Warta Nusantara

Partai Amanat Nasional (PAN) menyelenggarakan Kongres III pada tanggal 7â€"9 Januari 2010 di Batam dengan tema yang cukup menarik untuk didikusikan, yaitu Kembali ke Jati Diri. Setidak-tidaknya, ada dua hal yang perlu dielaborasi, mengapa tema itu muncul.

Pertama, disadari secara institusional, perjalanan partai berlambang matahari terbit ini telah keluar dari jati dirinya. Partai ini sejak awal didesain di atas fondasi modernitas, dengan ciri inklusif-pluralis, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama, dan bertekad melanjutkan perjuangan reformasi secara konstitusional.


Wahananya melalui para kadernya yang menduduki jabatan politik, baik di legislatif atau eksekutif. Namun ternyata melihat kenyataan sekarang, hal-gal di atas belum mendatangkan simpati rakyat yang bisa dilihat melalui Pemilu, sejak 1999 hingga 2009.
Pada pemilu pertama di era reformasi, meski PAN belum mempunyai kinerja yang bisa diukur, dan hanya mengandalkan ketokohan Amien Rais saat terjadi gerakan reformasi, PAN telah memperoleh suara secara nasional 7,2%.
Para elite partai ini meyakini, dalam Pemilu berikutnya (2004), perolehan suara akan meningkat, karena kinerjanya sudah bisa diukur, dan tema sentral dalam Pemilu 2004 mengusung Amien Rais for President.
Prediksi tersebut ternyata meleset. Dalam pemilu 2004, suara PAN menurun menjadi 6,8%. Ketika PAN dicoba untuk “disapih” Amien Rais, dengan melakukan regenerasi kepemimpinan dalam Kongres II di Semarang, lima tahun yang lalu, di bawah kepemimpinan Soetrisno Bachier ternyata perolehan suara dalam pemilu 2009 tidak jauh berbeda. Trennya cenderung menurun, yakni hanya memperoleh 6,1% suara nasional.
Oleh banyak pihak, perolehan 6,1% suara disebut masih dinilai sebagai keberhasilan Mas Tris â€"sapaan akrab Soetrisno Bachierâ€"untuk mempertahankan perolehan suara, mengingat Pemilu 2009 terdapat “tsunami politik” akibat aksi Partai Demokrat.
Jika saja PAN tidak mengembangkan kepemimpinan model Mas Tris, yang mencoba dan berjuang keras membawanya ke “partai tengah”, diyakini PAN akan memperoleh suara lebih kecil lagi.
Kecenderungan suara PAN yang selalu menurun ini, barangkali yang kemudian membawanya pada suatu kesimpulan, PAN telah keluar dari jati dirinya. PAN dinilai tidak konsisten menjalankan amanah cita-cita para pendirinya, dan PAN telah gagal meraih simpati rakyat melalui pemilu.
Kedua, tema kongres tersebut mengandung suatu tekad, PAN harus mampu memperbaiki kinerja, menebar simpati kepada rakyat dan konsisten memperjuangkan hak-hak sipil rakyat. Oleh karena itu, untuk menghadapi Pemilu 2014, dimana saat itu akan terjadi peralihan generasi kedua pascareformasi, akan menjadi ujian krusial bagi PAN.
Apakah tren suara menurun tersebut juga akan terjadi pada pemilu 2014 atau tidak? Jika pada Pemilu 2014 nanti perolehan PAN tidak lebih dari perolehan suara Pemilu-pemilu sebelumnya, itu mengandung pesan, PAN memang harus mengakhiri sejarahnya.

