Warta Nusantara

Katanya DIPERKOSA KOK MENDESAH, Banyak orang hidup menduda, tapi tak segalak Katibun, 51. Melihat pembantu tetangga cakep, langsung kontak pendulumnya. Pas malam Tahun Baru 2010, Ngatini, 24, digaulinya sebanyak dua kali. Tapi ketika kemudian jadi urusan polisi, Katiban berkelit: "Diperkosan apaan, wong dianya malah ndesah…!"

Istilah alap-alap motor atau alap-alap mobil, sudah cukup dikenal. Mereka adalah penjahat yang mengambil spesialis mencuri kendaraan roda dua atau roda empat. Lalu bagaimana dengan "alap-alap pembantu"?. Bisa dipastikan itu pasti profesi lelaki yang kurang iman. Karena begitu memanjakan seks sebagai panglima, melihat pembantu yang mulus barang sedikit, langsung main tubruk saja. Dia tak peduli akan resiko. Misalkan tak jadi urusan polisi, pastilah jadi urusan istri dengan ancaman dimakzulkan sebagai kepala keluarga.

Katibun memang tak perlu takut dimakzulkan istri, wong dia sendiri dalam status duda sejak beberapa tahun lalu. Lantaran dalam posisi bebas merdeka tersebut, dia bertindak nggugu kersa priyangga (semaunya sendiri). Menikah lagi oga-ogahan, tapi menelateni pembantu sangatlah hobi. Dia pikir, pembantu adalah makhluk yang lemah dan bodoh, sehingga diapakan saja pasti pasrah saja, tak mungkin dia mengadu atau menggugat ke mana-mana.

Di kampungnya, Kelurahan Begadung Kecamatan Kota, Nganjuk, Katibun punya tetangga pembantu yang mulus bebas dempul. Meski statusnya TKW domestik, penampilannya sama sekali tak menggambarkan seorang babu. Perhatikan saja, kulitnya putih, betis mbunting padi, dan tungkak (tumit) juga jambon. Prototip pembantu yang berkaki njeber dan pendek ipel-ipel, sama sekali tak bersemayam di tubuhnya. Cuma namanya saja yang sangat konotatip. "Mestinya dia ini dia bernama Paramita Rasudi," kata Katibun berkhayal.

Tapi William Shakespeare pernah bilang: what is name (apalah sebuah nama), dan itu dibuktikan oleh Ngatini. Meski nama ndesa dan katro kata Thukul, tapi penampilan dan wajah sangatlah kota. Karenanya, setiap melihat pembantu tetangga ini, pendulum Katibun langsung kontak. Bisikan hati nurani kalah dengan bisikan setan. Wong kata setan, pembantu model Ngatini ini tahun 2011 sudah nggak keluar lagi.

Di kala Katibun masih sibuk dengan renstra (rencana strategis)-nya, mendadak peluang itu hadir. Kebetulan rumah keluarga Sukmadi boss Ngatini, sekeluarga pergi ke Surabaya. Kesempatan emas itu tak disia-siakannya. Di kala pembantu tersebut sedang mencuci di sumur, langsung diseret diajak masuk kamar. Ternyata Ngatini tak berontak, sehingga dengan mudah Katibun berhasil melampiaskan nafsunya. Bahkan dia nampak nggayer-nggayer (merem melek) sepertinya sangat menikmati. Merasa tanpa perlawanan, malam harinya kembali Katibun mendulang sukses. Seperti tadi pagi, malam itu Ngatini juga bertekuk lutut dan berbuka paha untuk si dudak rakus.

Kejadian mesum itu nyaris tak terendus. Tapi beberapa hari lalu tiba-tiba Ngatini pinjam uang teman untuk periksa kandungan. Tentu saja si teman curiga, dan ketika didesak untuk cerita, bla bla bla…..ngakulah bahwa pernah disetubuhi duda Katibun dua kali. Urusan pun memanjang, ketika majikannya kemudian mendengar kasus ini. Segera saja Katibun dilaporkan ke polisi dan ditangkap. Dalam pemeriksaan dia menolak dituduh memperkosa, sebab saat dibimbing ke kamar Ngatini tak menolak. "Malah piyambake ngeses-ngeses, estu niku Pak (malah dia mendesah, sungguh itu)….," kata Katibun blak-blakan.

Iwan Gunadi
Peminat masalah sosial-budaya
Kambing hitam itu kembali hidup. Banyak kasus sosial-politik yang tak mampu dituntaskan kembali ditimpakan padanya. Penyerahan kesalahan kepada pihak ketiga tersebut menciptakan imaji bahwa kita tak pernah bersalah. Kita tak bisa bersalah. Pada posisi seperti ini, harus diakui bahwa kita juga bukan bangsa yang pemberani alias pengecut. Sebab, kita tak berani mengakui bahwa kita pernah dan atau bisa bersalah.
Rezim Orde Barulah yang telah membuat kita menjadi seperti itu. Selama sekitar 32 tahun kita dibentuk oleh rezim Orde Baru menjadi seperti itu. Tak heran kalau kemudian kita tak mudah lepas dari pola pikir seperti itu. Apologi demikian akan begitu mudah keluar dari bibir kita sebagai justifikasi atau pemafhuman bahwa kita boleh atau bahkan dibenarkan menjadi seperti itu.


