagai masalah karena dianggap mempermainkan istilah Tuhan dalam Islam sehingga dalam persepsi itu, merusak gereja seolah merupakan upaya memecahkan masalah. Padahal ada kemungkinan lain dari definisi permasalahannya seperti kebijakan negara yang tidak tepat atau permainan elite-elite politik untuk membangun isu-isu strategis tertentu yang menguntungkan mereka.
Praktik Perdamaian
Praktik perdamaian merupakan upaya jangka panjang bagi Indonesia agar mampu mengelola konflik identitas dan kepentingan. Perdamaian berarti kondisi sempurna suatu masyarakat yang ditandai oleh absennya konflik kekerasan, kesalingpahaman, dan penghormatan atas perbedaan serta keadilan sosial.
Jika saja praktik perdamaian yang mengutamakan dialog nirkekerasan telah menjadi karakter negara bangsa, kehidupan sosial dan politik secara dinamis akan selalu menuju pada common bonum (kemaslahatan umat). Sebab, masyarakat memilih melakukan dialog untuk menemukan permasalahan substansial dan merumuskan pemecahan masalah secara arif. Fenomena menggembirakan negeri ini, praktik kekerasan lintas identitas semakin berkurang sejak eskalasi konflik kekerasan identitas seperti di Ambon, Poso, dan Kalimantan pada 1999â€"2003.
Namun kekerasan lebih banyak direproduksi oleh kelompok teroris yang secara sosiologis tidak menjadi bagian dari masyarakat. Selain kelompok teroris, praktik kekerasan kenyataannya masih direproduksi oleh elite-elite politik negeri ini. Lihat saja pada kasus praktik komunikasi kekerasan beberapa anggota Pansus Skandal Bank Century di gedung perwakilan rakyat beberapa waktu lalu. Pericles (dalam David Held, 2003) seorang negarawan dan filosof negara kota Athena menyebut syarat bagi dewan rakyat agar mampu mencapai pemecahan masalah adalah isegoria, yaitu komunikasi politik yang bebas namun bijak dan berkualitas untuk kebaikan.
Oleh karenanya isegoria bisa diartikan sebagai komunikasi nirkekerasan, atau bagian dari praktik perdamaian yang menekankan pada dialog untuk menemukan kesalingpahaman mengenai permasalahan sehingga bisa dirumuskan formulasi pemecahannya. Namun yang terjadi di sidang Pansus beberapa waktu lalu adalah praktik kekerasan yang menghambat dan mengaburkan substansi permasalahan. Lantas bagaimana bisa mencapai kemaslahatan umat di Indonesia jika para elite politik tidak menciptakan praktik perdamaian? Para elite politik adalah representasi dari negara karena merekalah yang mengelola dan melaksanakan wewenang negara.
Jika mereka tidak melakukan praktik perdamaian, berbagai kebijakan negara pun masih cenderung muncul sebagai bentuk kekerasan. Di antaranya kebijakan penanganan kasus konflik separatisme di Papua yang lebih mengedepankan praktik kekerasan terhadap organisasi separatis dan para anggotanya dengan menutup proses dialog dan negosiasi damai. Operasi militer dan kebijakan sepihak seperti otonomi khusus lebih dipilih oleh negara daripada melakukan pendekatan dialogis terlebih dahulu.
Karenanya eskalasi perlawanan OPM (Organisasi Papua Merdeka) semakin besar dan mengancam integrasi Republik Indonesia. Praktik perdamaian harus menjadi karakter negara bangsa Indonesia agar hidup tenteram dan makmur. Saat ini masih dibutuhkan figur-figur pemimpin, dalam masyarakat dan negara, yang konsisten menciptakan praktik perdamaian terus-menerus.
Masyarakat sipil yang telah menyadari pentingnya praktik perdamaian sebagai karakter negara bangsa Indonesia perlu terus giat mensosialisasikannya di segala arena sosial, baik secara tradisional tatap muka langsung seperti khotbah masjid dan gereja maupun jejaring virtual seperti Facebook. Inilah model kultural dan politik kontemporer tahun 2010 bagi bangsa Indonesia: praktik perdamaian!(*)
Novri Susan
Dosen Tata Kelola Konflik di Departemen Sosiologi Unair
Opini Okezone 20 Januari 2010