Kegagalan
Kegagalan partai politik memenuhi harapan rakyat, dan dicap meninggalkan jati diri partai, sebenarnya tidak hanya dimonopoli PAN. Di tengah gelombang pragmatisme politik yang sedang menjangkiti para pelaku politik di tanah air, sulit untuk menemukan partai yang benar-benar mampu memenuhi harapan rakyat.
Ketika era setelah Orde Baru, demokrasi dibangun diatas fondasi atau pilar partai politik, namun partai diisi oleh orang-orang yang tidak mempunyai kompentensi etis menjalankan roda pemerintahan. Dan ini nyaris dilakukan oleh seluruh partai.
Karena itu, praktik politik berada dalam kesunyian makna dan jauh dari cita-cita budaya politik yang lebih mencerahkan daripada praktik politik yang dilakukan oleh elit politik Orde Baru. Satu hal baru yang mungkin terjadi, pada era reformasi ini tidak lebih dari sekadar pergantian elit dengan instrumen Pemilu yang secara prosedural demokratis.
Sehingga, eksistensi partai politik sebenarnya layak dipertanyakan oleh rakyat. Rakyat berada dalam kebingungan memilih, apakah tetap pada pilihan partai politik lama yang ternyata gagal, atau mencoba pilihan partai politik baru, dengan harapan ada perubahan.
Dalam rangka mencoba-coba itu, rakyat menjatuhkan pilihan pada Partai Demokrat, sebagai alternatif pilihan dari partai-partai nasionalis lama yang dinilai gagal, meski telah memiliki kesempatan menjadi pemenang Pemilu, yakni PDIP dan partai Golkar. Sementara itu, sebagai bagian dari partai nasionalis, PAN juga dinilai gagal menciptakan harapan bagi rakyat.
Dalam konteks inilah, Partai Demokrat menjadi pemenang dalam Pemilu 2009. Partai yang dibesarkan oleh kharisma SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tersebut tergolong partai baru, yang mengikuti Pemilu pertama kali pada tahun 2004, dan diuntungkan oleh “kebingungan pilihan” dan harapan rakyat yang kian hilang, sehingga sedikit keberhasilan pemerintahan SBY sebagai presiden periode 2004 â€" 2009 mampu mendorong rakyat untuk menjatuhkan pilihan pada partai ini.

Agenda
Kemenangan Partai Demokrat adalah kemenangan swing voters, yang didominasi oleh pemilih rasional yang menjatuhkan pilihan pada partai nasionalis. Kecenderungan rakyat dalam sejarah Pemilu di tanah air selalu dimenangi oleh partai nasionalis.
Karena itu, faktor swing voters akan menjadi penentu pemenang Pemilu. Karena watak swing voters gampang datang dan pergi. Suatu partai yang mampu mengelola harapan, partai itu yang akan menjadi pilihannya. Jika PAN pandai mengelola harapan, suatu hal yang tidak mustahil, PAN akan menjadi alternatif pilihan para swing voters.
Dengan demikian, tema Kongres III PAN Kembali ke Jati Diri perlu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih riil.
Pertama, perlu mempertajam kode etik kader, baik yang memiliki jabatan di legislatif, eksekutif atau yang berada di luar kekuasaan politik. Kode etik tersebut memuat secara rinci apa yang boleh, tidak boleh, dilarang dan harus dilakukan oleh kader, yang secara konsisten dan tegas dilakukan oleh partai.
Selama ini, PAN terlalu longgar terhadap para kadernya. Seolah-olah, partai hanya dijadikan “bus penumpang” untuk memperoleh jabatan politik. Seolah-olah, jika “seorang penumpang” telah memenuhi “kewajibannya” dia dapat berbuat apa saja. Karena itu, seperti kasus di Jawa Tengah, meski terkena kasus Narkoba, yang bersangkutan masih dikatakan sebagai “kader terbaik”.
Kedua, PAN harus mampu menerjemahkan harapan rakyat dalam mengelola negara ini dengan mendefinisikan dan merealisasikan pflatform dan cita-cita partai dalam langkah-langkah yang kongkrit.
Perlu managemen yang sengaja diciptakan agar seluruh kader elalu merujuk pada garis program dan cita-cita partai tersebut dalam berbagai aksi dan perilakunya, sehingga segala praktik politik kader PAN selalu mempunyai rujukan. Selamat berkongres, dan selamat kembali ke jati diri partai. - Oleh : Thontowi Jauhari, Ketua DPD PAN Boyolali.
Opini Solo Pos 7 Januari 2010

Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Kongres ketiga, 7-9 Januari 2010 di Batam. Selain hiruk-pikuk perebutan kursi ketua umum, hal penting yang akan menjadi agenda adalah bisakah PAN kembali pada reformasi politik yang sesuai pada saat didirikan?
Agenda reformasi politik ini penting dikemukakan mengingat PAN adalah salah satu kalau bukan satu-satunya partai yang betul-betul lahir untuk melaksanakan agenda reformasi yang sebelumnya menjadi agenda Majelis Amanat Rakyat (Mara) majelis yang dideklarasikan 14 Mei 1998 dan beranggotakan para cendekiawan pejuang reformasi garda depan, lintas profesi, lintas agama. PAN lahir agar gerakan reformasi yang digulirkan Mara tidak berhenti pada gagasan.