Mungkin benar bahwa rezim Orde Baru mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang baik saja yang pantas diklaim sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Kita hanya boleh belajar dari hal-hal yang baik, meski akhirnya kita lebih banyak berbuat buruk. Kita seperti haram belajar dari hal-hal yang tidak baik atau buruk, meski memang akhirnya kita juga belum tentu menjadi baik.
Akan tetapi, minimal kita telah diberi lebih dari satu pilihan. Dengan dihadapkan kepada lebih dari satu pilihan itu, kita merasakan suatu ketegangan. Ketegangan dalam memilih inilah tampaknya yang lebih jarang lagi kita rasakan. Padahal, ketegangan semacam itu punya potensi untuk menciptakan kedewasaan.
Meski begitu, bukan tak ada andil kita dalam setiap kesalahan atau keburukan yang terjadi di sekitar kita. Bagaimanapun kondisinya dan siapa pun pemicunya, potensi kesalahan dan keburukan tetap ada pada diri kita. Apalagi, kita bukan lagi bayi. Kita bukan lagi kertas putih. Sejumlah warna telah membentuk diri kita.
Kita tetaplah manusia. Kita bukan nabi, malaikat, apalagi Tuhan. Dalam diri manusia tetap ada wajah malaikat dan juga wajah setan. Selain sebagai penyejuk, penenang, atau pembangun, kita tetap berpotensi sebagai pemanas, pengacau, atau perusak. Kita bisa menjadi perusuh atau provokator. Itu semua punya potensi bangkit kapan dan di mana pun. Kepentinganlah yang akan menentukan potensi itu akan bangkit seperti apa.
Masihkah ada kesadaran seperti itu pada para elite politik kita? Kalau kita perhatikan komentar-komentar mereka di media massa, rasanya, pesimistis bagi kita untuk memperoleh jawaban yang positif dari pertanyaan tersebut. Seperti diungkap di bagian awal tulisan ini, mereka cenderung segera mencari atau bahkan menyerahkan kesalahan sebagai tanggung jawab pihak ketiga bila terjadi suatu konflik. Betulkah saya tidak bersalah? Betulkah bukan kami yang memulai? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin sudah mereka lupakan.
Kalau para pemimpin saja kurang memiliki kesadaran seperti itu, kita akan lebih sulit mengharapkan kesadaran yang sama melekat kuat pada masyarakat yang dipimpin mereka. Kalaupun kesadaran itu ada pada mereka, belum tentu mampu diturunkan ke bawah. Maklum, para pemimpim di negeri ini umumnya tak membumi. Mereka tidak betul-betul lahir dari bawah. Mungkin, ada yang lahir seolah-olah dari bawah. Tapi, kecurigaan akan muncul tatkala wacananya tak sampai alias tak populer di bawah.
Padahal, kesadaran akan adanya potensi negatif pada setiap manusia dapat dijadikan titik tolak awal untuk menamengi munculnya potensi negatif tersebut ke permukaan. Kesadaran yang diiringi dengan upaya pendalaman terhadap keberadaan potensi negatif itu dapat merangsang setiap manusia untuk selalu bersiap menghadapi mewujudnya potensi itu, baik dari dalam diri sendiri maupun dari manusia lain. Minimal, kita tidak terpengaruh, sehingga pewujudan itu tak berkembang alias terlokalisasi. Sebab, akhirnya, tak satu pihak pun di sini yang diuntungkan, walau awalnya tampak seperti ada yang diuntungkan.
Bagaimana kalau itu semua tak dapat diwujudkan? Mungkin, diam-diam kita sedang berusaha menjadi malaikat atau bahkan Tuhan? Ini hampir seperti Friedrich Wilhelm Nietzsche. Bedanya, Nietzsche lebih dulu membunuh Tuhan dalam dirinya. Sementara, kita dengan meyakinkan tetap mengaku sebagai makhluk beragama yang menjunjung tinggi Tuhan. Tapi, itu hanya di bibir. Di kepala dan dada, pada saat yang sama, Tuhan telah dibungkus rapat-rapat, lalu ditaruh di gudang, sementara singgasana-Nya kita rebut dengan cara yang tampak demokratis.
Hebat, bukan? Sepintas ya. Tapi, orang-orang arif nan bijak, yang mampu melihat tidak hanya dengan rasionalitas, tapi juga dengan mata hati yang bening, melihat kita sebagai manusia yang benar-benar butuh pertolongan. Sebab, kita sudah tak mampu mengurus diri sendiri. Kita sibuk dengan kepribadian ganda. Kita dengan kesadaran penuh telah menceburkan diri ke dalam dunia skizofrenia lantaran melihat banyak keuntungan--walau tentu bersifat sementara--di sana.
Boleh jadi, kita sudah lama berenang di sana. Lantaran sudah merasa lama dan keasyikan itu, boleh jadi pula, kita merasa tak akan pernah tenggelam. Kita tak akan pernah lelah. Kita tak akan pernah kram. Ya, kita diam-diam telah menjadi Tuhan
Opini Lampung Post 30 Januari 2010

PERTANYAKAN di atas diajukan banyak pihak menanggapi wafatnya KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (GD). Namun, karena GD adalah tokoh multifungsi, pertanyaannya harus dispesifikasikan; pengganti GD dalam kapasitas apa? Sebagai tokoh PKB atau tokoh NU? Sebagai pemikir dan pejuang HAM serta pelindung kaum minoritas? Atau sebagai tokoh pembaruan Islam?

Tampaknya, hampir tidak mungkin mencari pengganti GD di dalam PKB. Perolehan suara PKB turun drastis dalam Pemilu 2009 akibat digesernya GD dari ketua umum Dewan Syura DPP PKB. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa tanpa GD, sebenarnya PKB sudah tidak ada artinya. Yenny Wahid tidak dapat menjadi pengganti GD di PKB.



Yang dapat mengganti fungsi GD di dalam PKB hanyalah islah antara kedua kubu, apalagi kalau ditambah PKNU. Momentum wafatnya GD seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Tampaknya, semua kubu bicara tentang islah, tetapi persepsinya berbeda-beda sehingga sulit dicapai islah yang nyata.

***

Walaupun di dalam struktur organisasi NU saat ini GD tidak punya posisi, tak bisa dibantah bahwa GD adalah tokoh utama komunitas NU. Hadirnya puluhan ribu pentakziah pada upacara pemakaman GD dan tahlilan tujuh hari wafatnya GD adalah bukti nyata pengaruh GD yang luar biasa. Para kiai berpengaruh, termasuk kiai yang tergabung dalam PKB Muhaimin dan PKNU, datang ke Tebuireng untuk menghormati wafatnya GD.

Sampai 12 Januari 2010, setiap hari ribuan peziarah masih mendatangi pusara GD di Tebuireng. Banyak yang datang dari tempat jauh, sebagian merupakan rombongan menggunakan bus. Selama ini pemakaman keluarga di Pesantren Tebuireng didatangi lebih dari 200 ribu peziarah setiap tahun. Kini jumlah peziarah setiap tahun diperkirakan meningkat dua kali dari jumlah yang selama ini datang. Makam GD akan menambah daya tarik makam KH Hasyim Asy'ari sehingga menjadi salah satu tujuan utama wisata ziarah yang banyak dilakukan warga NU kultural.

Jadi, rasanya dalam 10-20 tahun ke depan, sulit diharapkan munculnya tokoh pengganti GD yang setara di kalangan NU, baik organisasi maupun komunitas.

