Warta Nusantara

Oleh Adi Surya P.

Ada sebuah paradoks yang sulit kita pahami bersama. Ketika penjara atau lembaga pemasyarakatan (lapas) kini menawarkan surga kebebasan dibandingkan dunia bebas yang justru kini tidak bebas. Lapas menjadi tempat paling aman untuk melakukan sebuah tindak kejahatan.Begitu juga dengan beberapa privilege yang didapatkan tahanan yang punya uang dan kuasa. Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Satgas Mafia Hukum di Rutan Pondok Bambu menunjukkan hal itu. Terpidana korupsi Artalyta Suryani menempati ruangan mirip hotel bintang lima dengan segala fasilitasnya. Nurani publik kembali terkoyak. Bukan hanya di ruang publik rasa ketidakadilan menjadi wacana mainstream, melainkan di balik tembok penjara pun diskriminasi merajalela.

 

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia memasuki babak baru dalam perdagangan internasional yaitu diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) dengan RRC atau China. Hal ini ditentang para pelaku industri nasional yang khawatir industri lokal akan mati menghadapi pesaing dari Negeri Tirai Bambu itu.

Kebangkitan perekonomian China rupanya mulai menyebabkan ketakutan berbagai negara di dunia. Hal ini karena sebagai sebuah kekuatan ekonomi, China mempunyai segalanya untuk bersaing di pasar global.
Sebuah industri yang kuat harus mempunyai dukungan sektor primer untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam jumlah banyak juga diperlukan dan terakhir untuk menjadi sebuah industri yang kuat perlu dukungan teknologi. China mempunyai tiga aspek tersebut.

Dukungan sektor pertanian dan sektor primer lainnya serta sumber energi sudah dimiliki negeri ini sejak lama. Sumber daya manusia China berkualitas, mempunyai etos kerja tinggi sekaligus jumlahnya banyak. Terlepas dari beberapa masalah ketidakadilan dan angka pengangguran yang mulai meningkat, SDM China mampu mendukung proses industrialisasi di negeri mereka. Teknologi RRC dalam beberapa bidang ternyata lebih maju dari perkiraan negara maju. Kemampuan mereka mengirim astronot ke luar angkasa dan kemampuan membuat pesawat tempur menunjukkan hal itu.
Indonesia adalah negara yang juga merasakan dampak langsung dari perkembangan produk China. Kita merasakan dampak positif dan negatifnya secara bersamaan. Dampak negatifnya terasa pada saat serbuan produk tekstil China mematikan industri dalam negeri. Dampak positifnya adalah konsumen Indonesia berkesempatan menggunakan produk berkualitas dengan harga relatif terjangkau.