Masalahnya, gerakan reformasi politik tidak lagi memiliki daya tarik disebabkan, pertama, semua partai politik yang muncul di permukaan pada umumnya menyodorkan tema reformasi politik, hatta partai-partai yang tokoh-tokohnya teridentifikasi menjadi bagian dari pilar politik Orde Baru yang secara substantif bertolak belakang dengan semangat reformasi.
Kedua, gerakan reformasi politik masih sebatas jargon, belum memiliki cetak biru yang mampu dipahami secara masif, maka pada tataran implementasinya banyak mengalami hambatan, bahkan mengalami kontradiksi-kontradiksi yang pada akhirnya justru mendelegitimasi gerakan reformasi. Contoh yang paling menonjol adalah meluapnya euforia politik yang cenderung tanpa kendali yang berefek pada semakin sulitnya melakukan konsolidasi demokrasi.
Sejatinya, luapan euforia politik itu bisa dipahami lantaran efek balik dari tekanan-tekanan politik sebelumnya. Guillermo O'Donnell dan Philippe C Schmitter (1986) menyebut luapan euforia politik semacam itu sebagai proses liberalisasi yang signifikan. Namun, di sejumlah negara yang diteliti Donnel dan Schmitter, proses itu memang tidak selalu berjalan kokoh sehingga berpotensi menjadi sesuatu yang belum tentu menjadi lebih baik.

Repotnasi
Gerakan reformasi hanya menjadi seranai ketidakpastian yang diisi antara lain oleh serangkaian pemerintahan yang datang silih berganti tanpa memberikan alternatif baru yang lebih baik, minimal mampu menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera, damai, dan adil bagi segenap rakyat. Suasana politik seperti itulah yang kita rasakan di Indonesia.
Mengapa terjadi demikian? Bisa jadi akibat kegagalan partai-partai politik, tak terkecuali PAN. Bahkan, pada saat muncul stigma negatif terhadap gerakan reformasi yang katanya menyebabkan 'repotnasi', PAN merasa menjadi partai terdepan dalam menanggung beban untuk melakukan upaya destigmatisasi tersebut.
Sayangnya, segala upaya yang dilakukan PAN tidak cukup memadai untuk menanggulangi tugas berat itu. Yang paling utama disebabkan dalam pemilihan umum nasional PAN belum berhasil memperoleh dukungan rakyat yang cukup untuk menjadi pionir gerakan reformasi.
Upaya yang dilakukan PAN untuk menggandeng kekuatan lain dengan cara membangun kekuatan Poros Tengah pun gagal di tengah jalan, antara lain disebabkan bangunan kekuatan itu tidak dilandasi kesamaan platform dan ketulusan untuk mengonsolidasikan demokrasi, tapi hanya untuk menghambat laju tokoh partai politik tertentu. Nasib konsolidasi demokrasi menjadi semakin tidak jelas pada saat tokoh yang bersangkutan juga tak cukup berhasil pada saat diberi kesempatan memimpin gerakan reformasi.

Mengapa gagal?
Bisa jadi PAN akan mampu mengimplementasikan gerakan reformasi jika diberi kesempatan untuk memimpin gerakan ini. Syaratnya, tentu bila PAN mendapatkan dukungan suara mayoritas rakyat. Mengapa PAN belum berhasil? Menurut studi yang dilakukan, baik oleh kalangan internal PAN (yang dilakukan Badan Litbang PAN) maupun yang dilakukan lembaga-lembaga riset di luar PAN, bisa disimpulkan bahwa ada dua penyebab utamanya.
Pertama, PAN dipersepsi sebagai partai elite yang jauh dari jangkauan (kepentingan) masyarakat level bawah (grassroot). Persepsi itu muncul terutama karena dua hal: (1) platform atau bahkan jargon-jargon politik PAN cenderung idealis dan tidak down to earth; (2) para kader dan pimpinan PAN pada umumnya dari kalangan akademisi, atau setidaknya dari kelompok kelas menengah ke atas.
Kedua, dalam peta segmentasi politik nasional, posisi PAN berada pada ruang yang masih sempit, yakni Islam modernis. Basis dukungan politik PAN masih terbatas dari kalangan Muhammadiyah. Beranjak dari dua kekurangan itulah, di bawah kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN melakukan upaya reposisi, dari elitis menjadi populis, dari segmentasi Islam modernis menjadi ke 'tengah' bahkan menyerempet ke 'kiri'.
Soetrisno Bachir-–yang populer disapa SB--berusaha membangun PAN secara populis dengan jargon-jargon politiknya yang mudah dipahami publik, misalnya dengan PAN Partai Orang Biasa, dan Hidup adalah Perbuatan. Dalam batas-batas tertentu, upaya itu berhasil mengangkat popularitas SB, tapi belum mampu menambah perolehan suara PAN secara signifikan. Suara PAN dalam Pemilu 2009 tidak lebih baik daripada dua pemilu sebelumnya.