***

Dalam perjuangan penegakan HAM, anti kekerasan, antidiskriminasi, dan perlindungan terhadap kaum minoritas, selain GD masih banyak tokoh lain, sehingga mencari penggantinya tidak terlalu sulit. Tetapi, untuk perjuangan bagi perlindungan terhadap kaum minoritas dan kebebasan beragama, peran GD masih teramat kuat.

Kita menyaksikan bahwa perjuangan terakhir GD untuk membela kebebasan beragama ialah pengajuan uji materi UU No 1/PNPS/1965 ke Mahkamah Konstitusi yang ditujukan untuk melindungi jamaah Ahmadiyah. Upaya di atas dilakukan bersama sejumlah LSM dan tokoh agama Islam.

Upaya seperti di atas itulah yang membedakan GD dengan banyak tokoh lain. Mereka setuju dengan prinsip perjuangan kebebasan beragama seperti GD, tetapi tidak melakukan sesuatu yang konkret seperti itu. Di TV One kita menyaksikan pernyataan Bingky Irawan tentang kesaksian GD (1998) di PN Surabaya pada persidangan pemeluk agama Konghuchu yang tidak boleh mencatatkan pernikahan mereka di kantor catatan sipil.

Salah satu bukti keberanian GD dalam membela kelompok yang menerima perlakuan diskriminatif ialah keinginan mencabut TAP MPR No XXV/1966. Sebenarnya tindakan itu tidak mungkin dilakukan GD karena bukan kewenangannya dan juga tidak taktis. Tetapi, GD tidak pernah memperhitungkan dampak dari tindakannya. Itulah keberanian GD yang terkadang merugikan dirinya sendiri. Kita paham bahwa amat sulit menemukan tokoh yang bisa menyamai GD dalam hal itu.

***

Gus Dur adalah tokoh pemikir pembaruan Islam, selain Cak Nur, Buya Syafii Ma'arif, Dawam Rahardjo, Djohan Effendi, dan banyak pemikir muda dari kalangan Muhammadiyah, NU, dll. Jadi, tidak terlalu sulit mencari penggantinya. Para pemikir muda itu akan berkembang mencapai kematangan dan bisa menggantikan para senior mereka. Tetapi, pengaruh mereka di dalam masyarakat masih harus ditingkatkan.

Tidak semua pemikiran GD diterima oleh mayoritas kalangan NU. Sebagai contoh, GD menolak UU Antipornografi, tetapi PB NU menerimanya. Hanya kebesaran sosok GD di mata masyarakat yang membuat pengaruh GD bisa bertahan walaupun sebagian pemikirannya bertentangan dengan arus utama pemikiran di dalam NU. Apakah aktivis The Wahid Institute akan mampu mengembangkan pengaruh pemikiran GD secara utuh di dalam NU? Sejarah yang akan menjawab.

Seorang kiai bertanya, apakah arti pidato Presiden SBY bahwa GD adalah Bapak Pluralisme? Saya menjawab bahwa secara harfiah plural berarti majemuk dan secara sederhana pluralisme adalah ajaran yang menghargai dan menghormati kemajemukan atau perbedaan dalam masalah agama, suku, ras, dan budaya.

Kiai lain bertanya, mengapa pluralisme dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia? Saya jawab bahwa yang dilarang oleh MUI adalah pluralisme agama yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Ada bagian yang sama, tetapi ada yang tidak, terutama dalam masalah teologi. Walaupun ada (sedikit) perbedaan, agama-agama itu bisa dan harus bekerja sama. Saya katakan bahwa GD tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa semua agama itu sama.

Namun, Zuhairi Misrawi menulis di Kompas bahwa GD berpandangan bahwa semua agama itu sama. Perbedaan penafsiran terhadap pemikiran GD seperti di atas bisa jadi jumlahnya cukup banyak. Harus ada klarifikasi terhadap adanya perbedaan tersebut supaya masyarakat mengetahui mana pemikiran GD yang sebenarnya. (*)

*) Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang 
Opini Jawa Pos 29 Januari 2010 

Tak Mau Suami Pergi? Jangan Lakukan Ini!

Tanggal 28 Januari 2010 pemerintahan SBY-Boediono genap berusia 100 hari. Banyak kalangan mengkritik tidak adanya capaian signifikan selama 100 hari pemerintahan.

Bahkan ada pula yang telah mempersiapkan peringatan 100 hari tersebut dengan demonstrasi. Di sisi lain pemerintah mengklaim telah merampungkan hampir seratus persen target pemerintahan yang diagendakan. Bagaimana memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan pada kurun waktu tersebut?

Waktu Konsolidasi

Apa yang istimewa dari tiap 100 hari pemerintahan yang baru di hampir semua negara? Berbagai jawaban bisa diajukan, tetapi satu hal pasti merupakan kesamaan bahwa awal waktu sebuah pemerintahan adalah masa bulan madu (honeymoon period). Mengapa disebut sebagai periode bulan madu? Karena pada dasarnya kurun tersebut merupakan waktu yang diperlukan oleh sebuah pemerintahan untuk melakukan konsolidasi, rekonsiliasi dan integrasi visi,misi, tujuan dan program yang akan dicapai selama masa pemerintahan.

Bahkan jika dilihat siklus anggaran, maka 100 hari pemerintahan SBY-Boediono berada di ujung tahun anggaran, yaitu saat semua agenda pemerintahan sebenarnya sudah terencana dalam APBN dan APBD tahun berjalan. Bahkan dapat dikatakan bulan Oktober sampai Desember lalu sebenarnya merupakan bulan-bulan tutup buku dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, sehingga praktis tidak mungkin melakukan hal-hal besar dalam pemerintahan.

Jika seratus hari pemerintahan adalah masa yang dibutuhkan untuk membangun fondasi tim dan program pemerintahan, mengapa masa itu menjadi demikian dramatisnya di Indonesia? Barangkali hal ini yang menarik untuk diberikan analisis. Pemerintah sebenarnya sangat sadar bahwa dalam seratus hari pemerintahan tidaklah mungkin melakukan perubahan besar seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Tetapi kesadaran itu mengalami metamorfosis kepentingan, sehingga politik pencitraan lebih menonjol ketimbang esensi target pemerintahan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari 15 program utama dalam seratus pemerintahan SBY-Boediono yang sejatinya hanya merupakan peletakan fondasi bagi terwujudnya keseluruhan tujuan di akhir pemerintahan tahun 2014.