Peluang Indonesia
Para pelaku bisnis pasti memahami bahwa dalam dunia bisnis selalu ada peluang dalam kondisi seburuk apapun. Contohnya pada waktu negeri ini dilanda krisis ekonomi, ternyata ada banyak pengusaha yang berorientasi ekspor, misalnya pengusaha mebel dan kerajinan serta eksportir kelapa sawit, yang meraup keuntungan besar karena nilai rupiah yang merosot. Maka dalam menghadapi maraknya produk China, masih banyak peluang asalkan pengusaha Indonesia melakukan analisa industri untuk memilih strategi bisnis yang tepat.
Porter (1985) mengemukakan tentang perlunya melakukan analisis persaingan dalam industri. Hal ini bisa memberikan informasi penting bagi perusahaan untuk menentukan posisi dan kekuatannya dalam menghadapi persaingan dalam sebuah industri. Analisis ini disebut dengan The Five Competitive Forces of Industry (FCFI). Dalam analisa ini kekuatan kompetisi dari sebuah industri terdiri dari lima faktor yaitu persaingan dari industri tersebut, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, kekuatan barang substitusi dan kekuatan pemain baru.
Berdasarkan kerangka  ini kita bisa melakukan analisa persaingan industri Indonesia dengan China dan bagaimana menemukan kelemahan-kelemahan industri China untuk kita manfaatkan sebagai peluang bisnis. Analisa pertama adalah persaingan dalam industri. Dalam hal ini, Indonesia kalah karena China sedang mengalami sebuah kondisi skala ekonomis, yaitu kapasitas produksi penuh dengan permintaan tinggi sehinga mengakibatkan harga produknya menjadi murah.
Sebagai contoh, produk tekstil China yang masuk Indonesia sebenarnya adalah produk sisa ekspor, yaitu sisa produk yang dipasarkan di berbagai negara, sehingga harganya jauh lebih murah. Dukungan dari pemerintah dari sisi kebijakan moneter juga sangat kuat. China adalah negara dengan devisa terbesar di dunia, yaitu US$ 200 miliar, sehingga mereka mampu mempertahankan nilai tukar remimbi pada tingkat yang menguntungkan eksportir. Kondisi ini tidak terjadi di Indonesia.
Analisa kedua, adalah kekuatan pemasok. Berdasarkan analisa ini Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebangkitan ekonomi China. Industrialisasi di China memerlukan pasokan energi yang luar biasa. Dalam hal ini Indonesia bisa menjadi pemasok energi dengan potensi batubara dan gas Indonesia. Selain itu, jika pengusaha Indonesia mampu mengembangkan energi alternatif, maka peluang untuk menjadikan China sebagai konsumen utama sangat terbuka.
Analisa ketiga, adalah kekuatan pembeli. Dalam hal ini perusahaan Indonesia bisa mengambil keuntungan sebagai pembeli, yaitu dengan mengembangkan jaringan ritel atau penjualan eceran dari produk-produk China. Kelemahannya, industri ritel mempunyai nilai tambah ekonomi rendah. Faktor kekuatan pembeli yang bisa dimanfaatkan juga adalah kesepakatan untuk melakukan transfer teknologi. Pelaku bisnis bisa memaksa produsen China agar mereka memproduksi di Indonesia sehingga transfer teknologi bisa dilakukan.
Analisa keempat, kekuatan produk substitusi. Dalam analisa ini Indonesia belum mampu masuk dalam persaingan, karena China sedang mengalami fase skala ekonomis sehingga target produk yang lebih murah sulit dicapai. Analisa kelima, kekuatan pemain baru. Dalam analisis ini juga Indonesia sulit bersaing karena kondisi riil industri dalam negeri belum mampu menjadi pemain baru yang mampu bersaing dengan China.

Riset dan Pengembangan
China mampu menjadi penguasa baru dalam industri dunia tidak dalam semalam. Para pelaku industri di negeri itu bekerja keras untuk mencapainya, tidak ada usaha instan untuk menjadi pemain utama dalam bisnis. Hal yang sama juga dilakukan oleh India yang saat ini menjadi pemain utama dalam industri teknologi informasi di dunia. Kesuksesan kedua negara tersebut adalah mereka melakukan proses riset dan pengembangan dalam proses industri mereka. Berbagai riset empirik menyatakan bahwa keunggulan kompetitif bisa dicapai sebuah industri dengan memperkuat riset dan pengembangan mereka (Moitra, 2004).
Riset dan pengembangan adalah titik kelemahan industri di Indonesia. Para pelaku bisnis Indonesia biasanya memilih jalan instan dengan sekedar menjadi penjual produk impor dan tidak mau bersusah-susah melakukan riset dan pengembangan sebuah produk. China dan India sudah membuktikan keunggulan industri mereka dengan riset dan pengembangan, kapan pengusah Indonesia berani melakukan itu? - Oleh : Anton A Setyawan, Dosen FE dan Pascasarjana UMS
Opini Solo Pos 13 Januari 2010

DOKTER dan dokter gigi dalam menjalankan profesinya sangat dimungkinkan melakukan pelanggaran atas norma tertentu. Paling tidak ada tiga pelanggaran yang bisa mengadang profesi mereka, yakni pelanggaran norma etik, disiplin profesi, dan norma hukum.

Norma etik mengatur tentang pantas atau tidaknya suatu ucapan, tulisan, perbuatan seorang dokter atau dokter gigi, baik dalam hubungannya dengan pasien, teman sejawat, masyarakat, organisasi profesinya, maupun kepada pemerintah.


Norma etik ditegakkan berdasarkan kaidah dasar moral. Pelanggarannya tidak dikenai hukuman penjara tetapi pelakunya mendapat sanksi moral, yang bisa terasa lebih berat dibandingkan sanksi perdata ataupun pidana.
Dikatakan terasa lebih berat karena ingatan atas perbuatan pelanggaran etik oleh seorang dokter atau dokter gigi, terus melekat pada memori setiap orang yang mengetahuinya.