Kembali ke awal?
Karena gagal meraih suara signifikan, PAN lantas menempuh jalan koalisi. Pascapemilu 1999, PAN menggalang Poros Tengah, pascapemilu 2004 dan 2009 PAN berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Asumsinya, gerakan reformasi bisa ditempuh dari luar dan dari dalam pemerintahan. Dari dalam dianggap lebih baik karena ada kesempatan untuk bisa mewarnai. Namun, apa yang terjadi? Alih-alih mewarnai, PAN larut dalam agenda-agenda pemerintah yang semakin menjauh dari platform reformasi politik yang dulu diusung PAN.
Malah hal-hal yang baik dari pemerintah pun di mata rakyat tidak dianggap karena andil PAN. Namun, pada saat pemerintah gagal melakukan perbaikan-perbaikan masyarakat, partai-partai koalisi, termasuk PAN, dianggap ikut andil memperburuk citra pemerintah. Pada pemerintahan SBY, ibarat kata pepatah, Partai Demokrat dapat nangkanya, partai-partai koalisi hanya dapat getahnya.
Untuk meraih suara lebih besar, PAN mengubah asas dari Pancasila, menjadi Pancasila dengan tambahan 'akhlak politik berdasarkan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam'. Selain itu, dalam platformnya, PAN menghapus komitmen menjadi oposisi di samping menghilangkan klausul 'untuk mencegah disintegrasi nasional, terbuka terhadap gagasan negara serikat'. Nyatanya, perolehan suara PAN terus menurun.
Penulis yakin platform reformasi pada saat PAN didirikan, Agustus 1998, merupakan gagasan terbaik. Mengubah platform reformasi membuat kondisi PAN lebih buruk. Apalagi dengan mengubah asas. Kalau memang demikian, mengapa PAN tidak kembali ke gagasan reformasi politiknya yang awal? Menjadi partai yang benar-benar pluralis; jika kalah dalam pemilu berkomitmen menjadi partai oposisi; dan tidak menabukan gagasan negara federasi. Bagi PAN, barangkali, inilah pilihan terbaik. Wallahualam!

Oleh Abd Rohim Ghazali, Penasihat The Indonesian Institute
Opini Media Indonesia 7 Januari 2010

Pada 7-9 Januari 2010 Partai Amanat Nasional (PAN) akan melakukan kongres yang ketiga di Batam. Tak kurang dari 1.254 kader yang memiliki hak suara akan hadir, antara lain pengurus DPD 495 orang, pengurus DPW 33 orang dan pengurus DPP 150 orang.

Tentu banyak harapan dan keinginan yang hendak dicapai oleh kader-kader PAN. Harapan utamanya adalah kongres ketiga ini bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat menguntungkan PAN ke depan sehingga akan menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. PAN didirikan pada 23 Agustus 1998. Pada 1999 untuk pertama kalinya PAN mengikuti pemilu dengan mendapatkan dukungan dan support oleh tokoh-tokoh reformis, cendekiawan dengan basis konstituen yang jelas, yakni kalangan Islam modernis seperti Muhammadiyah, HMI, IMM, dll.

Hasilnya PAN berhasil meraih posisi kelima setelah PDIP, Golkar, PPP, dan PKB, dengan memperoleh suara 7.528.956 (7,12%) dengan 34 kursi legislatif. Pada Pemilu 2004 PAN kembali berhasil menempatkan posisinya kelima setelah Golkar, PDIP, PPP, dan Partai Demokrat, dengan memperoleh suara 7.303.324 (6,44%) dengan 52 kursi legislatif. Pada Pemilu 2009 lagi-lagi PAN menduduki posisi kelima setelah partai Demokrat, Golkar,PDIP dan PKS dengan memperoleh 46 kursi legislatif Gambaran hasil dalam tiga kali pemilu tersebut merupakan realitas yang harus diterima dan menjadi bahan kajian seluruh komponen PAN.