Di antara kelima belas program tersebut (1) pemberantasan mafia hukum, (2) revitalisasi industri pertahanan, (3) penanggulangan terorisme, (4) ketersediaan listrik, (5) penataan tanah dan tata ruang, (6) peningkatan infrastruktur, (7) reformasi pendidikan, dan (8) koordinasi antara pusat dan daerah. Jika diamati dan dipahami, program-program utama tersebut adalah sesuatu yang mustahil bisa dicapai dalam kurun waktu 100 hari pemerintahan.

Bahkan pemberantasan mafia hukum, misalnya, merupakan salah satu agenda yang sangat berat untuk dilakukan karena menyangkut tidak saja sistem penegakan hukum, tetapi juga perubahan budaya dan perilaku penegak hukum yang tidak bisa dilakukan hanya dengan PO BOX layanan pengaduan. Demikian pula persoalan tanah dan tata ruang adalah persoalan ekonomi politik yang kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Penulis tidak akan membahas lebih lanjut untuk masing-masing capaian target dari program 100 hari tersebut, karena jelas rapornya akan berwarna jika dilihat dari impact yang dihasilkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu jika semua itu hanya merupakan program konsolidasi dan peletakan fondasi bagi jalannya pemerintahan selanjutnya, mengapa selalu dipersoalkan kinerja 100 hari pemerintahan. Ada tiga jawaban yang diberikan.

Pertama, lemahnya komunikasi politik pemerintah untuk menjelaskan target 100 hari pemerintahan dalam konteks target besar pemerintahan secara keseluruhan selama lima tahun. Lemahnya komunikasi politik ini juga disebabkan oleh niat yang besar untuk membuat politik pencitraan, ketimbang esensi program itu sendiri. Sebenarnya hal ini berbahaya bagi pemerintah karena bisa menyebabkan mispersepsi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap SBY-Boediono yang dianggap gagal menciptakan quick wins bagi masyarakat.

Kedua, 100 hari pemerintahan sering pula dijadikan sebagai komoditas politik bagi oposisi untuk menjatuhkan citra pemerintahan yang berkuasa dan memperkuat dukungan masyarakat bagi partai dan politisi oposisi. Tidak mengherankan jika 100 hari pemerintahan selalu dikaitkan dengan pergantian kabinet atau reshuffle kabinet, karena hal ini akan berarti bagi para politisi lain untuk menduduki jabatan menteri. Ketiga, ketidakpahaman masyarakat umum mengenai seluk-beluk pemerintahan juga bisa dimanfaatkan untuk memolitisasi kegagalan 100 hari pemerintahan.

Berbagai Faktor Distorsif

Pemerintah harus jujur mengakui bahwa 100 hari pemerintahan ini hanya menjadi waktu konsolidasi dan peletakan fondasi pemerintahan. Masyarakat harus mengetahui bahwa 100 hari pemerintahan untuk sebuah perubahan yang mendasar adalah sebuah ilusi. Penulis sendiri melihat berbagai faktor yang juga mengganggu jalannya pemerintahan selama 100 hari pemerintahan.

Meskipun demikian, tentu saja ada sejumlah penilaian yang bisa diberikan. Pertama, kontrak kinerja menteri dengan Presiden ternyata cukup mampu menggairahkan semangat kementerian untuk mencapai hal-hal yang sudah disepakati. Bahkan penulis melihat ada kekhawatiran sejumlah pejabat birokrasi pemerintahan jika tidak mampu memenuhi kontrak menterinya dengan Presiden.

Sampai pada tahap itu program 100 hari pemerintahan dapat dikatakan memberikan shock therapy terhadap birokrasi. Jika emosi ini bisa dijaga oleh setiap menteri sampai tahun kelima, maka bukan tidak mungkin target besar pemerintahan dapat dicapai. Hanya, penulis khawatir bahwa pengalaman yang sudah lalu menunjukkan emosi semacam ini justru bisa bertahan dalam 100 hari pertama saja.

Kedua, beberapa produk kebijakan, peta jalan, grand design, pola dasar, dan strategi sebagai target 100 pemerintahan juga sudah rampung dibuat. Meski demikian, perlu diberikan catatan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak berhenti diukur dari adanya kebijakan saja, melainkan implementasi kebijakan tersebut. Ketiga, banyak hal yang dapat dianggap sebagai faktor pengganggu dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, mulai dari kasus Bibit-Chandra sampai hak angket DPR pada kasus Bank Century.

Masalah-masalah tersebut jelas sangat menyita konsentrasi pemerintah untuk menyukseskan program-program utama tersebut. Keempat, dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari keberhasilan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga nonkementerian, tetapi juga oleh pemerintahan daerah.

Bahkan dampak langsung kinerja pemerintahan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kerap merupakan hasil kerja nyata pemerintahan daerah.Akhirnya penulis berharap seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa 100 hari pemerintahan bukanlah obat segala persoalan, melainkan peletakan fondasi pemerintahan.(*)

Eko Prasojo
Guru Besar dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI 
Opini Okezone 28 Januari 2010

This is an abridged and translated statement by the President  to the press (from an unofficial transcript) after a meeting with other heads of high state institutions â€"  including the vice president, Speakers of the People"s Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR) and the Regional Representatives Council (DPD), Chiefs of  the Supreme Court, the Constitutional Court and the heads of the State Audit Agency and the Judicial Commission â€" at the Bogor Palace on Jan. 2.