Penegakan etik dilakukan oleh organisasi profesi, untuk menjunjung tinggi etika, menjaga keluhuran budi profesi, dan  menjaga keselarasan pelaksanaan kegiatan profesi. Selain itu, menjaga agar tidak terjadi pelanggaran etika profesi yang dapat merugikan masyarakat atau kehidupan profesionalisme.

Lembaga penegakan etik dilakukan oleh Majlis Kehormatan Etik kedokteran (MKEK) untuk profesi dokter, dan Majlis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG) untuk profesi dokter gigi. Lembaga ini dipimpin dan dilaksanakan oleh beberapa dokter yang mempunyai komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral.

Norma disiplin profesi, mengatur tentang batas-batas kewenangan atau kompetensi seorang dokter atau dokter gigi. Norma disiplin juga mengatur tentang perilaku profesional dalam hubungannya antara dokter dan pasiennya, serta mengatur standar prosedur pelayanan medis (SPM) ataupun standar prosedur operasional (SPO) yang harus dilakukan saat praktik.

Dokter dan dokter gigi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan sanksi tindakan disiplin, sesuai Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaga yang berwenang menegakkan disiplin profesi kedokteran adalah Majlis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Ada tiga jenis sanksi yang dapat diberikan MKDKI, yaitu peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik, atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan ulang (reschooling).

Lembaga ini dipimpin dan dilaksanakan tidak hanya oleh dokter dan dokter gigi tetapi melibatkan beberapa unsur, seperti ahli hukum kesehatan (SH), unsur asosiasi rumah sakit (Persi), unsur organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan unsur organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Norma hukum, mengatur tentang benar atau salah seorang dokter atau dokter gigi dalam praktiknya, apakah memenuhi standar legalitas atau tidak, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran hukum yang dapat berakibat jatuhnya sanksi. Di antaranya  dokter atau dokter gigi praktik tanpa surat izin praktik (SIP), tidak memasang papan nama, tidak membuat rekam medik, dan tidak menjaga rahasia kedokteran.

Ganti Rugi

Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan,’’ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya’’.

Adapun Pasal 1370 KUH Perdata, menyebutkan,’’ Dalam hal kematian akibat kesengajaan atau kelalaian, ahli waris berhak menuntut ganti rugi, yang dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua pihak’’. Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan, ‘’Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan’’.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menyangkut multiprofesi, multikompetensi, dukungan teknologi kedokteran yang terus berubah dan berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat dan pelayanan, menjadikan rumah sakit mempunyai karakteristik yang sangat kompleks.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah diundangkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani pada 28 Oktober 2009. Ada masa transisi untuk mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP), ataupun Peraturan Menteri Kesehatan menyangkut pelaksanaan UU tersebut.

Banyak pasal dalam UU yang baru itu yang masih mengganjal, bahkan mengundang kontroversi. Akankah UU ini bernasib sama dengan UU Praktik Kedokteran: diuji materi atau judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?  Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, faktanya UU tentang Rumah sakit sudah disetujui oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden, sehingga telah menjadi produk hukum yang sah.

Terkait dengan kompleksitas itu, kelalaian dokter atau dokter gigi pada sarana pelayanan kesehatan rumah sakit dapat merugikan pasien, dan berpotensi melahirkan gugatan dari pasien atau keluarganya. Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab?

UU tentang Rumah Sakit ,Bagian Ke-7 mengenai Tanggung Jawab, Pasal 46 menyebutkan,’’ Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di rumah sakit’’. Penjelasan pasal itu atas UU tersebut  adalah cukup jelas.

Sekarang bagaimana tanggapan para direktur rumah sakit atau pemilik rumah sakit? Rumah sakit swasta yayasan sosial/ keagamaan akankah merasakan akibatnya seperti peribahasa panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari? Hasil usaha yang dikumpulkan tiap bulan tahu-tahu habis karena ada gugatan perdata Rp 2 miliar, yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakitnya dan bukan karena kesalahan rumah sakit itu.

Bagi dokter dan dokter gigi, kelalaian seperti apa yang menjadi tanggung jawab hukum rumah sakit? Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab hukum? Bersediakah atau mampukah pemilik rumah sakit (owner) seperti yayasan sosial,  persyarikatan, paguyuban jamaah haji, NU, Muhammadiyah, Yakkum, Perdaki, atau yayasan keagamaan lainnya membayar gugatan ratusan juta atau miliaran rupiah karena kelalaian orang (tenaga kesehatan) yang bekerja di yayasannya?