Dalam tiga periode pemilu PAN selalu di lima besar, sedangkan partai-partai lain saling susul-menyusul ke puncak urutan pertama. Berangkat dari kajian tersebut maka untuk periode 2010â€"2015 PAN harus melakukan terobosan-terobosan, perbaikan, pembaruan. Harus ada perubahan secara radikal baik dalam visi, misi, dan kinerja yang jelas. Bila kita lengah, maka partai-partai lain, termasuk partai yang berada di bawah urutan PAN, akan menyalib posisi PAN.

Lewat kongres ini kita harus mantapkan tujuan bahwa PAN harus menjadi partai yang terdepan, minimal naik peringkat menjadi tiga besar. Misi itu bisa dilakukan hanya dengan semangat kebersamaan dan saling bahu membahu. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan Partai Amanat Nasional yaitu melakukan konsolidasi evaluasi baik secara internal dan eksternal di dalam tubuh PAN.

Konsolidasi Internal

Pengurus yang baru harus mulai merangkul kekuatan-kekuatan yang pernah dimiliki PAN. Pada periode 1999 dan 2004 PAN kuat dengan disokong oleh pemilih masyarakat perkotaan. Lalu pada 2009 PAN kuat dengan disokong pemilih masyarakat pedesaan, namun pemilih perkotaannya banyak yang hilang.

Berarti ada sesuatu yang hilang, salah satu yang hilang itu rupanya adalah ikon-ikon dari masyarakat perkotaan, ikon itu adalah cendekiawan, tokoh-tokoh reformis, dan kelompok Islam modern. Kelompok inilah yang harus PAN rangkul kembali agar masyarakat perkotaan kembali memilih PAN, seraya senantiasa merawat yang sudah didapat, yakni para pemilih masyarakat pedesaan. Dalam rangka merangkul kembali para pemilih, susunan kepengurusan periode berikutnya harus diubah dengan mengikuti kebutuhan pemilih.

Sudah bukan saatnya lagi hanya mementingkan punya organisasi, tapi orang-orangnya tidak maksimal diberdayakan. Bukan saatnya menempatkan orang karena hanya belas kasihan atau karena sesuatu hal lain. Pengurus yang baru harus jelas kapabilitas dan kapasitasnya. Selain itu, struktur organisasi harus diperbaiki. Kongres harus mengubah konsep struktur organisasi. Jangan sampai di dalam struktural ada namanya, ada jabatannya, tapi orangnya tidak pernah bekerja.

Kita harus menggunakan struktur kerja menuju ke sasaran produksi/pemilih, gunakan konsep struktur perusahaan-perusahaan besar yaitu adanya proses praproduksi, produksi, dan pascaproduksi. Bentuknya adalah membuat badan penelitian dan pengembangan serta pengaderan (praproduksi), membuat badan pemenangan pemilu, membuat badan pengumpulan dana partai (produksi), serta public relations (pascaproduksi). Leburkan saja badan-badan yang lain seperti badan pertahanan keamanan, badan kesehatan, lingkungan hidup, infrastruktur, jaringan usaha dan wirausaha, dll ke dalam badan pemenangan pemilu.

Menurut penulis, kepengurusan PAN saat ini terlalu gemuk. Badan-badan organisasi kepengurusan yang ada tidak produktif. Misalnya untuk menggarap kemenangan di kalangan anak-anak muda maka buatlah Badan Pemenangan Generasi Biru (pengganti nama anak-anak muda). Untuk menggarap kaum perempuan, buatlah Badan Pemenangan Kaum Perempuan. Atau jika mau menggarap kemenangan di daerah-daerah buatlah langsung Badan Pemenangan Wilayah Sumatra, Kalimantan, Jawa, Madura dan sebagainya. Carilah profesional yang mumpuni di daerah tersebut.