The challenges are first,  the four pillars of the State"s way of life that we refer to as our  basic consensus: the Pancasila state ideology, the 1945 Constitution, the Unitary Republic of Indonesia, and the state motto Unity in Diversity. We all agreed to observe our respective tasks in order to strengthen these pillars.
The second relates to the proliferation of administrative regions. A moratorium has been put in place pending the outcome of an evaluation. We will come up with a grand policy design and master plan in 2010 and consult them with the DPR and DPD before they become policy.
The above proliferation imposes a huge budget burden on the state. These moves must lead to improvement of people"s welfare and not the other way round. In the last 10 years, we have seen the creation of more than 200 new autonomous regions.
We cannot let this happen without a clear concept. With the new grand design and master plan, some regions may be divided and some have to be merged with others.
The third relates to free trade, including the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Free trade is not a novelty for us. We took the initiative at an APEC Summit here in Bogor in 1994. In 2003, we had three meetings in Bali, the ASEAN Summit, the ASEAN+3 and the ASEAN with its dialogue partners, which culminated with ACFTA.
Today, there are talks about not implementing ACFTA. The government position is clear: we will see and evaluate our preparedness.
We need to meet and discuss so that the objectives of the agreement will not create problems to our
people. These talks should be conducted according to international practices.
The government will manage this problem as best as it can. We have to protect the interests of our people and prepare them better but we must maintain strong cooperation within ASEAN and with our trading partners.
The fourth challenge is the stability of commodity prices. The recovery of the global economy has led to increases in prices of basic commodities. The government is taking steps to prevent this from burdening people. We have set aside Rp 38 trillion under the Amended 2010 Budget to stabilize prices through market operations and other measures.
The fifth relates to the 2014 general elections. We have some way to go, but the campaign for legislative elections will commence in July 2013. Learning from past experiences, we have to prepare early.
All the laws should already be in place two years ahead. We are counting on the cooperation of the House of Representatives. We must also appoint the Election Commission and assign it with the appropriate budget.
Number six relates to the amendment of the 1945 Constitution.
Although the Constitution makes provisions for constitutional amendment, we have to make sure that the changes reflect the urgency and the will of the people.
Number seven relates to the local elections at provincial and regency levels. We want these polls to be more effective and efficient, and not become costly political exercises. We need to improve the mechanisms and the rules of these local elections.
The eighth challenge would be  the campaign to end mafia practices in the judiciary. The Task Force to Fight the Judiciary Mafia enjoys widespread support and counts on public participation. People can report directly to my office or the Task Force, and their information will be followed up.
Number nine relates to the national school final exams. The government will make sure that
preparatory steps are taken beforehand. They will be in accordance with the Supreme Court ruling, without sacrificing the quality of our education.
The 10th challenge relates to the judicial review process conducted by the Constitutional Court. The court is obliged to explain to the public about its rulings.
Number 11 relates to the quality of judges. We have had cases of judges acting unprofessionally.
Reforming the judiciary is imperative and must be thorough, and not simply confined to the district courts. We need to build a credible judiciary system.
Number 12 is  financial accountability. All state institutions must strive to improve the quality of their financial reporting and auditing. We support the initiative to build an audit facility that links them with the BPK, so that any irregularity can be checked, traced and tracked immediately.
The 13th challenge is  the checks and balances between the different state institutions.
They can synergize their acts, sometimes complementing one another, other times  controlling each other, but they are there to prevent abuse of power.
These checks and balances mechanisms are not meant as tools for one state institution to bring another down.
This is a presidential, not parliamentary system of government, so we don’t recognize the concept of “vote of no confidence” that can bring down the Cabinet. Conversely, the President cannot dissolve the parliament, the MPR and the DPD. The rules on impeachment are clearly stipulated in the Constitution.

by Susilo Bambang Yudhoyono
Opinion of The Jakarta Post, January 28, 2010

Penyelesaian kasus penyelamatan Bank Century melalui mekanisme politik menimbulkan polarisasi gerakan di masyarakat, setidaknya di kalangan aktivis antikorupsi, demokrasi, dan HAM yang saya kenal. Sebagian pihak melihat Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century sebagai realitas politik meskipun bukan tanpa reservasi. Jejak rekam sejumlah Pansus serupa pada masa lalu akhirnya tak jelas juntrungannya, malah ditengarai diselesaikan lewat pintu belakang.