Rumah sakit tidak dapat dijadikan bulan-bulanan pasien, dengan adanya kasus gugatan. Tidak semua karena kasus di rumah sakit, kemudian pasien atau keluarganya dapat menggugat karena rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum, bila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Rumah sakit juga tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.

Banyak pasal dalam UU yang baru itu mengundang kontroversi, bahkan mereka yang terkait akan mengernyitkan dahi. Misalnya persoalan yang menyangkut uang muka perawatan, klasifikasi ruang perawatan, penolakan pasien, perizinan rumah sakit, kewajiban rumah sakit, tata kelola penyelenggaraan rumah sakit, keselamatan pasien, pembiayaan rumah sakit, atau pelaporan ke media massa oleh pasien menyangkut ketidaknyamanan pelayanan yang ia terima.

Belum lagi UU mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (BPRSI) sampai ke tingkat provinsi untuk membina dan mengawasi secara eksternal, serta pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) untuk lingkup internal. (10)

â€" Dokter Gigi Edi Sumarwanto MM MHKes, pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Daerah Jawa Tengah, direktur rumah sakit swasta
Wacana Suara Merdeka 13 Januari 2010

Kesaksian mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam persidangan Antasari Azhar mengundang kontroversi. Secara kebetulan, segera setelah itu fasilitas ajudan dan mobil Susno ditarik Mabes Polri. Makanya tafsiran jadi “ke mana-mana”.

Apalagi Kapolri membentuk tim khusus untuk mengkaji kehadirannya yang mungkin dilanjutkan dengan persidangan internal. Selalu ada yang pro dan kontra terhadap kejadian serupa ini. Akankah Susno Duadji berhenti dari Polri? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kontroversi sebagai perdebatan, persengketaan, pertentangan. Agaknya dalam kasus Susno terjadi ketiga-tiganya: diperdebatkan, disengketakan, dan dipertentangkan. Susno Duadji memang kontroversial.

Dimulai dari penampilan hingga “kelakuannya” memang sering kali mengundang kontroversi. Tengok saja berbagai perjalanan jabatannya, terutama sejak menjabat sebagai kapolda hingga Kabareskrim. Saya tidak bermaksud bicara kesukuan. Namun kenyataannya memang suku/asal seseorang terkadang erat berkaitan dengan sepak terjangnya.

Pemimpin kita telah mempertontonkan bahwa pada sepak terjang masing-masing ada juga kontribusi latar belakang budayanya. Seandainya ada yang menilai Susno Duadji adalah sosok yang kontroversial, mungkin itu erat kaitannya dengan lingkungan daerah yang membesarkan beliau. Suatu lingkungan yang terbuka, direct, tanpa basa-basi. Pribadi yang berani mengambil risiko. Bagi sebagian orang, kelakuan Susno sering kali kontroversial.

Dalam kasus Bibit-Chandra, publik telanjur menduga dan memiliki persepsi “keterlibatan Polri”. Persepsi yang belum tentu benar. Dalam kondisi ini pastilah semua jajaran Polri diharapkan diam seribu bahasa. Irit bicara. Jika ingin berbicara harus terpola dan melalui satu pintu saja. Dalam kondisi Polri tiarap dan sensitif ini, justru Susno “menyelonong di siang bolong”, muncul di persidangan Antasari.

Berpakaian dinas lengkap pula. Gegerlah Indonesia. Mabes Polri seakan diguncang tsunami. Apakah tindakan Susno Duadji yang hadir di persidangan Antasari tergolong patut dipersalahkan? Ataukah tindakan itu semata-mata dikarenakan beliau sakit hati dicopot dari posisi Kabareskrim? Apalagi kemudian juga dikait-kaitkan dengan batalnya beliau menjadi Wakapolri.***

Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Masalah pertama adalah soal sosok kontroversial Susno Duadji. Bagi saya kontroversi tidak dikonotasikan negatif. Bahkan dalam hal tertentu “hentakan-hentakan” itu dibutuhkan di tengah-tengah negeri yang terus berbenah ini. Bayangkan seandainya Indonesia hanya diisi oleh para pemimpin yang cuma mencari aman, tidak berani mengambil risiko (risk taking).