Langkah ini juga memberikan kesempatan lebih untuk tingkat DPD dan DPW dan membuat mereka lebih dihargai karena orang-orangnya diberi kepercayaan menjadi pengurus pusat. Buat juga satu badan khusus yang membidangi public relations. Badan ini tugasnya menginformasikan kegiatan internal dan eksternal serta melakukan pencitraan untuk menghasilkan publikasi yang efektif. Dengan begitu, program kerja partai terinformasikan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Organisasi Modern

Dalam menjalankan suatu organisasi modern, tentu harus ada reward dan punishment. PAN harus memberikan reward dan punishment kepada tiap-tiap DPD, DPW. Sebagai contoh, bilamana ada yang dapat memenangkan pemilihan bupati/wali kota/gubernur yang diajukan oleh partai, makan akan mendapatkan reward (hadiah).

Sebaliknya bila tidak dapat memenangkan akan mendapatkan punishment (hukuman), sehingga kinerja DPW dan DPP lebih terpacu untuk menghasilkan yang terbaik. Sudah saatnya PAN merancang sebuah partai modern dalam manajemen kepartaiannya. Ada beberapa hal yang harus diejawantahkan oleh pengurus baru hasil kongres. Pertama, menjembatani komunikasi politik yang efektif kepada konstituen dan kader-kadernya. Kedua, menggunakan saluran komunikasi modern yang dianggap mampu mengangkat citra partai dan ketua umumnya.

Ketiga, menggunakan media public relationsdan kecanggihan teknologi. Keempat, pola kepartaian yang dibangun dibuat seperti pola perusahaan dalam rangka menghasilkan produksi yang berkualitas, sehingga produknya banyak diminati orang atau masyarakat. Untuk itu maka gunakan teknik strategi marketing. Pertama, segmentasi. PAN harus ingat bahwa persaingan dalam memperebutkan masyarakat tidak dilakukan di pasar, tapi di benak masyarakat. Artinya harus jelas dulu segmen mana yang mau ditunjukkan ke masyarakat, mau berkiblat pada partai nasionalis, atau agama, sehingga masyarakat tidak bingung akan keberadaan PAN.

Kedua, positioning. Ini adalah segala upaya untuk mendesain produk dan merek kita agar tercipta sebuah persepsi yang unik dan mantap di benak masyarakat. PAN harus bisa membangun kepercayaan, keyakinan di hati masyarakat dan konstituen. Apa yang dijanjikan harus ditepati. Kalau positioning sebagai partai reformasi ya harus kritis dan solutif. Ketiga, diferensiasi. Dalam hal ini PAN harus merancang seperangkat pembedaan yang mendatangkan nilai (value) yang bermakna kepada masyarakat. PAN sebagai partai politik harus dapat memberikan nilai tambah yang bermanfaat. Harus ada keunggulan yang dapat bermanfaat buat masyarakat.

Bentuknya bisa dalam memperjuangkan keinginan yang ada pada masyarakat, entah itu kesehatan, pendidikan, pembangunan desa, atau lainnya. Keempat, branding. Dalam konsep ini nama, tanda, simbol atau desain yang dibuat harus mengidentifikasikan produk yang kita tuangkan. PAN harus berupaya secara maksimal melakukan strategi pemasaran yaitu kerja nyata untuk kepentingan masyarakat secara berkesinambungan agar nama PAN terus mendapat hati di masyarakat. Kelima, targeting. Dalam hal ini segala upaya yang dilakukan harus memperoleh hasil.

PAN harus menargetkan partai ini mengarah ke mana, saat pemilu harus mendapatkan kursi di legislatif berapa, kader mana yang tepat sebagai calon presiden, berapa juta suara yang didapatkan. Di dalamnya termasuk apakah sudah mencapai target memberi solusi untuk kepentingan bangsa atau belum, semua hasil-hasil harus dievaluasi secara berkala agar mendapatkan target yang maksimal. Sudah saatnya seluruh jajaran partai dari tingkat DPC, DPD, DPW DPP serta kader yang mempunyai rasa memiliki PAN bersama-sama saling bahu membahu, bergandengan tangan untuk menuju satu yang mulia, yaitu kebesaran partai.

Secepatnya PAN melakukan perubahan. Rhenald Kasali mengatakan, perubahan membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Untuk menaklukkannya perlu kematangan berpikir, kepribadian yang teguh, konsep yang jelas dan sistematis, dan itu bisa dilakukan oleh para kader PAN. Selamat berkongres, semoga PAN terdePAN.(*)

Eko Patrio
Anggota Komisi X DPR, Wakil Ketua Fraksi PAN 
Opini Okezone 6 Januari 2010