Sebagian pihak lainnya tidak percaya lewat mekanisme penyelesaian politik. Ada kecurigaan motif menggunakan kasus Century sebagai amunisi politik untuk menaikkan posisi tawar mereka dalam pertarungan kepentingan yang jauh dari tujuan fungsi pengawasan atau kepentingan antikorupsi, termasuk membenahi governance Bank Indonesia (BI) dan sistem akuntabilitas penjaminan lembaga keuangan.
Mereka yang paham oligarki korup di Indonesia dengan cepat menduga ini bagian kepentingan memperkuat patronase politik dan bisnis, dan yang paling diincar adalah kekuasaan menteri keuangan meski kekhawatiran ini dibantah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, yang bisnisnya paling potensial dituding memiliki kepentingan dalam konteks ini.
Kecurigaan itu sah sebab kita tahu pasca-Pemilu 1999 bandul korupsi bergeser dari Istana ke DPR, seiring dengan membesarnya kekuasaan DPR. Survei Global Corruption Barometer oleh Transparency International mulai dari tahun 2004 sampai 2009 senantiasa menempatkan parpol, parlemen, pengadilan, dan polisi pada empat urutan atas lembaga yang paling potensial mengalami korupsi.
Kelompok ini lebih mendorong kasus Century ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), asumsinya untuk saat ini KPK bisa jadi wasit yang relatif obyektif, setidaknya tak memiliki kepentingan politik. Sekalipun harus berujung pada pemakzulan politik, prosesnya lebih mudah jika unsur pidana sudah dibuktikan di pengadilan sehingga peluang penyelesaian bersifat kompromistis dan tak membawa perubahan apa-apa bisa diperkecil.
Jalan hukum ini juga disetujui, termasuk oleh mereka yang terang-terangan pasang badan membela Sri Mulyani Indrawati dan Boediono. Kelompok ini menilai keduanya bukan pejabat kotor dan pernah punya reputasi internasional sebagai menteri keuangan terbaik di Asia. Katanya, kalaupun kebijakan bail out keliru, diyakini bukan dilatarbelakangi perbuatan kriminal keduanya.
Dalam hal ini bisa jadi karena data BI yang tidak akurat, seperti sudah diketahui umum, atau karena salah ramal akan hantu yang menakutkan berupa dampak sistemik oleh faktor psikologi pasar jika bank itu dimatikan saat itu.
Penyelesaian hukum dipilih aktivis antikorupsi juga sebagai jalan paling aman bagi kelanjutan jangka panjang gerakan sosial antikorupsi, yang dalam pengalaman sejarah di mana saja mengharuskan betul-betul murni dan bebas dari kepentingan perebutan kekuasaan politik dan ekonomi.
Kepemimpinan Yudhoyono
Teori gerakan sosial baru yang berbasis isu dan nilai-nilai ideal menganjurkan untuk tidak membangun eksklusivitas, tetapi misalnya berkoalisi dengan kalangan oposisi di parlemen untuk melahirkan lompatan perubahan kebijakan. Namun, dalam praktik, bukan hal mudah ketika partai progresif tidak hadir di sini. Lain halnya kalau gerakan sosial didistorsi sebagai hanya kegiatan selebritas atau berpidato heroik di depan para wartawan, mungkin tak perlu terlalu pusing memikirkan konsekuensi itu.
Tak perlu repot-repot sesungguhnya dengan polarisasi itu dan gerakan yang likuiditasnya dipicu oleh suatu kasus tidak mungkin berada dalam satu regu apalagi ini bukan soldadu, yang penting satu sama lain bisa saling komplementer. Cuma sayangnya, baik penyelesaian politik maupun hukum sama-sama belum memberi sinyal akan ada penyelesaian kasus Century dalam waktu dekat. Sampai saat ini sejak awal Desember Pansus belum memberikan laporan ke pimpinan DPR.
Materi pembahasan oleh Pansus terus berputar-putar di sekitar alasan subyektif kebijakan penyelamatan Century yang notabene bersifat debatable, dan sayangnya tidak konsisten menelusuri aliran dana ini ke arah yang semula mereka curigai masuk ke dalam rekening dana kampanye. Menelanjangi dugaan penyimpangan dana fasilitas pinjaman jangka pendek dan penempatan modal sementara (PSM) mungkin jauh lebih mudah.
Namun, mungkin bukan pelaku pada level itu sasaran yang dituju kalau kita lihat spirit pemeriksaan di Pansus masih berusaha mencari benang merah intervensi Presiden Yudhoyono dalam kebijakan bail out itu. KPK yang tadinya diharapkan mendahului proses penyelesaian politik juga tidak ada terobosan manajemen perkara untuk kasus-kasus yang berdimensi politik besar seperti Century. Perkembangan terakhir di DPR dengan adanya pergantian beberapa anggota Pansus kita juga tak tahu persis gejala apa yang sedang terjadi.
Tidaklah keliru jika ada harapan agar Yudhoyono yang meraih dukungan politik sangat besar dalam Pemilu 2009 menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk mencari solusi jitu guna mengakhiri kasus Century tanpa mengabaikan kepentingan perekonomian nasional.
Dari aspek keadilan versi masyarakat biasa ada sinisme mencermati logika kebijakan penyelamatan bank bangkrut karena dibobol pemiliknya atau mengabaikan asas kehati-hatian dan kelemahan pengawasan BI. Seperti dalam penyelesaian kasus BLBI dan Century saat ini, lewat klaim dampak perbankan terhadap perekonomian keseluruhan telah membuat para pengambil kebijakan seolah menjadi tawanan para pemilik perbankan dan kepentingan pemodal besar yang menguasai ekonomi nasional.
Di sini, lagi-lagi rakyat harus percaya teori ekonomi neoklasik menetes ke bawah (trickle down effect). Tak sedikit media memberitakan usaha rakyat yang gulung tikar di berbagai pelosok negeri karena kurang permodalan di bawah Rp 5 juta, tetapi tak mendapat perhatian serius seperti Century dengan kucuran Rp 6,7 triliun untuk sebuah bank yang 62,28 persen total dana pihak ketiganya yang sebesar Rp 5,1 triliun dimiliki 50 deposan inti (periode 2008). Dan, 34,61 persen di antaranya milik dua deposan dari orang yang sama.
Meski mungkin kurang relevan, bandingkan dengan alokasi kredit untuk rakyat yang dikucurkan pemerintah (2008) sebesar Rp 12 triliun untuk jumlah peminjam sekitar 1,5 juta orang. Sangat menyakitkan jika formula penyelesaian kasus Century di DPR ujung- ujungnya hanya memenuhi kepentingan elite guna memperluas kekuasaan politik dan ekonomi mereka. Kelihatannya saat ini gelagatnya ke arah sana.
Teten Masduki Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia
Opini Kompas 27 Januari 2010

DALAM seminggu ini dua kali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara soal mosi tidak percaya atau pemakzulan. Isu itu pertama kali dilontarkannya pada 21 Januari lalu di Istana Bogor, di hadapan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara.

Katanya, mosi tidak percaya yang berlangsung pada era demokrasi parlementer tidak berlaku lagi pada era presidensial. Yang ada ialah antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengisi dan mengimbangi. Ucapan senada diulangi lagi pada pertemuan antara Presiden SBY dan para petinggi TNI yang menghadiri Rapat Pimpinan TNI kemarin.

Selain itu, di hadapan para perwira tinggi TNI Presiden SBY menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak bisa dipidanakan. Kita patut bertanya, mengapa Presiden SBY sampai bertubi-tubi bicara soal mosi tidak percaya atau pemakzulan? Apakah benar kebijakan pemerintah tidak dapat dipidanakan?

Pemakzulan

Bila kita perhatikan mimik wajah dan nada Presiden SBY dalam melontarkan isu mosi tidak percaya atau pemakzulan, tampak jelas betapa Presiden SBY berada dalam kegelisahan yang amat besar. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan Presiden SBY gusar.

Pertama, partai-partai koalisi pendukung pasangan SBY-Boediono sejak munculnya kasus Bank Century ternyata kini mengalami perpecahan karena mereka memiliki posisi dan kepentingan politik masing-masing yang tidak jarang berbeda dengan Partai Demokrat, partai Presiden SBY.

Kedua, perpecahan itu membuat skandal Bank Century menjadi bola liar yang sulit dikendalikan di dalam Pansus Hak Angket DPR yang membahas soal itu. Ketiga, tekanan politik terhadap Pansus Bank Century agar menyelesaikan persoalan itu secara jernih, bijak, dan transparan bukan hanya datang dari kalangan intelektual, melainkan juga sudah merambah massa rakyat.

Gelombang demonstrasi merayakan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2009 bukan mustahil akan menjelma menjadi demonstrasi yang lebih besar pada 28 Januari 2010 ini. Untuk meredam sepak terjang para anggota Pansus Bank Century, ada beberapa cara yang dilakukan SBY.

Langkah pertama yang pernah dilakukannya dan gagal ialah mengancam partai-partai anggota koalisi bahwa SBY akan meninjau kembali kontrak politiknya karena tidak sedikit anggota koalisi yang berkhianat atau posisinya berseberangan dengan posisi Partai Demokrat.

Ancaman ini ada yang bersifat terbuka, tapi ada juga yang tertutup, termasuk sebelum mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dipanggil Pansus Hak Angket Bank Century untuk bersaksi dan mengungkapkan apa yang ia ketahui soal bailout bank tersebut. Langkah ini ternyata tidak mampu menekan para anggota koalisi untuk mendukung posisi pemerintah di dalam sidang-sidang pansus tersebut.