Perilaku “biasa-biasa saja” dapat diterjemahkan kontroversial di tengah kelompok orang yang hanya ingin berteduh di tengah adem ayemnya kekuasaan. Menjadi sosok yang “meletup-letup” tanpa mengenal rasa takut pastilah melahirkan kontroversi. Susno Duadji memang memiliki pengalaman panjang sebagai polisi yang kontroversial. Kita simak beberapa hal saja. Pertama ketika beliau menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Provinsi ini, ketika itu, dalam kondisi sangat rawan pungutan liar, termasuk dalam urusan lalu lintas. Susno mengumpulkan semua polisi terkait dengan bidang tugasnya. Mulai dari pangkat ajun komisaris polisi (AKP) hingga komisaris besar (kombes). Mereka diminta menandatangani akta kesepakatan bersama untuk tidak melakukan pungli. Di saat itu pernyataan Susno yang terkenal, “Jangan pernah setori saya.” Kontroversial sekali karena kebijakan dan komentar itu menyodok ke mana-mana. Termasuk menampar muka Polri. Kedua, di tengah masyarakat dan para penggiat hak asasi manusia (HAM) mewanti-wanti kelakuan Polri yang ringan menembakkan senjatanya, justru Kapolda Susno Duadji “bikin sensasi”. Dia malah memerintahkan “tembak di tempat” terhadap para penjahat yang mencoba melarikan diri dari kejaran polisi.

“Senjata polisi dibeli dari uang rakyat yang memang untuk menembak orang (jahat), bukan hanya untuk petantang-petenteng. Jika pada saatnya gunakan senjata itu. Kalaupun salah tembak, itu soal sial saja,” ungkapnya saat itu. Bukankah ungkapan-ungkapan itu tergolong kontroversial? Namun dalam soal ketegasan, patut dipuji. Masyarakat menilai sebagian dari polisi kita memang agak lembek ketika harus bersikap keras.

Ketika menjadi Kabareskrim, kekontroversialan Susno Duadji tidak juga berhenti walaupun bagi saya, itulah watak Bhayangkara sejati yang tidak pernah memikirkan risiko duniawi yang mungkin terjadi. Susno kemudian mendapat gelar sebagai pencipta ungkapan “cicak melawan buaya”.

Buaya diidentikkan dengan polisi dan cicak dianalogikan sebagai KPK. Ini berdasarkan pernyataan Susno, “Ibaratnya di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya.” Pernyataan yang kontroversial dan segera meledak, laku dijual dalam berbagai rupa.***

Tanda-tanda Susno yang akan semakin berani sudah ada. Ketika diperiksa oleh Tim 8, dia mulai menunjukkan amarahnya karena dituduh menerima uang dalam jumlah miliaran rupiah dalam kasus Bank Century. Dia marah besar. Sumpahnya juga meledak di DPR RI ketika dilakukan pertemuan antara jajaran Polri dengan para wakil rakyat.

Kegarangan dan kekontroversialan itu makin menjadi setelah dia (benar-benar) tidak aktif lagi sebagai Kabareskrim Polri. Ia diberhentikan melalui telegram rahasia bernomor 618/ XI/2009 tanggal 24 November 2009. Susno “bernyanyi ke mana-mana” di media secara luas. Tidak sedikit pun ada ekspresi takut darinya.

Puncak kontroversi itu adalah kesaksiannya dalam persidangan Antasari, Kamis, 7 Januari 2010. Dia memenuhi panggilan untuk bersaksi. Berpakaian lengkap. Kesaksian jenderal berbintang tiga di tengah hiruk-pikuk opini publik tentang Polri pastilah mengundang kontroversi. Sebagaimana dugaan banyak orang, kehadiran Susno sebagai saksi Antasari menggegerkan dunia kepolisian. Pro dan kontra muncul ke permukaan.

Jika semata-mata kedatangan itu memenuhi panggilan persidangan, tidak ada yang patut mempersalahkan Susno. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur pentingnya keterangan saksi. Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri.

Lebih lanjut Pasal 65 KUHAP mengatur, “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.” Hukum juga dapat memaksa seseorang yang mangkir atas panggilan sebagai saksi atau siapa saja yang menghalanghalangi seseorang untuk bersaksi di pengadilan.

Dalam kasus Susno, para pengacara telah mengirimkan surat kepada Kapolri agar Susno diizinkan untuk memberi kesaksian dalam kasus Antasari. Kita juga mengetahui dari media bahwa Susno telah pula meminta izin melalui SMS. Mungkin kedua hal ini telah menjadi cukup alasan baginya untuk menjalankan kewajiban hukumnya. Jika menunggu jawaban pasti dari Kapolri, ada beberapa kemungkinan: tidak diizinkan atau diizinkan dengan catatan-catatan.

Atau malah permohonan izin itu diambangkan. Padahal, kesaksian di persidangan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang yang diminta. Namun, tentu persoalan menjadi tidak sesederhana itu apabila “terawangan” kita lebih luas lagi. Kehadiran Susno di persidangan menjadi soal bukan hanya semata-mata soal izin itu. Kita sedang menyaksikan “peperangan internal” yang hebat di tubuh Polri.

Tengoklah insiden spanduk di Mabes Brimob Kelapa Dua ketika berlangsung suatu upacara besar tahun lalu. Ada spanduk yang dengan terang-terangan memberikan dukungan kepada Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Apa perlu suatu satuan di bawah komando menuliskan kata-kata semacam itu? Tafsirannya bisa ke mana-mana.***

Mestinya penilaian terhadap sosok Susno dilakukan secara utuh. Bukan sekadar izin tertulis yang tidak dimilikinya ketika bersaksi di persidangan Antasari. Ada juga prestasi yang diukirnya. Ketika menjadi Kapolda Jawa Barat, persepsi masyarakat terhadap polisi cukup meningkat. Jika benar informasi yang ada, di saat menjabat sebagai Kabareskrim dia berhasil mengembalikan uang negara sekira Rp15 triliun, lebih dari dua kali lipat dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

Bagi saya, Susno Duadji sosok kontroversial sekaligus fenomenal. Tak jarang bertindak nyeleneh dan berisiko. Reformasi di tubuh Polri memang harus dengan tindakan nyata yang mungkin memunculkan multitafsir. Kini tidak banyak lagi pribadi yang berani. Sebagian dari kita tergadai oleh jabatan, terpatri oleh materi. Susno berhadapan dengan lingkup internal Polri yang tak semuanya menerima perubahan.

Mestinya pimpinan Polri menyikapinya secara bijak. Memang, di satu sisi pembentukan tim pemeriksa Susno dapat ditafsirkan sebagai upaya Polri menunjukkan kesetaraan perlakuan terhadap anggotanya, tapi bukan pula mustahil memunculkan dugaan sebaliknya. Bukankah selama ini budaya Polri di semua lini adalah atasan can do no wrong? Kritikan sering kali diidentikkan dengan perlawanan. Akan jelas risiko akibat melawan atasan. Kultur berkarat ini justru dilawan olehnya. Susno Duadji memang polisi kontroversial.(*)

Prof Amzulian Rifai, PhD
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Opini Okezone 12 Januari 2010

Oleh  Achmad Deni Daruri
President Director Center for
Banking Crisis


Arah pereko-nomian Indonesia ditentukan oleh dua hal pada tahun 2010 ini, yaitu tingkat produktivitas relatif dan sejauhmana Fed tetap mempertahankan fasilitas TARP. Tingkat produktivitas relatif antarbangsa ditentukan oleh produktivitas faktor produksi antarnegara yang memiliki hubungan mobilitas produksi dan keuangan.

Dalam kasus Indonesia, perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh liberalisasi parsial khususnya dengan dibukanya perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina. Dengan dibukanya perdagangan bebas ASEAN dengan Cina pada tahun 2010, konstelasi produktivitas relatif akan mengalami shifting apalagi perekonomian dunia tampaknya belum mengalami perubahan konjungturnya.

Dalam kondisi seperti ini, strategi big push ala Rosenstein Rodan justru akan menyebabkan defisit pembayaran akut. Dengan tidak berubahnya konjungtur perekonomian dunia, sejauhmana Fed dan ECB mampu bermain dengan tingkat suku bunga rendah masih patut dipertanyakan.

Dengan demikian, outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia yang optimis untuk tahun 2010 adalah sebesar 4,6 persen dengan tingkat inflasi sembilan persen. Tingkat inflasi akan berada pada level sekitar 7,5 persen jika neraca pembayaran tetap mengalami surplus dengan dibukanya perdagangan bebas dengan Cina.