Senjata pamungkas kedua yang digunakan Presiden SBY untuk mengendurkan tekanan politik soal impeachment atau pemakzulan ialah dengan mengundang para pimpinan lembaga-lembaga tinggi ke Istana Bogor untuk “memiliki pandangan yang sama bahwa mosi tidak percaya atau pemakzulan tidak berlaku lagi”. Upaya ini ternyata mendapatkan kritik tajam dari berbagai pihak yang menilai bahwa berkumpulnya para petinggi lembaga negara tersebut amat tidak etis.

Apalagi jika ada kesepakatan untuk tidak memberlakukan pemakzulan, sesuatu yang sesungguhnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945, yang sudah empat kali diamendemen). Jika benar ada kesepakatan politik tersebut, berarti secara langsung para pemimpin lembaga tinggi negara itu melanggar konstitusi negara! Mari kita tengok Pasal 7A dan Pasal 7B beserta ayat-ayatnya yang mengatur pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden baik secara sendiri-sendiri maupun dalam satu paket.

Meskipun sulit untuk dilaksanakan, pemakzulan adalah suatu yang diatur dalam konstitusi negara kita dan karena itu ia bukanlah “barang haram”. Tak cuma itu, Presiden SBY kemudian juga mengungkapkan soal pemakzulan itu ke Rapat Pimpinan TNI. Kita semua tahu bahwa kebijakan negara memang tidak dapat dipidanakan.

Meminjam pendapat pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin, kebijakan itu hanyalah secarik kertas dan karena itu tak bisa dipidanakan! Namun, jika ada proses yang tidak benar di dalam pengambilan keputusan menuju keluarnya kebijakan negara itu, kita patut mempertanyakan apakah ada penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.

Pernyataan Presiden di hadapan peserta Rapat Pimpinan TNI juga menimbulkan tanda tanya besar, untuk apa TNI diajak bicara soal suatu kebijakan yang tidak ada kaitannya dengan militer atau pertahanan negara? Ini dapat menarik TNI kembali ke ranah politik, sesuatu yang tidak kita inginkan. Pimpinan TNI memang harus mengerti persoalan politik kenegaraan.

Akan tetapi kita jangan sekali-sekali mengajak TNI untuk terjun ke panggung politik kembali karena ini bertentangan dengan prinsip reformasi internal TNI yang telah berlangsung selama 11 tahun ini. Presiden SBY tampaknya sedang mengalami suatu kegelisahan yang amat sangat. Ia bukan hanya bicara soal pemakzulan atau mosi tidak percaya saja, tapi juga meminta masyarakat untuk mengerti bahwa adanya upaya untuk membunuhnya bukanlah isapan jempol.

Pernyataan ini diulang-ulang oleh SBY dengan nada yang melankolis, sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden di hadapan rakyatnya. Dalam situasi krisis apa pun, seorang pemimpin negara harus tegar dan percaya diri, bukan gelisah atau cengeng! Pemimpin negara harus memimpin dan melindungi rakyatnya, bukan sebaliknya minta dimengerti atau dilindungi oleh rakyatnya.

Jika tidak ada hal-hal buruk yang dilakukan Presiden SBY terkait dengan dana talangan terhadap Bank Century, untuk apa ia sibuk mencari kesepakatan politik di antara para pemimpin lembaga-lembaga tinggi negara soal berlaku tidaknya pemakzulan atau mosi tidak percaya? Mosi tidak percaya hanya ada di dalam sistem parlementer.

Di dalam sistem presidensial diatur bahwa DPR dapat melakukan fungsi pengawasan melalui hak angket Dewan. Ini disusul dengan penyampaian usul dan pendapat Dewan yang juga diatur dalam konstitusi kita. Dari sini DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden yang harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Usul DPR itu harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, DPR dapat mengusulkan MPR bersidang. Proses ini tidak mudah dan memakan waktu. Jika SBY dapat mengelola kekuasaannya terhadap partai-partai koalisinya, sebenarnya ia tak perlu takut dengan akan adanya pemakzulan. Lalu, mengapa Presiden SBY amat gelisah belakangan ini? Tanyalah pada rumput yang bergoyang.(*)

IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI   
Opini Okezone 26 Januari 2010

"Perbuatan jujur akan mengantar ke surga dan perbuatan dusta akan mengantarkan ke neraka." Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda itu sejatinya mengajarkan pada setiap manusia di muka bumi, khususnya yang berkedudukan mapan atau mendapatkan kepercayaan publik untuk menduduki pos strategis dalam menegakkan kejujuran dan tidak memberlakukan dusta (pembodohan). Kenapa fokus pembumian kejujuran ditujukan pada elite negara? Pasalnya, yang bisa membangun dan merobohkan 'surga' di negeri ini adalah kelompok strategisnya.


Kelompok strategis yang menentukan berdirinya 'surga' memang elite kekuasaan. Mereka ini sudah dipercaya masyarakat, yang amanat ini bersentuhan atau berelasi dengan kewajiban memenuhi kepentingan masyarakat. Jika kepentingan (hak-hak) masyarakat dilindungi dan dimediasi, seperti hak bebas dari diskriminasi dan perlakuan yang semena-mena, elemen kekuasaan ini berjasa menegakkan 'surga'.

Sebaliknya, ketika elite negara terkerangkeng dalam ketidakjujuran, mengamankan, dan suka menyelamatkan borok dengan cara mendustai masyarakat, mereka identik dengan menghadirkan 'neraka' di tengah masyarakat. Minimal yang terkait dengan peran strategis yang dimainkannya.

Sayangnya, elite kekuasaan di negeri ini masih lebih akrab mengemas perannya untuk menghadirkan 'neraka' daripada 'surga'. Ketidakjujuran lebih sering dan akrab dimenangkannya jika dibandingkan dengan menunjukkan diri sebagai pengabdi dan pembumi amanah secara istikamah. Mereka terperosok dalam praktik-praktik pengabaian dan peminggiran objektivitas, dan lebih suka memproduksi pembohongan di mana-mana.

Nyaris sulit mencari lembaga-lembaga strategis yang berelasi dengan layanan publik yang menunjukkan misi sebagai penegak kejujuran. Terbukti, baru satu lembaga yang disidak tim khusus (Satgas Antimafia Peradilan), sudah ditemukan borok yang mengerikan.