Namun demikian, jika neraca pembayaran mengalami defisit, inflasi akan membumbung hingga sembilan persen. Sementara itu, pengangguran akan mengalami tekanan yang cukup tinggi karena diperkirakan akan terjadi pengangguran terbuka hingga tambahan 10 juta penganggur, jika dibukanya perdagangan bebas dengan Cina. Di antara negara ASEAN adalah Indonesia yang paling dirugikan dengan dibukanya perdagangan bebas antara ASEAN dan Cina.

Selama ini, Indonesia mengandalkan sektor non tradable untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 4,3 persen. Sektor tradable tersebut didukung semata-mata oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat. Perdagangan bebas menyebabkan lingkages dalam perekonomian nasional karena persamaan produk antara Cina dan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6 persen di tahun 2010 akan sulit dicapai jika overheating dalam perekonomian ternyata sangat parah karena bottleneck condition. Perlu diingat bahwa pada masa lima tahun yang lalu dalam pemerintahan SBY dan JK telah gagal dalam membangun infrastruktur.

''Infratructure Summit'' hanya menjadi jargon yang terbukti gagal diimplementasikan. Saat ini, pemerintah juga membuat jargon yang sama, yaitu ''Road Map Summit'', namun seperti pada Summit yang lalu tidak memiliki kapasitas perencanaan yang mumpuni. ''Road Map Summit'' yang lalu tidak memasukkan unsur kebijakan moneter dan kebijakan produktivitas nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur sehingga model makroekonomi yang tercipta bersifat parsial. Rendahnya kontribusi sektor tradable tersebut, untuk jelasnya, menyebabkan penurunan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi pada periode 2000-2009. Pada periode itu, rata-rata pertumbuhan sebesar lima persen atau turun jika dibandingkan periode 1990-1996, yang rata-rata pertumbuhannya sebesar tujuh persen.

Jika pemerintah Indonesia mampu membangun sektor infrastruktur di dalam negeri secara tepat sasaran, sektor pertanian akan kembali memiliki pertumbuhan positif pada tahun 2015. Namun demikian, sektor manufaktur tidak akan mampu mengikuti perbaikan seperti itu.

Sektor manufaktur memerlukan tambahan dukungan selain infrastruktur, yaitu bantuan kredit atau keuangan yang bersifat cepat dengan biaya bunga yang murah. Juga, pemerintah harus mengarahkan insentif kepada sector tradables di dalam negeri dengan mengurangi insentif kepada sector non tradables.

Untuk menjaga koridor positif bagi productivity swing, pemerintah harus menjaga stabilitas di pasar keuangan melalui penciptaan mekanisme deposit insurance yang efisien.

Tanpa dilakukannya langkah seperti ini, kasus Bank Century berpotensi akan terjadi lagi mengingat volatilitas perekonomian dunia masih akan tetap tinggi pada tahun 2010.

Namun, hal tersebut juga sangat tergantung kepada konstelasi moneter dunia. Jika Amerika Serikat dan Uni Eropa mampu mempertahankan pertumbuhan kredit pada tasing 50 persen (TARP), derajat kebebasan bagi perencanaan ekonomi nasional untuk menciptakan productivity swing akan semakin membesar karena Indonesia akan menjadi selang bagi produk-produk Cina menuju pasaran Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Konsekuensinya, pertumbuhan loan sindikasi perbankan menjadi terancam sehingga pertumbuhan kredit perbankan pada 2010 hanya berorientasi kepada kredit konsumsi. Apalagi, jika Bank Indonesia terus berupaya membuat tingkat suku bunga menjadi murah.

Ini justru akan membuat perekonomian Indonesia bertambah cepat kehancurannya karena kredit konsumsi akan meningkat untuk membeli produk-produk dari Cina.

Dengan demikian, pertumbuhan kredit pada tahun 2010 diperkirakan hanya mencapai 5,5 persen karena jika mencapai 17 persen seperti yang diinginkan oleh Bank Indonesia, instabilitas pada perekonomian nasional akan membengkak kembali. Perlu diingat bahwa kasus Dubai World belum dapat dianggap selesai sehingga CAR perbankan tahun 2010 diperkirakan akan berada pada tingkat 10 persen saja.

Dengan demikian, NPL diperkirakan akan mencapai delapan persen pada 2010 karena akan banyak usaha mengalami kesulitan operasional, dalam bersaing dengan produk impor dari Cina.

Opini Republika 12 Januari 2010