"Sumber kekuatan baru bukanlah uang yang berada dalam genggaman tangan beberapa orang, melainkan informasi di tangan orang banyak," demikian pernyataan John Neisbith yang mengingatkan kita tentang strategis dan fundamentalnya kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan dan mendistribusikan informasi. Semakin banyak informasi objektif atau bermuatan kejujuran yang diperoleh masyarakat, masyarakat akan mendapatkan kekuatan hebat.

Secara a contrario, kalau masyarakat dijauhkan, dialinasikan, dan dieliminasikan dari sumber informasi objektif atau jujur, berarti masyarakat dibuatnya kehilangan hak keberdayaannya. Kalau sampai masyarakat tidak berdaya atau kehilangan kekuatan fundamentalnya, berarti masyarakat ini tidak akan mampu atau kecil kemungkinannya bisa sukses mewujudkan mimpi-mimpi besarnya, di antaranya gagal meraih kesejahteraan hidup, terganjal mewujudkan demokratisasi, dan termarjinalisasi penegakan supremasi hukum yang benar-benar berpihak kepadanya, atau gagal menikmati kehidupan di negara yang menyuburkan 'surga'.

Apa yang diingatkan Neisbith sejatinya dapat dijadikan sebagai 'kritik radikal' terhadap setiap elemen bangsa, yang selama ini masih gagap dalam mewujudkan amanat jabatan atau kekuasaannya, dan belum menunjukkan komitmennya secara cerdas dan maksimal dalam membangun masyarakat inklusif, beradab, cerdas, demokratis, dan suka menegakkan keadilan.

Memang suatu kegagapan masyarakat umumnya mudah terbaca lewat tanda-tanda masih lekatnya penyakit atau borok yang dipertahankan, yang penyakit atau borok ini 'menghegemoni' kepribadian elitenya. Hegemoni penyakit atau borok tidak berusaha dibedah, disembuhkan, atau didekonstruksinya. Pasalnya akibat dari 'kompilasi patologi' ini, mereka mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Hegemoni borok ini dapat terbaca kelanjutannya manakala elite kita ternyata lebih suka bermain sandiwara yang lebih memenangkan dirinya sebagai demagogis (sang penipu), dan bukan sebagai elite pemimpin yang populis dan berkejujuran.

Pertimbangan komunitas elite itu menunjukkan kalau dalam dirinya sudah mengidap krisis dan 'kematian' jiwa kenegarawanan, lebih terfokus pada pengemasan perilaku demagogis guna menjadi magnet yang mendatangkan keuntungan. Mereka ini berhasil mengemas dirinya lewat agregasi dan aksi serta konspirasi yang menunjukkan sebagai pribadi yang pecah (split personality).

'Pribadi pecah' tersebut mencerminkan sosok manusia Indonesia yang berstigma elitis, yang menyembunyikan kebenaran, mengamputasi kejujuran, mengimpotensikan keadilan, atau mengendapkan objektivitas, atau dalam keseharian perilakunya, khususnya yang berelasi dengan kepentingan fundamental bangsa seperti perlindungan atau penegakan hak-hak publik, tidak ditunjukkan secara transparan dan objektif.

Sosok seperti itu umumnya sibuk menjadi oportunis di zona 'basah' atau giat menciptakan lubang-lubang yang menguntungkannya, meskipun demi memenuhi syahwat keserakahannya itu, hak-hak masyarakat (HAM) dikorbankan atau ditumbalkannya. Salah satu modusnya dengan menciptakan wacana publik yang membingungkan, mengaburkan, atau menyebarkan informasi dengan bahasa bias yang tentu saja mengandung rekayasa sistemik gaya sosok demagogis.

Cara seperti itu sudah lama 'diwahyukan' Nicollo Machiavelli lewat kalimat populer het doel heiling de middelen atau segala cara apa pun boleh (halal) dilakukan, asalkan kepentingan (tujuan) bisa diraih. Kejujuran, kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran harus dihalang-halangi atau dimatikan supaya tidak menjadi serigala yang mengaum sehingga segala bentuk penipuan (dusta) tetap bisa tampil menjadi pemenangnya.

Perilaku oknum pejabat yang suka memalsukan kejujuran atau menjadikan kejujuran sebagai objek permainan merupakan tampilan pribadi 'berkedaulatan demagogis'. Itu tentu akan semakin membuat atmosfer kehidupan kenegaraan lebih mengarah pada pembenaran dan penjustifikasian dugaan masih kuatnya budaya politik dan bernegara yang serbarekayasa dan bermodus ketidaktransparanan, ketidakjujuran, pembengkokan, dan bahkan barangkali pembusukan informasi (information decay) sistemik. Pembusukan itu bisa lebih vulgar dan terbuka, manakala dewan semakin nekat dalam mengkriminalisasikan diri dan komunitas oportunisnya.

Potret penghancuran surga di negeri senyatanya masih demikian hegemonik mencengkeram, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan atau mengidap kegagapan untuk memilah mana di antaranya yang benar-benar seirama antara kata dan fakta. Masyarakat terus saja dibuatnya sebagai keranjang sampah yang dimuati akselerasi pertarungan politik memperebutkan kepentingan yang bersifat anomalistik, yang petarungnya ini sangat arogan menghadirkan dan menguatkan gaya barbarian.

Itu mengindikasikan bahwa elemen elite pejabat atau pemegang kekuasaan strategis negeri ini tidak sedikit yang belum berkeinginan kuat atau berobsesi agung untuk mengalahkan akumulasi penyakit (racun) yang menjangkiti secara kronis anatomi institusinya, atau masih bersahabat dekat dan mengintegrasi dengan beragam penyakit, yang penyakit ini bahkan dikapitalismekan dan dijadikan mesin dan amunisi politik yang mampu mendatangkan banyak keuntungan ekonomi, politik, dan kekuasaan. Elite bangsa yang menyukai dan gampang memproduksi penyakit semacam amoralitas dan kriminalisasi profesi atau profesi beraliran dan berasaskan dusta.

Dus, ke depan, tampaknya potret buram negeri ini akan semakin gelap. Pasalnya komunitas elitenya di berbagai lembaga masih belum berkeinginan bercerai dari penasbihan atau pengabsolutan kepentingan abuse of power-nya.

Oleh Prof Dr Bashori Muchsin, MSi Guru Besar dan Pembantu Rektor II Universitas Islam Malang
Opini Media Indonesia 26 Januari 2010